DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sumba Timur

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang perubahan dalam pasal 16 ayat (2) huruf g; perubahan pasal 19 huruf h;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; Menimbang a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 yang amar Putusannya membatalkan Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya yang mengatur mengenai permaianan "Golf' bertentangan dengan

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2010 ten tang Pajak Daerah, perlu dilakukan penyesuaian; BUPATI SUMBA TIMUR, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUI AT! SU MBA 'l'JMUl PROVINSI NUSA 'l'EN , Al~A TIMUR PERATURAN DAERAI I I ABUPATE,N 8UMBA TlMUl< NOMOR .i TAllUN 2017 TENTANO PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUM8A TIMUR NOMOI< 15 TAHUN 2010 TENTANO PAJAK DAERAIJ Pasal 16

(1)Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
(2)Hiburan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) mcliputi;
1. a.tontonan film;
2. b.pagelaran keacnian, muaik, tari dan/ atau busana;
3. c.kontes kecantikan, binaraga, dan acjenisnya;
4. d.pamcran;
5. e.diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
6. f.airkus, akrobat dan aulap;
7. g.permainan bilyar clan baling;
8. b.pa.cuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; I. panti pijat, renekai, mandi uap/apa. dan pusat kebugaran (fitness center); dan \
9. j.pertandingan olah raga\w
  1. 1.Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) huruf g diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut: Pasal I Beberapa ketcntuan dalam Peraturan Dacrah Kabupaten Sumba Timur omor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupatcn Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 209, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatcn Sumba Timur Nomor 198) diubah sebagai berikut; PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : Dcngan Pcrsetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR dan BUPATI SUMBA TIMUR Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2010 tcntang Pajak Dacrah (Lcmbaran Oaerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 209, Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupatcn Sumba Timur Nomor 198); 5. Un .. Und g Nomor 23 Tahun 2014 tentang merintahan D rah [Lembaran Negara Republic Indon ia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Ne Republik Indonesia Nomor 5587 ), cbagaimana telah diubah beberapa k.ali temkhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tlihun 2015 ten tang Pcrubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmcrlntahan Daerah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran egara Rcpublik Indonesia Nomor 5679); 4 . Pasal 19 Tarif paj~ hiburan ditetapkan sebaga] berikut:

a.tarif paJak untuk tontonan film sebesar 25% (dua puluh lirna persen);
b.tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas lokal/traclisional sebesar 10% (sepuluh persen);
c.tarif pajak 'untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/ a tau busana yang berkelas nasional sebesar 15 % [lirna belas persen);
d.tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas internasional sebesar 20 % (dua puluh persen);
e.tarif pajak 'untuk kontes kecantikan yang berkelas lokal/tradisional sebesar 30% (tiga puluh persen};
f.tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas nasional sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
g.tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas internasional sebesar 40 % (empat puluh persen);
h.tarif pajak untuk pameran yang bersifat non komersial sebesar 0% (nol persen)
i.tarif pajak untuk pameran yang bersifat komersial sebesar 25 % (dua puluh lima persen)
j.tarif pajak untuk diskotik, karaoke, klab malam, pub, bar, music hid up (live music), music dengan disk jokey (DJ) dan sejenisnya sebesar 50 % (lima puluh persen);
k.tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 30% (tiga puluh persen); I. tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas nasional sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
m.tarif pajak untuk permainan bilyar dan bowling sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
n.tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar 25% (dua puluh lima persen);
o.tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas nasional sebesar 30 % (tiga puluh persen);
p.tarif pajak untuk pacuan kendaraan bermotor sebesar 25 % (dua puluh lima persen)
q.tarif pajak untuk permainan ketangkasan sebesar 40 % (empat puluh persen);
r.tarif pajak untuk panti pijat dan mandi uap dan spa sebesar 50 % (lima puluh persen);
s.tarif pajak untuk refleksi dan pusat kebugaran /fitness center sebesar 30 % (tiga puluh persen); ..
t.tarif pajak untuk pertandingan olah raga yang berkelas lokal/ tradisional sebesar 0% (nol persen); .
u.tarif pajak untuk pertandingan olah raga yang berkelas nasional sebesar 15 o/o(limabelas persen) ~ dan . .
v.tarif pajak untuk pertandingan\ olah raga yang berkelas mternasional sebesar 20 % (dua puluh persen);l,

(3)Dikecualikan dari objek pajak sebagairnana dimaksud pada ayat ('2) adalah pagelaran kesenian rakyat/ tradisional dalam rangka usaha pelestarian kesenian dan budaya tradisional daerah dan pagelaran kesenian yang bernuansa keagamaan.

2.Ketentuan dalam Pasat 19 hurur h diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: --~-·OR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA Tl UR SI SA TENGGARA TIMUR 01 /:J.of'r 111\.lill(RLilltl<an di am pu \ 9 ~ULt so \r D RAH U BATIMU~ TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR ~6S"°" Pasal I Cukup jelas. Pasal II l Cukup jelas.
11.PASAL DEMI PASAL UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan obyek pajak daerah yang boleh dipungut, namun dengan perkembangan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi yang menegaskan bahwa pajak hiburan jenis golf bukan lagi merupakan kewenangan daerah sehingga dipandang perlu melakukan penyesuaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUMBA TIMUR NOMOR 1. TAHUN 2017 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBATIMUR NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH ••

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2010

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2010

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2019