DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; III. tertib Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tertib Siswa; IV. Tertib Jalan dan Angkutan Jalan; V. Tertib Jalur Hijau dan Taman serta Tempat Umum; VI. Tertib Sumber Air, Sungai, Saluran Air dan Pantai; VII. Tertib Lingkungan; VIII. Tertib Usaha dan tertib Berjualan; IX. Tertib Bangunan; X. Tertib Sosial; XI. tertib Kependudukan; XII. Tertib Penangkapan Ikan; XIII. Tertib Investasi; XIV. Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian; XV. Tertib Aset Milik Daerah; XVI. Peran Serta Masyarakat; XVII. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan; XVIII. Sanksi Administrasi; XIX. Ketentuan Penyidikan; XX. Ketentuan Pidana; XXI. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; " TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMANMASYARAKA T DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMBA TIMUR, BUPATI SUMBA TIMUR PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATENSUMBA TIMUR NOMOR kJ TAHUN 2018 \ ' Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. 1.Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
2. 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
3. 3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur.
4. 4.Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
5. 5.Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram, lahir dan batin.
6. 6.Kepentingan i Dinas adalah kepentingan yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
7. 7.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
8. 8.Siswa adalah pelajar Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.
9. 9.Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/ atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan kabel.
10. 10.Kendaran bermotor umum yang selanjutnya disebut kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan di pungut bayaran.
11. 11.Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana Pemerintah yang peruntukkan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
12. 12.Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/ atau buatan yang terdapat diatas ataupun dibawah permukaan tanah.
13. 13.Saluran air adalah salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota.
14. 14.Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya mulai dari hulu sarnpai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
15. 15.Taman adalah sebidang tanah atau lajur yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota dan tempat lainnya yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi rreal penyerapan air yang dimiliki atau dipelihara oleh Pemerintah Daerah\ "

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkun : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKA T. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR dan BUPATl SUMBA TIMUR Dengan Persctujuan Bersama • Pasal 2 \ Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah: ~

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 5

Setiap ASN wajib masuk kerja sesuai aturan jam kerja. Setiap ASN wajib disiplin jam kerja, tidak berada di luar kantor kecuali mendapat perintah tugas yang dilengkapi dengan Surat Perintah Togas dari atasan masing-masing. Setiap ASN yang dengan alasan tertentu meninggalkan tempat r,erja padajam.kerja wajib membawa kartu persetujuan atasan langsung.~

(1)
(2)
1. a.tertib Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tertib Siswa;
2. b.tertib jalan dan angkutan jalan;
3. c.tertib jalur hijau dan taman serta tempat umum;
4. d.tertib sumber air, sungai, saluran air dan pantai;
5. e.tertib lingkungan;
6. f.tertib usaha dan tertib berjualan;
7. g.tertib bangunan;
8. h.tertib sosial;
  1. 1.tertib kependudukan; J. tertib penangkapan ikan;
9. k.tertib investasi; I. tertib tempat hiburan dan keramaian;
10. m.tertib aset milik daerah;
11. n.peran serta masyarakat;
12. o.pernbinaan, pengendalian dan pengawasan;
13. p.sanksi administrasi;
14. q.ketentuan penyidikan; dan
15. r.ketentuan pidana.
16. a.terwujudnya Ketertiban Urnum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah; dan
17. b.terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi untuk menaati ketenujan peraturan perundang-undangan,
18. d.menjamin kepastian hukum atas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah; dan
19. b.sebagai upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap orang dilarang:
20. a.mengangkut bahan berdebu dun bahan berbau busuk den menggunakan ke~daraan. yang terbuka t npa dilengknpi penutup. gan
21. b.rnelakukan pekerjaan galian atau urugan di kawasan jalan la · · . . Pejabat yang berwenang; dan/atau ~ npc izm dari
22. c.rnenggunakan alat angkutu'l yang mengakibatkuu jalan k . mengganggu pengguna jalan, \J otor sch1ngga

Pasal 7

(1)Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tcmpat yang telah ditentukan sesuai dengan lcetentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan, wajib menyeberang di tempat penyeberangan yang telah ditentukan.
(3)Dalam hal belum tersedia fasilitas ternpat penyeberangan, maka pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.
(4)Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di terminal/halte atau ternpat pemberhentian yang telah ditetapkan, kecuali untuk tempat yang belum tersedia tenninal/halte atau tempat pemberhentian.
(5)Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pembcrhentian yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan pcrundnng-undangan kecuali tidak tersedia temp~t pemberhentian,. atau dengan alasan yan~ patut dan mendesak seperti kecclakaan, sakit, dan alaaan yang pat.ut dan rnendesak lainnya, maka dapat menurunkan pcnumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan.
(6)S~tiap kendaraan umum wajib bcrjalan pada truyek yang tclah ditetapkan.
(5)
(4)Pasal 6 Setiap siswa berkewajiban menjaga norma-norma pen~i~ikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pend1d1kan. Untuk menjaga norma-norma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) siswa dilarang berada diluar lingkungan sekolah pada jam s~kolah. Dikecualikan dari ketentuan ayat (2), bagi siswa diluar jam sek~I~ berdasarkan jadwal kegiatan belajar mengajar dan/ a tau dengan izm sekolah. . h Setiap siswa yang berada diluar lingkungan sekolah pada Jam ~ekola dapat dilakukan tindakan yang bersifat pembinaan dengan mehbatkan pihak orcll)g tua/wali siswa dan/atau pihak sekolah. . Tindakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dtlakukan dengan cara-cara yang mendidik dan mengcdepankan pendekatan yang humanis dan ramah anak.
(1)
(2)
(3)

BAB IV

TERTIB JALAN DAN ANGKUTANJALAN

Pasal 13

Bagian Kesatu Tertib Jalur Hijau dan Taman BAB V TERTIB JALUR HIJAU DAN TAMAN SERTA TEMPAT u .. ,u~ ..

BAB V

TERTIB JALUR HIJAU DAN TAMAN SERTA TEMPAT u .. ,u~ ..

Pasal 12

( 1) Setiap orang yang bcrada di dalam kendaraan umum di a:-a.l~ ·

a.membuang sampah selain di tempat yang telah diten kan; •
b.meludah;
c.merokok; dan/atau
d.mengamcn/ mengernis.

(2)Setiap kendaraan umum wajib menyediakan ternpat sampah dan karucng plastik di dalam kendaraan. Pa~wl 11 Setiap pcngcndara kendaraan bcrmotor dilarang memb nyikan ~~:,,_-..!">:--. -=-~-=-4 wajib mengurangi kccepatan kcndaraannya pada waktu ~~::.:::.c.s.: ·""'=".;:~: ibadah, lembaga pendidikan, rumah sakit dan ternpat duka. Bugiu n Kcd ua Tcrtib Angkutan :l11tt11p 1,1,111H 1111111 11,1111111 «11111111111\ II, llh't111111l111l1, 1111111d11d1 d1111/lllilll 11111111111/1 1(1111'!"11 J,I if,, I, 11u•111,,,d l111d1111 1,.i,,11, v, 1111•111!111111111, 1111'11!111d1dil11111, 11111,d,111,111! tf:111 ,,,, 1 ,•, 1/ ,.,,,,,, ;/ • //•,,.' 1'111 1•11111:11, Jlljlfl lfll I ,,1,,,, /(/1111 Ju,l,1 / )//,lfl ', f,'1ft /ft (1'1//,', ,', ,', .r- 1/; 111·111•111111:1111 j11l,111 """ '"'" 111111 ~l'')' ,,,,~ ·;:,,,i~ ,, ,,,,, ,:,;/,,'";:;• % 1,;' ;,, ~/ \'11111: l11•1,,·,·111111H; \I, \,,,,t11i I, d11tl111t cl1111/1it1111 11,,•11j1111111 llr p:,y/1t 1,:,t1:, :,, ,: s, ,;: , ;,,·,"/J;' /, 1111111111 tl1111 11111:111 pr-1111111,I, 1,i1,,,,; . c, IIH'l 11! ltli, llll'IH'l 111>1111 ltllll I llfl'll1/11J1l1tf J1:111J1f J•''lfll~,:,r, ;:;,:,:., f, IIH'IH'lllpllt 1<1111 cl1111/11l1111 llll'lld1fl1t k,,11 VI wJ:,,:1:111 I :i ;,r;, /~,::'.;,;;; "."',;,-,/ l\ltl~'.lllll 1111, IIH'llljll'l l11dld cJ1111 1111'/IJ~'·( Id k1·111J:,r:1:111 1!i ::.:::,, t:, 111C·11111~11111: pt·r11111:l<1il /1il111 Y'""~ d1q,:t1 1r1•·1wy;,r,;1;t, I, :.;,; .. ,::,:::.
1. h.nu-luk ukun l«·gi11f1111 y11111: 11w11y,·l,;d,J..::,1, tnr u,,:r.v_,1,1:r.::: ;,;.. ,;; ;, · ~- :,_ d11p11t 11H·111:1:11111:1:11 l(('l11111·11n111 J:,111 li111s,1:,
  1. 1.111c11il,011~:lwr/11H·r11tildw11 ln,n,111: 11,w,11,n J,:1:n1J:,r;,:,r, rJ, j:J1:;r, 1;;::. ·:,.·1,,;,; yum; d11p11t 111c11g1:1111gi:u k<:11,rn;:,r:ir, l:du lirit;,·.; J. m 'r1ggu1111l:1111 trnlour n<:lw1:11i tcrnpat p;1rv.ir Y.f;nrfar:;:;r.; ,f::::.
2. k.l>u1111g nir bcsur dun/ at.1u uir kccil dijalan <h,n ,,,i)ur;,r •. 11,111,d , ,, / I\ I / / ,,,,,,,i11, lli,lhlp lllfljljl \ilffljl 11,l,d• 1111 tu Iii! I I Ill fr tffll ,f, 1:1 t r ,, I I 111·1111,11111,111 l,d11 111111111 1,11d11 /11,1,,1,,,,,.,,fll,,1, 1,f .,, 't/ftf ,,., I 111llh 111,ij I , f li•ll11p 111 t l l l] 'rlflj( fl,f,,I, lllt•/111111 J•, Ill 11 ,f,/IJ•f, 111 ,; , '/ 'I \1111111111111 111,111 lt'I 1,,,i!,q, I•, 1,if11trfllll Jrll, .1f, ~I ,, ~ 1111111,1111111 11111111111 Vlfllj\ ,,,,.11,11,11, di 11d111,, 1/ I,, ,J, u,! •1,:,111, I l '.. 11111111 ,·111111111111 I '""II! I l k. 1. 1. g. h. e. f. d. Setiap orang atau badan dilarang;
3. a.mencemari dan merusak saluran air;
4. b.membuang sampah atau limbah ke saluran air;
5. c.membangun tempat mandi, cuci, kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha pada areal saluran air; memasang/menempelkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran air, kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang; buang air besar dan/ a tau buang air kecil di saluran air; mencuci kendaraan di saluran air; mencuci benda-benda yang menyebabkan tercemarnya saluran air; memandikan hewan pada saluran air; menyembelih clan membuang hasil kotoran sembelihan hcwan ke saluran air; · k 1 · memelihara, menempatkan keramba ikan di saluran air ecua 1 mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang; ·,. . anfaatkan saluran air untuk kepentmgan usaha tanpa rzin: danj :;:indahkan saluran air tanpa izin dari pejabat yang berwcnang; JI .

Pasal 17

Bagian Ketiga Saluran Air J·

Pasal 16

Setiap orang atau badan dilarang;

a.mencemari dan merusak sungai ;
b.membuang sarnpah atau limbah ke sungai;
c.mernbangun tempat mandi, cuci, kakus, hunian/tcmpat Linggal atau tempat usaha pada areal sungai;
d.memasang/menempelkan kabel atau pipa di bawah atau mclintasi sungai kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
e.buang air besar dan/atau buang air kecil di sungai;
f.mencuci kendaraan di sungai;
g.mencuci benda-benda yang menyebabkan tercemarnya sungai;
h.menyembelih dan membuang hasil kotoran sembelihan hcwan ke sungai;
1. 1.mernelihara, menempatkan keramba ikan di sumber air kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang; J. memanfaatkan sungai untuk kepentingan usaha tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
k.menangkap ikan di sungai dengan menggunakan aliran listrik, bahan peledak atau bahan beracun; dan I. mengambil pasir dan batu di sungai, kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. mernandikan hewan pada sumbcr air· menyernbelih dan membuang h ,.'1 k · . . us1 otornn scrnbclihan IH·w·111 kc sumber air; ' , ' mernelihara, menernpatkan kcrarnba ikr d' i , • d k . . . 1 un 1 sumucr air kccuali men apat an izm dari pejabat yang bcrwcnang· dun memanfaatkan sumber a· t k k · ' ir un u epentmgan usaha tan pa izin ; ,, j. 1. ~- f. g. h.

Pasal 21

Setiap orang dan/atau Badan dilarang melakukan penggalian dan/atau pengurugan tanah tanpa seizin atau tidak sesuai dengan izin yang diberikan ~leh pejabat yang berwenang yang dapat membahayakan \ orang lain dan hngkungan disekitar lokasi penggalian/ pengurugan terse but. \.J

Pasal 20

Setiap orang dilarang mencoret-coret, menulis, melukis/ menggarnbar, memasang/menempel iklan/reklame di dinding/tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;

Pasal 19

(1)Setiap orang dan/atau badan wajib membuang sampah pada tempat sampah yang disediakan.
(2)Setiap orang dan/ atau badan dilarang membuang sampah dan/ atau menumpuk sampah di jalan, taman kota, sungai, saluran air atau drainase dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.
(3)Setinp orang dan/atau badan dilarang membakar sampah yang mengganggu lingkungan.
1. a.mencemari dan merusak pantai;
2. b.membuang sampah atau limbah ke pantai;
3. c.memasang/menempelkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi pantai, kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
4. d.buang air besar dan/ atau buang air kecil di pantai;
5. e.menyembelih dan membuang hasil kotoran sembelihan hewan ke pantai;
6. f.memanfaatkan pantai untuk kepentingan usaha tanpa izin dari pejabat yangberwenang;dan
7. g.mengambil pasir dan batu di pantai, kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

BAB VII

TERTIB LINGKUNGAN Setiap orang atau badan dilarang;

Pasal 18

Bagian Keempat Pantai Pasal 25 l Setiap orang dan/ atau badan dilarang: ~

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 17

Pasal 16

Pasal 21

Pasal 20

Pasal 19

Pasal 18

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 17

Pasal 16

Pasal 21

Pasal 20

Pasal 19

Pasal 18

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015