DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang perubahan ketentuan pada pasal 4 ayat (2) huruf a dan penambahan 1 (satu) huruf yaitu huruf f; perubahan ketentuan pada pasal 5 ayat (1) huruf a dan penambahan satu ayat yakni ayat 4; Perubahan ketentuan pada pasal 6 ayat (1) huruf a dan penambahan satu huruf a, ditambahkan satu huruf yaitu huruf e, ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, ayat (3) huru fc, huruf d, huruf e, ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat 5 huruf c, huruf d, huruf e dan ditambah 1 ayat yakni ayat (6)

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ten tang Sadan Usaha Milik Daerah, yang menegaskan bahwa Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
b.bahwa dengan didirikannya Perusahaan Daerah oleh Pemerintah Daerah, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 10 Tahun 2017 ten tang Pendirian Perusahaan Daerah Sandalwood, perlu dilakukan penyertaan modal pemerintah daerah;
c.bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tah un 2016 ten tang Penyertaan Modal Dae rah Pada Sadan Usaha Milik Daerah Dan Perusahaan Lainnya di Kabupaten Sumba Timur; Menimbang SUPATI SUMSA TIMUR, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENTANG PERUSAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KASUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA SADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERUSAHMN LAINNYA DI KASUPATEN SUMSA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMSA TIMUR NO MOR STAHUN 2019 BUPATI SUMBA TIMUR PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR Pasal 4

(1)Bentuk penyertaan modal daerah adalah uang yang dianggarkan dalam APBD.
(2)Sasaran penyertaan modal daerah diperuntukan bagi:
1. a.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Matawai Amahu;
2. b.PD Waingapu Bhakti;
3. c.PT. Algae Sumb~ Timur Lestari;
4. d.PT. Bank NTT; μ
  1. 1.Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Sadan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Lainnya di Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 602); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 9 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2016 ten tang Penyertaan Modal Daerah pada Sadan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Lainnya di Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2017 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 705) diubah sebagai berikut : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERUSAHAAN LAINNYA DI KABUPATEN SUMBA TIMUR.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENSUMBA TIMUR dan BUPATI SUMBA TIMUR Dengan Persetujuan Bersama

4.Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2016 ten tang Penyertaan Modal Daerah pada Sadan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Lainnya di Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 602); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 9 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2016 ten tang Penyertaan Modal Daerah pada Sadan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Lainnya di Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2017 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 705);

Pasal 5

( 1) Jumlah penyertaan modal daerah pada SUMO sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sampai Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut:

a.Perusahaan Umum Daerah Air Minum latawai Amahu sebesar Rp. 4 l.309.734.476,45,00 (empat puluh satu miliar tiga ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu ernpat ratus tujuh puluh enam rupiah empat puluh lima sen);
b.PD. Waingapu Bhakti sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima rams juta rupiah);
c.PT. Algae Sumba Timur Lestari sebesar Rp. 16.682.352.700.00 (enam belas miliar enam ratus delapan puluh puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah)
d.PT. Bank NTT sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar);
e.PT. Aquamor Wai Kahingiru sebesar Rp. 4.070.719.3-+0,00 (empat miliar tujuh puluh juta tujuh rams sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh rupiah);

(2)Penyertaan modal daerah pada PT. Bank NTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pada Tahun Anggaran 2015 dilakukan penambahan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar), sehingga penyertaan modal daerah pada PT. Bank NTT sampai Tahun Anggaran 2015 telah berjumlah Rp. 60.000.000.000,00 (ena.m puluh miliar rupiah)
(3)Penyertaan modal daerah pada PT. Algae Sumba Timur Lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada Tahun Anggaran 2017 dilakukan penambahan sebesar Rp. 7.037.377.075,00 (tujuh miliar tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah) berupa Barang Milik Daerah (BMD), sehingga penvertaan modal daerah pada PT. Algae Sumba Timur Lestari sampai Tahun Anggaran 2017 telah berjumlah Rp. 23.719.729.775,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).
(4)Penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah Sandalwood sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f sampai tahun anggaran 2018 berupa barang milik daerah sebesar Rp. 294.804.750,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) terdiri dari Tanah seluas 7 .590 m- dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 353 dengan nilai aset sebesar Rp. 267.879.750,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan 1 (satu) unit Bangunan yang terletak di Jalan Adam Malik Nomor 22 Waingapu dengan nilai aset Rp. 26. 925.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

3.Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayar

(5)huruf c, huruf d, huruf_e dan d~tam?ah~an 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 6 berbuny1 sebagai benkut )I
1. e.PT. Aquamor Wai Kahingiru; dan
2. f.Perusahaan Umum Daerah Sandalwood.
  1. 2.Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diubah dan ditambahkan (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 5 berbunvi sebagai berikut : ( 1) Perencanaan en Pasal 6 Perusahaan Iainn yerta~ modal Pemerintah Daerah kepada BUMD dan Anggaran 2021 dyaladari Tahu.n Anggaran 2017 sarnpai dengan Tahun a p a ah sebaga1 berikut : · t er~sahaan Umurn Daerah Air Minum Matawai Amahu diberikan ~ ~an penyertaan modal sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga mi iar lima ratus juta rupiah);
3. b.PT Algae Sumba Timur diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratusjuta rupiah);
4. c.PT. Bank NTT diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
5. d.PT.Aquamor Wai Kahingiru diberikan tambahan penyertaan modal sebesar 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah); dan
6. e.Perusahaan Umum Daerah Sandalwood diberikan penyertaan modal sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2)Tahapan realisasi penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Matawai Amahu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dengan rincian sebagai beriku t :
1. a.Tahun 2017 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
2. b.Tahun 2018 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
3. c.Tahun 2019 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
4. d.Tahun 2020 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
5. e.Tahun 2021 sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
(3)Tahapan realisasi penyertaan modal daerah kepada PT. Algae Sumba Timur Lestari sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Tahun 2017 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
2. b.Tahun 2018 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
3. c.Tahun 2019 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
4. d.Tahun 2020 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
5. e.Tahun 2021 sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
(4)Tahapan realisasi penyertaan modal daerah kepada PT. Bank NIT sebagaimana dimaksud pada ayat(l) huruf c dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun 2017 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
2. b.Tahun 2018 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
3. c.Tahun 2019 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
4. d.Tahun 2020 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
5. e.Tahun 2021 sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
(5)Tahapan realisasi penyertaan modal daerah kepada PT.Aquamor Wai Kahingiru sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Tahun 2017 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
2. b.Tahun 2018 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
3. c.Tahun 2019 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
4. d.Tahun 2020 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
5. e.Tahun 2021 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(6)Tahapan realisasi penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Sandalwood sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Tahun 2020 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); I
2. b.Tahun 2021 sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);l,J \ J'IOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR \JPROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR dB LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMURTAHUN 2019 NOMOR 59 Diundangkan di Waingapu pada ggal .23 DaGmBGI?.. .:?019 Ditetapkan di Waingapu pada tanggal -<3 J)ES£(!7££R aa ~ fsuPATI s~BA TIMUR,< ( . . ·'·.. P tu . . Pasal II era ran Daerah mi mul . bai erlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang men tah .Daerah ini d ge umya, memerintahkan pengundangan Peraturan Sumba Timur.engan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cukup jela .. Pasal II Cukup jelas, ~TAMHAHAN LEMHARAN DAERAH KAI3UPATE SUMBA TIMUR OM R ~.v'f Pasal II. PASJ\L DEMI PASAL Dcngan didirikannya l'rrusahaan Darrah sandatw d otch PC'rnerintah h'.abupaten Surnba Timur, perlu penycrtru n modal pernerin ah daernh yang cliatur dalnm Pcraturan D, erah. Pen~·rrta. n modal duerah dilakukan dalarn rangka pendirian. prngcmhnngan, dan peningkat::rn kincrja BU, 10/pC'nt ahaan d.iernh a au l>aclan h ul um lninn_,·n )·ang climiliki daerah dapat bcrupa uang d,111 .1 au dalam tx-ruuk . clain uang vait u Bnrang 1ilik Daerah (11 fD) ~·ang dapat clinilni dcngnn uang haik yang diperolch dari pcmbcliun ~·;rng ber sumber dari AJ>J31) mnupun yang dipcrolch dnri hibah .uuu , umber perolehan lainnva yang sah. Pcnvcrtnnn mod ii cl,tt•r.ih lll'rtllJllllll unt uk mcningkntk.1n pr rt umhuhnn prrcko110111i:111 dnrruh cl.111 na·111ngk,1tk.1r1 pcnd.1pntan , _ h dacrnh ·cna men ingkat kan pt'l,t_'«lll:111 k1·p.1cla ma~~·arakat. Pen~ ertna: rnoclal clilaksanakan l>l'rclasarh:an I rin ip-pnnsip ekonorni pcru: aha: n (profit ori<'t11£'<ij clan peln~·:uwn kcpada ma varakat (socin/ orion edi. Dnl.uu r:111gk;1 H·rcnpain\'a t uju.rn J>eru~.1ha,tn D,1crah da: Pt>rusul1c1c1n Lai1111y:1 lH'rcln~ark.111 prrn 1p·prtt1'-IP ckonorm vang .-eh,1 . p -rlu mc111perkuu1 pn111odnla11 l't·r 11. 1h,1,1n l),H'r,,11 clan Peru haan l.a in ny: cl<'nga n me In k~;l!ln k: 111 1><'11\ 1·rt .r, in modu I. Pcrusuhann Dar rnh clan J>cru~ahnan (.;1i11m·,1 d1h,1rapk,rn a.,.!!c1r daput lx-rsniru; dH11 bcrkcmban]; scsua: dcngan pc~kcml>,rng,rn cl:onot 11 da<'rnil ~wl":iligus dnpat mr-ningkatkan pcndapatan ;1~11 d,u·r,111 un u k mr nuujnnj; pr-luksnnuun prmcrint.1han clacrah dal,un r,111gk,1 pelaks:111:ian 01011umi Darrah yang bcrdava guna clan bcrhn~tl gun,1 svcarn ny.uu. di1wmis clan l>crwnggungjawal> I. UMUM !'Fl , . TEt'TA. G " '~U13/\I I/\N Kl·,DU/\ /\T/\S PER/\TURJ\ 1 D:\ERi\11 !v\BUPATE x , C~IA:\ ll~Ul~ NOMOJ~ I T/\IIUN '.201(> TE Ti\ G PE 'YEIH,\:\11• lOD,\L DAER·\11 I /\DJ\ 13/\1)/\N US/\IIJ\ MILi!..: DJ\El~,\11 DJ\.' l'l-,l~U.':\llf\:\.· L·\L'."Y:\ DI KJ\HUJ>J\TE • 'U 1H,\ Tl. 1UI~ pr-:, ,J EL/\SA ATAS l'l~l~ATUR/\N IJ/\Elij\J I KJ\BUPt\TE,. L'.,18 ..\ Tl:,lCR OMOR 8 TAHU 2019

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur Nomor 8 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Dasar hukum (6)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur Nomor 10 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur Nomor 9 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Dasar hukum (6)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur Nomor 10 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur Nomor 9 Tahun 2017