DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, RPJD, Pengendalian dan Evaluasi; Perubahan RPJD; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disusun sebagai panduan untuk memecahkan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Sukoharjo;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang- Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO dan BUPATI SUKOHARJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas mengenai isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen (RPJPN/D sekitar, RTRWN/P/KK, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 3
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
11.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 4
14.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam pembentukan RPJPD yang memberikan arah pencapaian Visi dan tujuan perencanaan Pembangunan Daerah selama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
b.menjamin penggunaan sumber daya secara efektif dan berkelanjutan; dan
c.mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 2.1. Aspek Geografi dan Demografi Kabupaten Sukoharjo memiliki luas wilayah 1,43 persen luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Sukoharjo termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031. Kabupaten Sukoharjo memiliki luas wilayah 49.323 hektar, terbagi dalam wilayah administrasi 12 åkecamatan (17 kelurahan dan 150 desa). Kecamatan Polokarto merupakan kecamatan terluas, yaitu 6.689 ha atau 13,56 persen. Sementara itu, Kecamatan Gatak merupakan kecamatan terkecil, yaitu 1.995 ha atau 4,04 persen. Luas wilayah Kabupaten Sukoharjo sebesar 49.323 ha merupakan 1,43 persen luas wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 4

RPJPD merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 dalam bentuk Visi, Misi, arah Kebijakan dan sasaran pokok.

Pasal 5

(1)RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I PENDAHULUAN;
2. b.BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
3. c.BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH;
4. d.BAB IV VISI DAN MISI DAERAH;
5. e.BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH; DAN
6. f.BAB VI PENUTUP. 5
(2)RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 3.1. Permasalahan Kapasitas dan kapabilitas SDM masyarakat dan aparatur perlu ditingkatkan untuk menghadapi persaingan global. Kabupaten Sukoharjo bersiap untuk meningkatkan akses kehidupan yang sehat, kualitas pendidikan yang inklusif, dan memperbaiki pertumbuhan pendapatan bagi seluruh penduduk, serta berkomitmen untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dan holistik sesuai standar internasional.

Pasal 6

(1)Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD.
(2)Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
(3)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

VISI DAN MISI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025-2045 4.1. Visi Kabupaten Sukoharjo 2025-2045 Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo 2025-2045 adalah “Sukoharjo Bermartabat, Maju, Makmur dan Berkelanjutan” Visi Kabupaten Sukoharjo 2025-2045 sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya Kapasitas dan kapabilitas SDM masyarakat dan aparatur yang unggul dalam persaingan global, peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan perekonomian daerah yang inklusif untuk kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berketahanan responsif terhadap kelestarian lingkungan, didukung Tata Kelola Pemerintahan yang adaptif dan amanah (governance) dengan memperhatikan isu strategis, serta memperhatikan Visi Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara, Maju, Berdaulat, dan Berkelanjutan dan memperhatikan Visi Jawa Tengah 2045: Jawa Tengah Mandiri, Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan.

Pasal 7

(1)Perubahan Peraturan Daerah tentang RPJPD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun. 6
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.terjadinya bencana alam;
2. b.goncangan politik;
3. c.krisis ekonomi;
4. d.konflik sosial;
5. e.gangguan keamanan;
6. f.pemekaran daerah; atau
7. g.perubahan kebijakan nasional.
(4)Perubahan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD periode berkenaan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 7

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo. Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 30 Agustus 2024 BUPATI SUKOHARJO, ttd. ETIK SURYANI Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 30 Agustus 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, ttd. WIDODO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024 NOMOR 6 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI JAWA TENGAH : (6-280/2024) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, TEGUH PRAMONO, SH, MH Pembina Tingkat I NIP. 19710429 199803 1 003 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 I. UMUM Pembangunan nasional adalah rangkaian Upaya Pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan Masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksankan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian Upaya Pembangunan tersebut memuat kegiatan Pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi secara adil dan merata. Pada hakikatnya perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritasnya sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan dalam RPJPN dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dalam kurun waktu dua puluh tahun. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung setiap lima tahunan juga menjadi pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana Pembangunan daerah yang berkesinambungan. Mengingat akan pentingnya rencana Pembangunan dalam dimensi jangka Panjang, serta memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 9 Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Kabupaten Sukoharjo menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. RPJPD Kabupaten Sukoharjo digunakan sebagai pedoman dalam Menyusun RPJMD Kabupaten Sukoharjo pada masing-masing tahapan dan periode RPJMD sesuai dengan visi, misi dan program Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana Pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembanguan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045 adalah (a) mendukung koordinasi antar pelaku Pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu antar fungsi pemerintah maupun Pusat dan Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapaianya penggunanaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dan (e) mengoptimalkan partisipasi Masyarakat. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045. 10 II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas mengenai isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen (RPJPN/D sekitar, RTRWN/P/KK, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas mengenai isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen (RPJPN/D sekitar, RTRWN/P/KK, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022