(1)Penyertaan modal daerah cblpat ditujukan untuk membiayai kegiatan peningkatan atau pengembangan usaha BUMD dan Perusahaan lainnya.
(2)Dalam mengusulkan penyertaan modal daerah, Direksi BUMD dan pcrusahaan lainnya wajib menyampaikan rencana usaha {business plan) guna menjamin adanya kcipastian usaha.
(3)Dolrumen rencana usaha seb!agaimana dimaksud pada ayat (2} paling kurang memuat ringklasan usaha, uraian produk yang d.ihasilkan, analisis persaingan, analisis pasar, strategi usaha, analisis fmansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja serta dokumen hukum.
(4)Rencana usulan penyertaan modal mcrupakan bagian dari rencana usaha BUMD dan perusahaan lainnya dalam jangka panjang menengah dan tahunan.
(5)Bupati menunjuk Tim yang terdiri dari lnstansi terkait guna mela.kukan telaan atas usulan penyertaan modal yang mencakup aspek legal adminiatraai, tcknis, ekonomis dan diaampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dibahas dalam penyusunan APBDdan/ atau Perubahan APBD.
(6)Rencana penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan etelah persetujuan DPRD.
(7)Direkai me:-.1yampaikan uaulan pencairan penyertaan modal daerah, )cepada Bupati melalui Badan Keuanpn dan Aaet Daerah Kabupaten Sumba Timur dengan melampirkan saran dan pertimbangan dari Dewan Komiaaris SUMOdan Pcrusahaan lainnya.
(8)Ketentuan lebih lanjut pelakaanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk pcrjartjian kerja sama &ntara\ Pemerintah Daerah denpn BUMD dan Perusahaan Iainnya. ~ Pa al 7 ( lj Pcnycrtaan modal daerah ebqaimana dirnaksud clalarn Paaal 5 dan Pasal 6 mcrupakan keka.yaan daerah yang dipisahkan.
{2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dalam bentuk uang dan/ atau Barang Milik Daerah (BMD) yang dapat dinilai dengan uang, yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan atau sumbcr lain yang sah dengan bcrpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pcmerlntah Daerah dapat menambah atau mengurangi besarnya nilai penyertaan modal aesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan kinerja dari BUMD dan perusahaan lainnya sctclah mendapatka.n persetujuan dari DPRD.
(4). Pcnambahan atau pengurangan besar nilai penyertaan modal daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD tahun anggaran bcrkenaan dengan persctujuan DPRD. Ketentuan Pasal 8 ayat (7) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Ketentuan Pa al 7 y t (2) diubah, aehingga P aal 7 berbunyi sebaga1 bcrikut: ~MOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR ROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 09/2.01f iEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR ~5 turan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. seti~J: orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraruran ~ah mi dfngan penempatanr.ya dalam Lembaran Daerah Kabupaten ba Timur.!. -•11•'"'• r • Pasal II Ditetapkan di Waingapu pada tanggal "f I-Jove..,, &e' i:z. .z..o1 t '1>BUPATI SUMBA TIMUR,f Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Lainnya diharapkan . agar dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkern bangan . ekonomi daerah sekaligus dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah dalam . rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna secara nyata, dinamis dan bcrtanggung jawab. Dalam rangka tercapainya tujuan Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Lain,:,ya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, _ perlu memperkuat pennodalan Sadan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Lainnya dengan melaksanakan penyertaan modal. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyara.kat. Penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan (.profit oriented) dan pelayanan kepada masyarakat ( social oriented}. Penyertaan modal daerah dilakukan dalarn rangka pendiriari, pengembangan, dan peningkatan kinerja BUMD dan perusahaan lainnya ~g ~P.pat berupa uan~ dan/ata~ Barang Milik Daerah (BMD) yang dapat ~ai dengan uang baik yang diperoleh dari pembelian yang bersumber ~ APBD maupun yang diperoleh dari hibah atau sumber perolehan lainnya yang sah. O re:erdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah ae memandang perlu melakukan penambahan pen ertaan modal menata kem~ali bentuk penyertaan modal berupa B~g Milik o <;: (BMD)yang diatur dalam Peraturan Daerah. ae PASAL DEMI PASAL PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KAB,UPATEN SUMBA TIMUR NO MOR 9 T.AJHUN 2017 TENT.ANG RUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR ' MOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEWERTAAN MODAL DAERAH PADA BADA1'l USAHA MILIK DAERAH DAN PERUSAHAAN LAINNYA DI KABUPATEN SUMBA TIMUR 1-0S · Pasal I CukupJelas Pasal iI Cukup Je1asL TAlffBAHAN LEMJ3ARAN DAE RAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR