Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2017
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 18
Ringkasan
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Ruang Lingkup; III. Ketentuan Penutup
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Ruang Lingkup; III. Ketentuan Penutup
4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemenntah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); L
Pasal 1 BAB I KETENTUAN UMUM
Menetapkan. PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL.ANJA DAfRAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016. MEMUTUSKAN : BUPATI SUMBA TIMUR dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR Dengan Persetujuan Bersama
Uralan taporen realisas, anggaran sebaga1mana dlmaksud dalam Pasal 3 sebagal berikut :
( 1) PertanggungJawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
BAB II RUANG LINGKUP lain-lain saldo anggaran leb1h akhlr(a·b+c+d+e) Rp Rp 8JL Rp b. 105.060.235.972,23 0,00 _o,oq
t.aporan perubahan saldo anggaran lebih sebagalmana d,maksuddalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desembertahun 2016 sebagaiberlkut: Rp 89.861.255.936,60 Rp 89.861.255.936,60 f. e. d. c. sehsih anggaran dengan reahsas belanja dan transfer sejumlah (Rp 139.790.279 421,60) dengan rincran sebaga, berrkut :
BAB II
b. e. f. c. d. 2.095.825.046.621,42lRp 2.996.444.390,00 2.092.828.602.231.42 Rp RD
1...2 l 3 r
maksud dalam PasaJ 2 tercantum dalam lamp ran ke I s/d VII yang merupakan bag,an tldak d maksud da!am Pasal 2 aya (1) huruf g tahun anggaran 2016 memuat lntormast baik secara kuant1tat1f nga ran menurut urusan pemerintahan daerah dan organ sasi; urusan pemerin han da rah, orgarusast, pendapatan, belanJa dan pembiavaan: nja daera menuru urusan pemem han daerah, organtsasl, program dan keglatan; rasan dan terpaduan urusan pemermtahen daerah dan f ungs, l 2 Ro s, lQ218071§7Q,OO Rp 20.301.787. 705,63 RD 72,886:2J2, 1 ZS..QQ Rp 100 188.426.831,23 Rp 219.444.495,00 Rp 16.718.051,00 Rp 1.207.711.446,00 8Q 2.~29i6Q7.342,00 Rp 104.262.108.172,23 Pasat10 Pasal 9 taporan arus kas sebagaimana d ma :sud da!am Pasa 2 ayat (1) huruf f per 31 Oesember tahun 2016 sebagai benkut:
Daftar piutang daerah; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; Daftar kegiatan-keglatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dranggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Daftar dana cadangan daerah; dan Daftar plnjarnan daerah dan obligasi daerah. 5 tarnpiran 1.5
KETENTUAN PENUTUP
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas Pasal 4 L Cukup jelas II. PASAL DEMI PASAL I. UMUM Bahwa dengan dttetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagalmana telah diubah beberapa kalr terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memben kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat serta menrngkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, dan dengan berakhlrnya Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2016, maka Bupatl perlu mengajukan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2016. Untuk menindak lanjun Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dlubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sangat perlu melakukan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2016 yang disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR TAHUN 2017 TENTANG -· - - __ .., L.: =, ~ iAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR .. ~
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)
Dokumen