DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Pendirian dan Status; III. Nama dan Kedudukan; IV. Maksud, Tujuan dan Bidang Usaha; V. Tugas Pokok dan Fungsi; VI. Modal; VII. Organ Perusahaan Daerah Sandelwood; VIII. Pengelolaan, Tugas dan Wewenang Direksi; IX. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi; X. Dewan Pengawas; XI. Kepegawaian; XII. Kerjasama dengan Pihak Ketiga; XIII. Rencana Kerja dan Anggaran; XIV. Penerimaan; XV. Laporan-Laporan; XVI. Penetapan dan Penggunaan Laba; XVII. Tuntutan Ganti Rugi; XVIII. Perubahan Status Perusahaan; XIX. Pembubaran; XX. Ketentuan Lain-lain ; XXI. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH SANDELWOOD. MEIIUTUSKAN : BUPATI SUMBA TIMUR dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUMBA TIMUR Dengan Peraebtjun Beraama ;' .

Pasal 6

Perusahaan Daerah memiliki tugas pokok :

a.melaksanakan pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
b.mendukung kebijakan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam penyediaan barang dan jasa, sebagai mitra pengelola, peningkatan sarana prasarana dan pembukaan lapangan kerja;
c.mengoptimalkan pengendalian, pengelolaan dan pengembangan potensi sumber daya daerah untuk sebesar-besamya bagi kesejahteraan masyaraka t Sumba Timur;
d.membangun jaringan kerja sama baik di tingkat daerah, nasional maupun interqasional dalam pengembangan kegiatan usaha yang dikelola oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
e.menjalin kerja sama kemitraan dengan UM.KM dan koterasi yang dimiliki oleh masyarakat dalam bidang usaha yang sesuai; dan BABV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

( 1) Perusahaan Daerah bergerak dalam bidang usaha :

a.mitra pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); b "mitra pengelolaan energi baru terbarukan;
c.agribisnis;
d.pengadaan barang dan jasa; dan
e.sektor jasa lainnya.

(2)Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sendiri dan / a tau bekerja sama dengan pihak ketiga.
(3)Dalam mengembangkan bidang usaha, Perusahaan Daerah dengan persetujuan Bupati dapat :
1. a.membentuk unit-unit usaha dalam lingkungan usahanya;
2. b.bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD lain, Usaha Koperasi, Usaha Swasla Nasional atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
(2)

Pasal 4

Perusahaan Daerah didirikan dengan maksud untuk mcmberikan wadah usaha 8 icnra lebih tcr incana dan l rorgunisir dalarn rangka mernperccpat pcmbangunan Daerah. Tujuan didinkan Perusahaan Dacrah adalah untuk: a turut s rta mclaksanakan pembangunan daerah Kabupaten Sumba Timur pada khususnva dan pembangunan nasional pada umumnya:

b.menyelenggarakan Jkemanfaatan umum dalam bentuk mitra pengelolaan, penyediaan barang dan jasa, peningkatan sarana prasarana, penyediaan lapangan kerja baru dan memperluas kesempatan berusaha serta meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
c.menghasilkan laba dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). ( 1) BABIV MAKSUD, TUJUAN DAN BIDANG USAHA "'.)

Pasal 8

(1)Modal dasar Perusahaan Daerah dimiliki seluruhnya oleh Pemerintah Daerah yang berasal dari APBD atau perolehan lainnya yang sah dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)Modal Perusahaan Daerah dapal ditambah dari :
1. a.penyisihan sebagai cadangan umum;
2. b.penyerlaan modal Pemerintah Daerah; dan
3. c.pinjaman modal atau hibah dari pihak lain.
(3)Modal dasar Perusahaan Daerah sebagai Penyerlaan Modal Pemerintah Oaerah.
(4)Modal dasar Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan barang.
(5)Modal dasar Perusahaan Daerah bcrupa barang milik daerah sebesar Rp. 294.804.750,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) terdiri dari Tanah seluas 7 .590 m2 dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 353 dengan nilai aset sebesar Rp. 267.879.750,00 (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dan 1 unit Bangunan yang terletak di Jalan Adam Malik Nornor 22 Waingapu dengan nilai aset Rp. 26.925.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Sernbilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah}.
(6)Pcrubahan komposisi modal Pernerintah Daerah pada Perusahaan Daerah, baik penambahan, pengurangan maupun pemindahan, diatur dengan Pcraturan Daerah.
(7)Penambahan modal dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf b apabila ada permohonan dari Perusahaan Daerah yang disertai dengan proposal investasi dan telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
(8)Modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai berdasarkan nilai wajar pada tahun penetapan.
(9)Semua alat likuid disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah dan/atau Bank Pemerintah lainnyat BABVI MODAL Paaal 7 Pc:rusnhaan Dn irah m mpun at fungsi : b k 1 l k pada masyarakat
1. a.men'( kng arakan pelayanan urnum ya_ng er su~~ :~ mitra pengelola, melului p my diaan barang dan jasa, g keria scsuai tujuan p ningkatan sarana/prasarana, pembukaan lapangan J dan k giatan usaha P rusahaan; . katkan Pendapatan Asli
2. b.mcmp rolch kcuntungan d~Jam rangka menmg Dacrah (PAD); dan . . Daerah (OPD) terkait berkoordinasi rl.engan rgarusasi Perangkat ah t k it ehubungan dengan program-program pembangunan daer yang er ai dengan tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan Daerah. menm~katkcln kontnbusi perusalraan icrhaoap pcnerimaan Pcndapatan Ash Du ·rah (PA\ ). r. 5

Pasal 12

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

a.memimpin, melakukan koordinasi dan mengendalikan semua kegiatan perμsahaan;
b.rnenyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
c.melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Bupati rnelalui Dewan Pengawas;
d.membina pegawai; l
c.mengurus dan mengelola kekayaa,1 Perusahaan Daerah;

Pasal 11

(1)Susunan Organisasi Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Dewan Direksi dengan persetujuan Bupati.
(2)Tata Tertib dan Tata Cara Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.
(3)Direksi dalam menjalankan Perusahaan Daerah berdasarkan kebijakan urnum yang telah digariskan oleh Bupati.
(4)Ataa penugasan Bupati, Organisasi Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan Perusahaan Daerah dalam rangka pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan asli daerah.

Pasal 10

(1)Pengelolaan Perusahaan Daerah sebagai suatu Sadan Usaha dilaksanakan oleh Dewan Direksi.
(2)Jumlah anggota Direksi paling tinggi 4 (empat) orang serta seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur dan yang lainnya sebagai Kepala Bagian.
(3)Dalam melaksanakan pengelolaan Perusahaan Daerah, Direktur dibantu oleh Kepala Bagian dan Kepala-kepala Bagian dibantu Kepala-kepala Seksi.
(4)Dalam melaksanakan tanggung jawab fungsional perusahaan, Direktur bertanggungja~.ab kepada Bupati.
(5)Dala;n melaksanakan tugasnya Kepala Bagian bertanggung jawab kepada Direktur dan Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

BAB VIII

PENGELOLAAN, TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 9

Organ Perusahaan Daerah Sanddwood ierdiri alas:

a.Bupati selaku wakil daerah, scbagai pcmihk modal;
b.Direksi; dan
c.Dewan Pengawas.

BAB VII

ORGAN PERUSAHAAN DAERAH SANDELWOOD 6

Pasal 14

(1)Direksi rnemerlukan persetujuan Bupati untuk melakukan hal-hal :
1. a.rnengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha atas nama Perusahaan Daerah yang berlaku lebih dari 1 (satu) tahun;
2. b.rnengadakan pinjaman dan pengeluaran obligasi;
3. c.rnernindahtangankan atau menghipotekkan atau rnenggadaikan benda bergerak dan/ atau benda tak bergerak yang berstatus aset tetap milik Perusahaan Daerah dengan persetujuan DPRD;
4. d.mengadakan investasi baru;
5. e.penyertaan modal dalam Perusahaan lain; dan
6. f.rnengadakan • tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Bupati.
(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati setelah rnendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.
(3)Dalarn hal Direksi tidak rnelaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), segala tindakan Direksi dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi Direksi yang bersangkutan dan akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam rnelaksanakan ketentuan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 11 huruf g, Direksi dapat rnenyerahkan tugas dan wewenang dimaksud kepada salah seorang Direksi atau kepada seorang dan beberapa orang pegawaiPerusahaan Daerah Y:1fgkhusus ditunjuk untuk itu, atau pejabat lain di luar Perusahaan Daerah\ Paaal 13 Direk i dalam mengelola Perusahaan Daerah mernpunyai wewenang bagai berikut :
1. a.mengangkat dan memberhentikan pegawai; ..., pegawai dari
2. b.mengangkat, mernberhentikan dan mem.indahtugaskan jahatan di bawah Direksi;
3. c.menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
4. d.rnenandatangani ikatan hukurn dengan pihak lain;
5. e.rnernbeli, rnenjual atau dengan cara lain rnendapatkan atau rnelepaskan hak atas aset rnilik Perusahaan Daerah yang tertuang dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah mendapat persetujuan Bupati atas pertirnbangan Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.mengadakan kerja sarna dengan pihak lain dalam upaya pengernbangan Perusahaan Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
7. f.m n l nggarakan admmi tra i umum dan keuangan;
8. g.m wakili p .rusahaan baik di dalarn dan di luar pcngadilan ata m nunjuk kuasa hukum untuk m lakukan perbuatan hukum terten m wakili P .rusan an D erah apabila dipandang pcrlu;
9. h.m n rampaik n laporan berkr la m ngcnai scluruh kegiatan crmasuk N ra d n P rhil\.mg·n Laba/Rugi k ·pada Dewan Pengawas dan Bupati: dan
  1. 1.m numbuhk mbangkan jaringan bisnis yang luas.
(7)
(8)
(9)( >} (51
(4)

Pasal 17

Dircksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas. Calon Direksi wajib mengikuti fit and proper test [uji n kcpatutan] dilakukan oleh Tim Indcpenden yang diangkat ol h upati. Tim Indcpr-nd n s .bagairnana dirnaksud pada ayat (-). tt rdiri d Ii un ur Pcmcrintah Dacrah , Dewan Pengawas dan pclnku iuni: us ih . Calon Due ksr s sbagairnuna dimaksud pad t vr t t l) v·rng buk .. n dari swasta, maka yani1 bersnngkutnn harus mt lep: s t rlt bih d status kept!gawaiannyH. Mn a jabatan Dir k si ditetapknn sclarru '-l (t m1 it) tahun d n d p t diangkat kernbali unt uk I (snru] knli mas: j,tb 1tc111 l l rm k duduk n yang sarna. Pcngangkutan untuk rnru a jubntnn kt dun ~c b 1 , rim m 1 dim, ksud d • ayat (5) dilak uknrr, upnbilu Direksi terbukt i m: mpu m nin kntkan kincrj pcrusahann sctiap lahu11. Dircksi dilaran • mcinungku jabaiuu m11 .,k,1p baik Ii l\ rusah 1 n th rnaupun di pcrusahan» lnlnnyn. P~!ngangkc1tan auggota Din kt i scbngaimnnn dimuksud padu u •• t ( ) ditctapkan den zan K .put usan Bupati. 8cbel~m Direksi mdnksarmkm1 iugasnya terlcbih tahulu, dilakukan pclanttknn dan peugambilan surnprrh/janji okh Bupati •

(1)
(2)
(3)
(2)Apabila sernua anggota Oireksi berhalangan t tap clc lam m OJ . tugasnya atau jabatan Direksi terluang seluruhnya atau ~lum d1«-LA.•:--·· penggantinya, maka untuk sementara waktu tugas atau jabatan dilaksanakan oleh seorang pejabat yang ditunjuk Bupati. ntuan bagairnana dimak u t ntuan pera uran perund n -un (4 . ) t ' I J 8 Pua119 ( 1) P nghasilan Direksi terdiri dari :
1. a.gaji; dan
2. b.tunjangan.
(2)Selain penghasilan berupa gaji dan tunjangan eebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat diberikan jasa produksi dan/atau jasa pengabdian.
(3)Anggota Direksi diberikan gaji pokok yang besarnya :
1. a.Direktur mendapatkan paling tinggi 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai perusahaan; dan
2. b.Kepala Bagian Mendapatkan paling tinggi 80 % (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur.
(4)Tunjangan s bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b besamya paling tinggi 75 C'/" (tujuh puluh lima per seratus) dari gaji pokok yang terdiri dari:
1. a.tunjanganjabatan; dan I
2. b.tunjangan-tunjangan lainnya aesuai ketentuan yang berla.kuJ.,
(1)Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi persyaratan urnum dan khusus serta syarat-syarat lain yang diperlukan.
(2)Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.Syarat-syarat umum :
  1. 1.Warga Negara Indonesia;
  2. 2.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; _
  3. 3.setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1940, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
  4. 4.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
2. b.syaral-syarat khusus :
  1. 1.sehat jasmani dan rohani serta berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun pada saat pendaftaran calon direksi;
  2. 2.diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sl (Strata Satu);
  3. 3.mempunyai pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun dalam bidang pemerintahan/pengelolaan perusahaan yang dibuktikan dcngan surat keterangan (referensi) dari pimpinan/perusahaan se belumnya dengan penilaian baik;
  4. 4.marnpu membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan dihadapan Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Bupati;
  5. 5.Direksi yang berasal dari unsur wasta/profesional, tidak merangkap jabatan perusahaan daerah atau perusahaan swasta lainnya atau pada Jembaga/instansi baik pemerintah maupun swasta yang memiliki hubungan dengan pengelolaan perusahaan;
  6. 6.tidak memiliki usaha yang mengakibatkan konflik kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dcngan usaha yang dikelola olch perusahaan; Direksi diberhentikan d Paaal 22 . engan alasan .
3. a.masa Jabatannya berakhir .
4. b.atas .Permintaan sendiri; '
5. c.menmggal dunia·
6. d.karena kcsehata'.n; sakit tuga . permanen sehin tid . s, gga 1 ak dapat melaksanak
7. c.ti?a.K mclaksanakan tugas . an d1setujui; sesuai dengan program ke ·
8. f.terlibat dalam tindak IJa yang telah an Yang merugikan perusahaan;l
(3)
(4)
(2)

BAB IX

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI Pasa.l 16 {ii pabila Direktur berhalangan tetap dalarn m_ njalankan t~ a n apabila jabatan ter ebut t rluang dan penggantm a belur~ diangkat, Dir ktur dijabat oleh sa1ah satu diantara K pala Bagian penunjukan serncnrara Bupati, .

Pasal 21

Direksi_ memperoleh hak cut; sebagai berikut :

a.cut~ Lahunan selama 12 (dua belas) hari kerja·
b.cu~ besar(~uti panjang, selama 2 (dua) bul~n untuk setiap kali masa jabatan; 1 (satu)
c.cu~ bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktri .
d.cuu alasan pcnting; dar- s:
e.cuti sakit. Pelaksanaan hak <'U ti se ba · . huruf b dan huruf c di1aks~~~a tdi~aksud pada ayat. (.1) huruf a, atau pejabat yang ditunjuk. se e a mendapat persetuJuan Bupati Pelaksanaan hak cuti seba aim . huruf e dilaksanakan setela1 ~a dimaksurj pada ayat (1) huruf d dan Direksi selama melaksanak men. apat persetujuan Dewan Pengawas perusahaan. an cuti mendapatkan penghasilan penuh dari ( 1)

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur Nomor 10 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

PENGELOLAAN, TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 9

ORGAN PERUSAHAAN DAERAH SANDELWOOD 6

Pasal 14

Pasal 17

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI Pasa.l 16 {ii pabila Direktur berhalangan tetap dalarn m_ njalankan t~ a n apabila jabatan ter ebut t rluang dan penggantm a belur~ diangkat, Dir ktur dijabat oleh sa1ah satu diantara K pala Bagian penunjukan serncnrara Bupati, .

Pasal 21

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur Nomor 8 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

PENGELOLAAN, TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 9

ORGAN PERUSAHAAN DAERAH SANDELWOOD 6

Pasal 14

Pasal 17

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI Pasa.l 16 {ii pabila Direktur berhalangan tetap dalarn m_ njalankan t~ a n apabila jabatan ter ebut t rluang dan penggantm a belur~ diangkat, Dir ktur dijabat oleh sa1ah satu diantara K pala Bagian penunjukan serncnrara Bupati, .

Pasal 21

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur Nomor 8 Tahun 2019