DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang ketentuan pasal 5 ditambah 1 ayat yakni ayat (3); ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e ayat (3) huruf a, huru f b, huruf c, huruf d , huruf e dan ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e diubah; perubahan ketentuan pasal 7 ayat (2); perubahan pasal 8 ayat (7)

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan daya saing dari Sadan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan lainnya di Kabupaten Sumba Timur sekaligus meningkntkan pendapatan sli daerah untuk menunjang pelaksan an pemerintahan dacrah dalam pclaksanaan otonomi daerah yang berdaya guna dan berhasil guna secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab, maka perlu melakukan penyei'taa.n modal;
b.bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Baden Perneriksa Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern dalarn rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016 menyatakan bahwa tcrdapat penambahan modal berupa barang milik daerah pada PT. Algae Sumba Timur Le tari den adanya perubahan aloka1i jumlah penyertaan mod 1 daerah yang diee1uaikan dcnpn kemampuan kcuangan daerah eehingga perlu niclakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor I Tahun 2016 ten tang Pcnyertaan Modal Daerah Pada Sadan Usaha Milik Dacrah Dan 'Perusahaan Lainnya di Kabupaten Sumba Timur;
c.ba.hwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud da1aJn huruf a clan huruf b, perlu membentuk Peraturan Oaerah tentang Perubahan Atas Peraturan Dauah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyertaan Moclal Daerah Pada Baden Ueaha Milik Dacrah Dan Peruaahaan Lainnya Di Kabupatcn SUmba Timur;
1. 1.Paaa1 18 ayat (6) Undang- ndang Dua.r Nepra Republik lndonema Tahun 1945· Menimbang BUPATI SUMBA TIMUR PROVINSI NU A TENGOARA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN D~RAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANO PENYERTMN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MIUK DAERAH DAN PERUSAHAAN LAINNYA DI KABUPATEN SUMBA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMBA TIMUR, PERATURAN DAERAH TENTANG PERUB H N TAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANO PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA SADAN USAHA MILIK DAERAH DA?i PERUSAHMN LAINNYA DI KABUPATEN SUMBA TIMUR.t

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN : BUPATI SUl\lBA Tl~tUR dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEAAH KABUPATEN SUMBA Tl 1UR Dengan Peraetujuan Be.rsam • ( 01 1bhk tel n nd n -Und an Ked t .. l tentan e ra Republik Indonesi T m Lernbaran "e - -o)m r .

4.Peraturan enteri Dalam . le zeri omor s_ Tahun O .... tentang Pedornan Pengelol an Investa i Pemerintah; 5 Peraturan Mcnten Dnlam Te-cri .ornor 19 7 · n n O tcntang Pedoman Pengelol an Barang Iilik D rah;

o.Peraturan D erah Kabup ten Sumba Timur • ornor 3 Tahun 2014 tentang Investasi Pcmerintah D erah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur ':'.ihun 2014 1omor
1. 27.Tambahan Lembaran D erah Kabupatcn Sumba Timur Nomor 53~}·
2. 7.Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur ..1' mo- l Tahun 2016 tentang Penyertaan Iodal Daerah P Badan Usaha Milik Daerah Dan Perusahaan Lainn_ Di Kabupatcn Sumba Timur \Lembaran Daerah Kabupa.ten Sumba Timur Tah.un 2016 omor 1-,, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur
3. 8.Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur T m r ..:> Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik D rah (Lembaran Daerah Kabupatcn Sumb Timur Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran D rah Kabupatcn Sumba Timur Nomor 609):
a.PD. Air Minum Matawai Amahu diberikan tambahan pcnyertaan modal sebesar Rp.~.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta · rupiah};
b.PT. Algae Sumba Timur Lestari diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp.3.500.000 000,00 (tiga miliar lima ratus jut.a rupiah);
c.PT. Bank NTr diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima ~las miliar rupiah); dan
d.PT. Aguamor Wai Kahingiru diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp.3.500.000.000,00 Gt;iga miliar lima ratus jut.a ~piah).

(2)Tahapan realisasi penyertaan mbdal daerah kepada PD. Air Mmum Matawai Amahu sebagaimana d"l'aksud pada ayat (1) huruf a dengan rincian sebagai bcrikut :
1. a.Tahun Anggaran 2017 sebesaf Rp. 0~00 [nol 1up~);
2. b.Tahun Anggaran 2018 sebesarl Rp. 0,00 {nolrupiah);
3. c.Tahun Anggaran 2019 sebeSlir Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
4. d.Tahun Anggaran 2020 sebe~ Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah); dan
5. e.Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu miliar sere tus juta rupiah).
(3)Tahapan realisasi penyertaan modal daerah kepada PT. Algae Sumba Timur Lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan rincian scbagai berikut :
1. a.Tahun Anggaran 2017 scbesar Rp. 0,00 (no! rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 0,00 (no! rupiah);
3. c.Tahun Anggaran 2019 scbesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
4. d.Tahun Anggaran 2020 scbcsar Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah); dan
5. e.Tahun Anggaran 2021 scbesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).
(4)Tahapan realisasi penyertaan modal daerah kcpada PT. Bank NTT scbagaimana tlimaksud pada ayat (1) huruf c dcngan rincian scbagai berikut :
1. a.Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2018 scbesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
3. c.Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
4. d.Tahun Anggaran 2020 sebcsar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); dan
5. e.Tahun Anggaran 2021 scbesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(5)Tahapan realisasi pcnyertaan modal dacrah kepada PI'. Aguamor Wai Kahingiru scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d dcngan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 0,00 (no! rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2018 aebesar.Rp. 0,00 (nol rupiah);
3. c.Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah};
4. d.Tahun Anggaran 2020 aebeaar Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratua juta rupiah}; dan
5. e.Tahun Anggaran 20tl sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta n.q,jah). · .

Pasal 8

(1)Penyertaan modal daerah cblpat ditujukan untuk membiayai kegiatan peningkatan atau pengembangan usaha BUMD dan Perusahaan lainnya.
(2)Dalam mengusulkan penyertaan modal daerah, Direksi BUMD dan pcrusahaan lainnya wajib menyampaikan rencana usaha {business plan) guna menjamin adanya kcipastian usaha.
(3)Dolrumen rencana usaha seb!agaimana dimaksud pada ayat (2} paling kurang memuat ringklasan usaha, uraian produk yang d.ihasilkan, analisis persaingan, analisis pasar, strategi usaha, analisis fmansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja serta dokumen hukum.
(4)Rencana usulan penyertaan modal mcrupakan bagian dari rencana usaha BUMD dan perusahaan lainnya dalam jangka panjang menengah dan tahunan.
(5)Bupati menunjuk Tim yang terdiri dari lnstansi terkait guna mela.kukan telaan atas usulan penyertaan modal yang mencakup aspek legal adminiatraai, tcknis, ekonomis dan diaampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dibahas dalam penyusunan APBDdan/ atau Perubahan APBD.
(6)Rencana penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan etelah persetujuan DPRD.
(7)Direkai me:-.1yampaikan uaulan pencairan penyertaan modal daerah, )cepada Bupati melalui Badan Keuanpn dan Aaet Daerah Kabupaten Sumba Timur dengan melampirkan saran dan pertimbangan dari Dewan Komiaaris SUMOdan Pcrusahaan lainnya.
(8)Ketentuan lebih lanjut pelakaanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk pcrjartjian kerja sama &ntara\ Pemerintah Daerah denpn BUMD dan Perusahaan Iainnya. ~ Pa al 7 ( lj Pcnycrtaan modal daerah ebqaimana dirnaksud clalarn Paaal 5 dan Pasal 6 mcrupakan keka.yaan daerah yang dipisahkan. {2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dalam bentuk uang dan/ atau Barang Milik Daerah (BMD) yang dapat dinilai dengan uang, yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan atau sumbcr lain yang sah dengan bcrpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pcmerlntah Daerah dapat menambah atau mengurangi besarnya nilai penyertaan modal aesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan kinerja dari BUMD dan perusahaan lainnya sctclah mendapatka.n persetujuan dari DPRD.
(4). Pcnambahan atau pengurangan besar nilai penyertaan modal daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD tahun anggaran bcrkenaan dengan persctujuan DPRD. Ketentuan Pasal 8 ayat (7) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Ketentuan Pa al 7 y t (2) diubah, aehingga P aal 7 berbunyi sebaga1 bcrikut: ~MOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR ROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 09/2.01f iEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR ~5 turan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. seti~J: orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraruran ~ah mi dfngan penempatanr.ya dalam Lembaran Daerah Kabupaten ba Timur.!. -•11•'"'• r • Pasal II Ditetapkan di Waingapu pada tanggal "f I-Jove..,, &e' i:z. .z..o1 t '1>BUPATI SUMBA TIMUR,f Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Lainnya diharapkan . agar dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkern bangan . ekonomi daerah sekaligus dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah dalam . rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna secara nyata, dinamis dan bcrtanggung jawab. Dalam rangka tercapainya tujuan Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Lain,:,ya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, _ perlu memperkuat pennodalan Sadan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Lainnya dengan melaksanakan penyertaan modal. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyara.kat. Penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan (.profit oriented) dan pelayanan kepada masyarakat ( social oriented}. Penyertaan modal daerah dilakukan dalarn rangka pendiriari, pengembangan, dan peningkatan kinerja BUMD dan perusahaan lainnya ~g ~P.pat berupa uan~ dan/ata~ Barang Milik Daerah (BMD) yang dapat ~ai dengan uang baik yang diperoleh dari pembelian yang bersumber ~ APBD maupun yang diperoleh dari hibah atau sumber perolehan lainnya yang sah. O re:erdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah ae memandang perlu melakukan penambahan pen ertaan modal menata kem~ali bentuk penyertaan modal berupa B~g Milik o <;: (BMD)yang diatur dalam Peraturan Daerah. ae PASAL DEMI PASAL PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KAB,UPATEN SUMBA TIMUR NO MOR 9 T.AJHUN 2017 TENT.ANG RUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR ' MOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEWERTAAN MODAL DAERAH PADA BADA1'l USAHA MILIK DAERAH DAN PERUSAHAAN LAINNYA DI KABUPATEN SUMBA TIMUR 1-0S · Pasal I CukupJelas Pasal iI Cukup Je1asL TAlffBAHAN LEMJ3ARAN DAE RAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur Nomor 9 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur Nomor 8 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur Nomor 8 Tahun 2019