DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Barat Daya No. 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 3. Pembentukan UPT 4. Staf Ahli 5. Kepegawaian 6. Ketentuan Lain-Lain 7. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya; Mengingat 1. 2. 3. 4. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA dan BUPATI SUMBA BARAT DAYA 2 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat Daya.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya.
3.Bupati adalah Bupati Sumba Barat Daya.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumba Barat Daya.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.
7.Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Sumba Barat Daya.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.
9.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya.
10.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.
11.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.
12.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
13.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 3
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
5. 5.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Sosial;
6. 6.Dinas Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
7. 7.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pangan;
8. 8.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatatan Sipil;
10. 10.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
11. 11.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan bidang Statistik dan Persandian;
12. 12.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
13. 13.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
14. 14.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
15. 15.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
16. 16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
17. 17.Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan;
18. 18.Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
19. 19.Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, sub urusan Tanaman Pangan, sub urusan Holtikultuta dan sub urusan Perkebunan;
20. 20.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
21. 21.Satuan Polisi Pamong Praja dan kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan sub urusan Kebakaran.
22. 22.Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi;
23. 23.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian;
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A menyelenggarakan Fungsi Penunjang bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan; 4
2. 2.Badan Pendapatan Daerah Tipe A menyelenggarakan Fungsi Penunjang bidang Pendapatan;
3. 3.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A menyelenggarakan Fungsi Penunjang bidang Keuangan;
4. 4.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan Tipe C menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 3

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Kodi Balaghar dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Kodi Bangedo dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Kodi Utara dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Kodi dengan Tipe A;
5. e.Kecamatan Wewewa Timur dengan Tipe A;
6. f.Kecamatan Wewewa Utara dengan Tipe A;
7. g.Kecamatan Wewewa Tengah dengan Tipe A;
8. h.Kecamatan Wewewa Selatan dengan Tipe A;
9. i.Kecamatan Wewewa Barat dengan Tipe A;
10. j.Kecamatan Kota Tambolaka dengan Tipe A;
11. k.Kecamatan Loura dengan Tipe A.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas;dan
g.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan.
(2)Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya. 5

Pasal 7

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah kabupaten.
(2)Satuan pendidikan Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 8

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah kabupaten dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah sakit Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.

BAB VI

STAF AHLI

Pasal 10

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…