DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat No. 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 8 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup pengaturan perda ini meliputi: a. KETENTUAN UMUM; b. NAMA, OBYEK DAN SUBYEK TARIF RETRIBUSI; c. GOLONGAN TARIF TARIF RETRIBUSI; d. CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; e. PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN; f. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF; g. WILAYAH PEMUNGUTAN; h. SAAT TARIF RETRIBUSI TERHUTANG; i. TATA CARA PEMUNGUTAN; j. TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN; k. TATA CARA PENAGIHAN; l. SANKSI ADMINISTRATIF; m. KEBERATAN; n. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; o. PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF TARIF RETRIBUSI; p. KADALUWARSA PENAGIHAN; q. PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI; r. PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA ASURANSI KESEHATAN DAN TANGGUNGAN PIHAK KETIGA; s. KEBIJAKAN KESEHATAN; t. PENYIDIKAN; u. KETENTUAN PIDANA; v. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa RSUD Asy-Syifa’ Sumbawa Barat sebagai institusi penyelenggara pelayanan kesehatan berhak memperoleh imbalan dalam bentuk tarif retribusi dari pengguna jasa atas pelayanan kesehatan yang diberikan;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Tarif retribusi Daerah, Tarif retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan tarif retribusi daerah yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa Barat; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Tarif retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuan 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); 3
11.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16.Peraturan Pemeritah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Tarif retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 4
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Tarif retribusi Daerah;
21.Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT dan BUPATI SUMBAWA BARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASY-SYIFA’ SUMBAWA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5.Pejabat, adalah pagawai yang diberi tugas tertentu di bidang tarif retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya.
7.Wajib Tarif retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan tarif retribusi diwajibkan untuk melakukan 5 pembayaran tarif tarif retribusi.
8.Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
9.Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
10.Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
11.Tindakan medik dan terapi adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
12.Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal, dan tanpa pembiusan.
13.Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang diagnosis dan terapi.
14.Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan pemeriksaan dokter rehabilitasi medik, fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, jasa psikologi, pekerja sosial medik serta rehabilitasi lainnya.
15.Pelayanan farmasi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan penyediaan, penyimpanan, distribusi, pelayanan dan pengkajian resep, penyiapan formulasi, evaluasi, penyebaran informasi, serta pengawasan kualitas sediaan obat dan alat kesehatan pakai habis.
16.Pelayanan gizi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan pengadaan makanan untuk pasien dan petugas, pelayanan gizi di ruang rawat inap, penyuluhan dan konsultasi, serta penelitian dan pengembangan gizi terapan.
17.Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan kesehatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
18.Pemulasaran jenazah, adalah kegiatan yang meliputi penyimpanan dan/atau perawatan jenazah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman bukan untuk kepentingan proses peradilan.
19.Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 6 persekutuan, perkumpulan, yayasan, organinasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20.Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa’ Sumbawa Barat yang selanjutnya disebut RSUD Asy-Syifa’ adalah Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
21.Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa’ Sumbawa Barat.
22.Tarif retribusi pelayanan kesehatan dalah pungutan daerah terhadap satuan harga barang atau jasa tertentu sebagai pengganti biaya produksi yang dikeluarkan untuk barang atau jasa pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan keinginan bayar masyarakat untuk kepentingan pribadi atau badan.
23.Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima RSUD Asy-Syifa’ Sumbawa Barat atas pemakaian sarana termasuk bahan kimia, bahan radiologi, alat dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi serta pelayanan lainnya.
24.Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, asuhan keperawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan lainnya.
25.Pelayanan Medis Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripura meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa Barat.
26.Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
27.Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa Barat adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
28.Pelayanan Kesehatan Khusus adalah pelayanan kesehatan unggulan yang disediakan di fasilitas pelayanan RSUD Asy-Syifa’ Sumbawa Barat seperti persalinan normal tanpa nyeri (ILA), Poli CST (Konsultasi dan pengobatan HIV/AIDS) dan sejenisnya.
29.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat yang menentukan besarnya jumlah tarif retribusi yang terhutang.
30.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah 7 Surat yang digunakan oleh wajib tarif retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetorantarif retribusi terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditentukan oleh Bupati.
31.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda.
32.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban tarif retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Tarif retribusi Daerah.
33.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itumembuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
34.Penyidik, adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang - Undang untuk melakukan penyidikan.
35.Penyidikan tindak pidana di bidang Tarif retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang tarif retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
36.Penjamin adalah orang pribadi atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di RSUD Asy-Syifa’ Sumbawa Barat.
37.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS adalah Badan Hukum yang menyelenggarakan dan memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan TNI/POLRI, Veteran dan lainnya yang keanggotaannya dibuktikan dengan Kartu Peserta.
38.Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat jalan, rawat inap termasuk makan dan minum di RSUD Asy-Syifa’ Sumbawa Barat.
39.Bahan Habis Pakai selanjutnya disingkat BHP adalah bahan, obat-obatan, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai dasar yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya.
40.Tarif Indonesian-Case Based Groups yang selanjutnya disebut tarif INA CBG,s adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS kesehatan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.

BAB II

8 NAMA, OBYEK DAN SUBYEK TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut tarif retribusi atas Pelayanan Kesehatan di RSUD Asy-Syifa’ Sumbawa Barat.

Pasal 3

(1)Obyek retribusi adalah Pelayanan Kesehatan di RSUD Asy-Syifa’ Sumbawa Barat yang meliputi:
1. a.Berdasarkan Klasifikasinya :
  1. 1.Rawat jalan;
  2. 2.Rawat darurat;
  3. 3.Rawat Inap;
2. b.Berdasarkan Jenis Pelayanan :
  1. 1.Pelayanan Medis/Keperawatan;
  2. 2.Pelayanan Penunjang Medis;
  3. 3.Pelayanan Penunjang Non Medis;
  4. 4.Pelayanan Medis Gigi dan Mulut;
  5. 5.Pelayanan lain-lain selain pelayanan yang dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4.
(2)Dikecualikan dari obyek retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh RSUD Asy-Syifa’ Sumbawa Barat yang bersifat pelayanan kesehatan gratis di RSUD Asy-Syifa’ Sumbawa Barat.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Subyek tarif retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Asy-Syifa’ Sumbawa Barat.
(2)Dikecualikan dari subjek tarif retribusi pelayanan kesehatan adalah pasien perorangan yang tidak mampu yang mempunyai kartu miskin, pasien terlantar, pasien panti asuhan, panti jompo, pasien tahanan polisi, pasien lembaga pemasyarakatan, pasien yang diakibatkan oleh wabah dan kejadian luar biasa termasuk bencana.

Pasal 5

(1)Bagi subyek tarif retribusi yang menjadi peserta Asuransi Kesehatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan di RSUD Asy-Syifa’ Sumbawa Barat pada kelas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9
(2)Peserta Asuransi Kesehatan yang mendapat pelayanan rawat inap pada kelas yang melebihi hak perawatan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kelebihan biayanya ditanggung oleh pasien yang bersangkutan berdasarkan tarif retribusi RSUD Asy-Syifa’ .

BAB III

GOLONGAN TARIF TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi, jenis, fasilitas, lama waktu dan bahan/alat yang digunakan dalam pelayanan kesehatan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN

Pasal 8

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya satuan (unit cost), jasa pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2)Biaya satuan (unit cost) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

(1)Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
(2)Struktur dan besaran tarif retribusi terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan yang ditentukan berdasarkan perhitungan harga satuan (unit cost).
(3)Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Asy-Syifa’ Sumbawa Barat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

10 WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Tarif retribusi yang terhutang dipungut di tempat pelayanan kesehatan diberikan.

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…