DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD; III. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD; IV. Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; V. Ketentuan Lain-lain; VI. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATISUMBATIMUR DEWANPERWAKILAN RAKYJ\T DAERAHKABUPJ\TENSUMBATIMUR Dengan Persetujuan Bersama

6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional; (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); dan I 7. 1 . 15.

Pasal 7

( 1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan peraturan daerah, badan kehonnatan, atau slat kelengkapan lain.

(2)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan :
1. a.ketua sebesar 7 ,5 % (tujuh koma lima persen];
2. b.wakil ketua sebesar 5 % (lima persen];
3. c.sekretaris sebesar 4 % (empat persen); dan
4. d.anggota sebesar 3 % (tiga persen) l dari tunjangan jabatan ketua DPRD.

Pasal 6

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayal ( 1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kcpada Pimpinan dan Anggota DPRD sebcsar 145 % (seratus empat puluh lima pcrsen) dari uang representasi yang b rsangkutan.

Pasal 5

Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 dibcrikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10 % (scpuluh pcrsen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 4

(1)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD .
(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan b ras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
(3)Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
(4)Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD.

7.tunjangan alat kelengkapan lain.

b.Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi :
1. 1.tunjangan komunikasi intensif; dan
2. 2.tunjangan reses.

(2)Pembebanan pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:
1. a.jaminan kesehatan;
2. b.jaminan kecelakaan kerja;
3. c.jaminan kematian; dan
4. d.pakaian dinas dan atribut.
(2)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
1. a.rumah negara dan perlengkapan;
2. b.kendaraan dinas jabatan; dan
3. c.belanja ru.mah tangga.
(3)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
1. a.rumah negara dan perlengkapannya; dan
2. b.tunjangan transportasi.~

Pasal 8

( 1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

(2)Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota D PRD.
(3)Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(4)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu tinggi, sedang dan rendah.
(5)Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. a.tinggi, sebanyak 7 (tujuh) kali;
2. b.sedang, sebanyak 5 (lima) kali;
3. c.rendah, sebanyak 3 {tiga) kali; dari uang representasi Ketua DPRD.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai Besaran Tunjangan Komunikasi lnsentif dan Tunjangan Reses diatur dalam Perbup.
(3)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayal ( 1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 13

(1)Rumah negara dan perlengkapan serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Rumah negara dan perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemakaian rumah negara dan perlengkapan serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayatJ (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ~

Pasal 12

(1)Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri dari:
1. a.pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun
2. b.pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun
3. c.pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun
4. d.pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
5. e.pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan I (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
(2)Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas dan kepatutan.
(3)Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perbup.

Pasal 11

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai ketentuan peraturan perundang-undagan. Pusal 10

(1)Ja.minan kesehatan sebagaimana dlmaksud dalarn Pasal 9 ayat (1) huruf a diberikan dalarn bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dcngan ket ntuan peraturan perundang- undangan.
(2)Jaminan kesehatan s bagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemcriksaan kcsehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelcnggara Jaminan Sosial Kesehatan.
(4)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu} kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak. '• .
(1)( , (I)
(7)
(4)P mcliharaan rumah ncgara dan pcrlcngkapann rta dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada t (1) di ban APBD.
(5)Dalam hal Pimpinan DPRD bcrhcnti atau bcrakhir ma ti rumah ncgara dan pcrlcngkapa.nnya serta kcndaraan din tan iib dikcmbalikan daJam kcadaan baik kepada Pemcrintah Da rah paling lambat 1 (satu) bu1an sejak tanaaJ berhenti a u bcrakhim ma bakt:L ( ) Dawn haJ Ango di&eaillUOim perlcngkapann berh ti u berakhir ma perien ~ib dak m

Pasal 19

(1)Pimpinan atau Anggota DPRD yang meningga'[ dunia atau mengakhiri masa baktinya dibcrikan uang jasa pengabdian. ~

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur Nomor 6 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 19

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 19

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2019