DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perubahan Ketiga Atas Perda Kab. Sukoharjo No. 4 Tahun 2008

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna mengoptimalkan fungsi pelayanan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah perlu adanya pengabungan nomenklatur Kantor Penanaman Modal dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana tertuang pada ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
c.bahwa Pemerintah Daerah telah

Menetapkan

menetapkan jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah, maka jabatan struktural dibawah Inspektur Pembantu perlu dihapus menyesuaikan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana SALINAN 2 dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. 3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. 4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. 13.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 4
13. 14.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
14. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
15. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 158) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 190); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO dan BUPATI SUKOHARJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SUKOHARJO. Pasal I Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 5 Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 158), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:
a.Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 173);
b.Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 190); diubah sebagai berikut :
1. 1.Ketentuan Pasal 1 angka 7 dihapus dan diantara angka 10 dan angka 11 disisipkan 1 (satu) angka baru, yaitu angka 10a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5.Lembaga Teknis Daerah adalah organisasi perangkat daerah yang diwadahi dalam bentuk Badan, Kantor, Rumah Sakit Daerah, dan Inspektorat Kabupaten Sukoharjo.
6.Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah serta perlindungan masyarakat.
7.Dihapus. 6
8.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
9.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPT Badan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada pada Lembaga Teknis Daerah.
10.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan ketrampilan untuk mencapai tujuan Organisasi. 10a. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perijinan.
11.Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan oleh Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang ketrampilan dan keahliannya.
2.Diantara huruf e dan huruf f angka 1 Pasal 2 disisipkan 1 (satu) huruf baru yaitu huruf e1, huruf k angka 1 dihapus, angka 3 dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi:

1.Lembaga Teknis Daerah, terdiri atas:

a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b.Badan Kepegawaian Daerah;
c.Badan Lingkungan Hidup;
d.Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
e.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; e1. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
f.Badan Ketahanan Pangan;
g.Inspektorat;
h.Rumah Sakit Umum Daerah;
i.Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
j.Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
k.Dihapus; 7
1. 2.Satuan Polisi Pamong Praja;
2. 3.Dihapus
3. 3.Diantara Paragraf 6 dan Paragraf 7 disisipkan 1 (satu) Paragraf baru, yaitu paragraf 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
4. 4.Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru, yaitu Pasal 21A, Pasal 21B dan Pasal 21C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

(1)Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.
(2)Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan spesifik daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.
(3)Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21B

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
c.pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Pasal 21C

(1)Susunan organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, terdiri atas:
1. a.Kepala; 8
2. b.Sekretariat, yang membawahi:
  1. 1.Subbagian Program;
  2. 2.Subbagian Keuangan; dan
  3. 3.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Penanaman Modal, yang membawahi:
  1. 1.Subbidang Pengendalian dan Pengembangan;
  2. 2.Subbidang Promosi dan Kerjasama.
4. d.Bidang Pelayanan Perizinan, yang membawahi:
  1. 1.Subbidang Pelayanan Administrasi;
  2. 2.Subbidang Koordinasi dan Penelitian Lapangan.
5. e.Bidang Pengolahan Perizinan, yang membawahi:
  1. 1.Subbidang Perizinan;
  2. 2.Subbidang Non Perizinan.
6. f.Bidang Informasi dan Pengaduan, yang membawahi:
  1. 1.Subbidang Data, Sistem Informasi, dan Pelaporan;
  2. 2.Subbidang Pengawasan dan Pengaduan.
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.
8. h.Tim Teknis.
(2)Bagan organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5.Ketentuan angka 1), angka 2) dan angka 3) pada huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f ayat (1) Pasal 24 dihapus, huruf g diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri atas:
1. a.Inspektur;
2. b.Sekretariat, terdiri atas: 1) Subbagian Perencanaan; 2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; 3) Subbagian Administrasi dan Umum. 9
3. c.Inspektur Pembantu Wilayah I 1) Dihapus. 2) Dihapus. 3) Dihapus.
4. d.Inspektur Pembantu Wilayah II 1) Dihapus. 2) Dihapus. 3) Dihapus.
5. e.Inspektur Pembantu Wilayah III 1) Dihapus. 2) Dihapus. 3) Dihapus.
6. f.Inspektur Pembantu Wilayah IV 1) Dihapus. 2) Dihapus. 3) Dihapus.
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6.Paragraf 11 dihapus.
7.Pasal 34 dihapus.
8.Pasal 35 dihapus.
9.Pasal 36 dihapus.
10.Bagian Ketiga dihapus.
11.Pasal 40 dihapus.
12.Pasal 41 dihapus.
13.Pasal 42 dihapus.
14.Diantara Pasal 52A dan Pasal 53 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 52B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52B

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat struktural pada Kantor Penanaman Modal dan pejabat struktural pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. 10 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo. Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 24 Juni 2014 BUPATI SUKOHARJO, ttd WARDOYO WIJAYA NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI JAWA TENGAH : (38/2014) Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 25 Juni 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, ttd AGUS SANTOSA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2014 NOMOR 8 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd BUDI SUSETYO, SH, MH Penata Tingkat I NIP. 19730705 199203 1 004 11 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SUKOHARJO I. UMUM. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal bahwa pelayanan penanaman modal menjadi satu dengan pelayanan perizinan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perijinan dibentuk unit pelayanan perijinan terpadu dengan sebutan Badan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah. Sesuai ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, apabila jabatan fungsional pengawas pemerintah di Kabupaten telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan, maka jabatan struktural di bawah Inspektur Pembantu dihapus. Sehubungan hal tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo perlu disesuaikan. II. PASAL DEMI PASAL. Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 215 12 BAGAN ORGANISASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN SUKOHARJO LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SUKOHARJO. KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BIDANG PELAYANAN PERIZINAN BIDANG PENANAMAN MODAL SEKRETARIAT BIDANG INFORMASI DAN PENGADUAN SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN PROGRAM SUBBIDANG PENGENDALIAN DAN PENGEMBANG- AN SUBBIDANG PROMOSI DAN KERJASAMA SUBBIDAN G PELAYANA N ADMINIST RASI SUBBIDANG KOORDINASI DAN PENELITIAN LAPANGAN SUBBIDANG DATA, SISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN SUBBIDANG PENGAWASAN DAN PENGADUAN BIDANG PENGOLAHAN PERIZINAN SUBBIDANG PERIZINAN SUBBIDAN G NON PERIZINA N KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BUPATI SUKOHARJO, ttd WARDOYO WIJAYA TIM TEKNIS TIM TEKNIS LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SUKOHARJO. BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN SUKOHARJO INSPEKTUR INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV SUBBAGIAN PERENCANA- AN SEKRETARIAT SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN SUBBAGIAN ADMINISTRA- SI DAN UMUM KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BUPATI SUKOHARJO, ttd WARDOYO WIJAYA

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 21A

Pasal 21B

Pasal 21C

Pasal 24

Pasal 52B

Dasar hukum (2)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 27 Tahun 2009

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 21A

Pasal 21B

Pasal 21C

Pasal 24

Pasal 52B

Dasar hukum (2)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 27 Tahun 2009

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008