Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2014
- Nomor
- 8
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 9
Ringkasan
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perubahan Ketiga Atas Perda Kab. Sukoharjo No. 4 Tahun 2008
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perubahan Ketiga Atas Perda Kab. Sukoharjo No. 4 Tahun 2008
menetapkan jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah, maka jabatan struktural dibawah Inspektur Pembantu perlu dihapus menyesuaikan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4724);
4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
4
190); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO dan BUPATI SUKOHARJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SUKOHARJO. Pasal I Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 5 Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 158), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:
diubah sebagai berikut :
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
6
10a. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perijinan.
Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi:
e1. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
7
Paragraf 6A Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
8
1) Subbagian Perencanaan; 2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; 3) Subbagian Administrasi dan Umum. 9
1) Dihapus. 2) Dihapus. 3) Dihapus.
1) Dihapus. 2) Dihapus. 3) Dihapus.
1) Dihapus. 2) Dihapus. 3) Dihapus.
1) Dihapus. 2) Dihapus. 3) Dihapus.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat struktural pada Kantor Penanaman Modal dan pejabat struktural pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. 10 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo. Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 24 Juni 2014 BUPATI SUKOHARJO, ttd WARDOYO WIJAYA NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI JAWA TENGAH : (38/2014) Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 25 Juni 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, ttd AGUS SANTOSA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2014 NOMOR 8 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd BUDI SUSETYO, SH, MH Penata Tingkat I NIP. 19730705 199203 1 004 11 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SUKOHARJO I. UMUM. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal bahwa pelayanan penanaman modal menjadi satu dengan pelayanan perizinan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perijinan dibentuk unit pelayanan perijinan terpadu dengan sebutan Badan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah. Sesuai ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, apabila jabatan fungsional pengawas pemerintah di Kabupaten telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan, maka jabatan struktural di bawah Inspektur Pembantu dihapus. Sehubungan hal tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo perlu disesuaikan. II. PASAL DEMI PASAL. Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 215 12 BAGAN ORGANISASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN SUKOHARJO LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SUKOHARJO. KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BIDANG PELAYANAN PERIZINAN BIDANG PENANAMAN MODAL SEKRETARIAT BIDANG INFORMASI DAN PENGADUAN SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN PROGRAM SUBBIDANG PENGENDALIAN DAN PENGEMBANG- AN SUBBIDANG PROMOSI DAN KERJASAMA SUBBIDAN G PELAYANA N ADMINIST RASI SUBBIDANG KOORDINASI DAN PENELITIAN LAPANGAN SUBBIDANG DATA, SISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN SUBBIDANG PENGAWASAN DAN PENGADUAN BIDANG PENGOLAHAN PERIZINAN SUBBIDANG PERIZINAN SUBBIDAN G NON PERIZINA N KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BUPATI SUKOHARJO, ttd WARDOYO WIJAYA TIM TEKNIS TIM TEKNIS LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SUKOHARJO. BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN SUKOHARJO INSPEKTUR INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV SUBBAGIAN PERENCANA- AN SEKRETARIAT SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN SUBBAGIAN ADMINISTRA- SI DAN UMUM KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BUPATI SUKOHARJO, ttd WARDOYO WIJAYA
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Daerah (Perda)