Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) adalah lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan sesuai kewenangan daerah dan peraturan perundang-undangan. Lembaga ini memiliki peran krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, menjaga ketertiban masyarakat, serta merumuskan rencana pembangunan daerah jangka panjang dan menengah. Ruang lingkup operasional KSB mencakup aspek regulasi melalui penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta aspek pelayanan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan pemeliharaan ketertiban masyarakat. Selain itu, KSB juga bertanggung jawab dalam menyusun dan melaksanakan program strategis daerah serta nasional.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) adalah lembaga negara di tingkat daerah yang mengemban mandat penting untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan. Kehadirannya signifikan dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik, menjaga ketenteraman masyarakat, serta mewakili daerah dalam berbagai urusan hukum dan kebijakan.
Ruang lingkup KSB mencakup aspek regulasi melalui penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta aspek pelayanan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Selain itu, KSB juga bertanggung jawab dalam menyusun dan melaksanakan program-program strategis daerah, dengan Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah yang berperan krusial dalam koordinasi dan pembinaan administrasi.
Intervensi program strategis KSB terlihat dari berbagai penghargaan dan pencapaian, seperti program pengentasan kemiskinan berbasis gotong royong dan inovasi pelayanan publik. KSB juga berhasil menuntaskan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan mencapai prevalensi stunting terendah di NTB, menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat.
KSB memberikan kontribusi signifikan dalam isu-isu nasional melalui pelaksanaan program strategis dan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Keberhasilan dalam mengendalikan inflasi, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan predikat B, menegaskan peran aktifnya dalam pembangunan nasional.
Warga negara berinteraksi dengan KSB dalam berbagai kesempatan, mulai dari pengurusan perizinan pembangunan, layanan kesehatan, hingga partisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat. Interaksi ini juga mencakup administrasi kependudukan, pembayaran pajak daerah, serta penyampaian aspirasi atau pengaduan, menegaskan peran sentral pemerintah daerah dalam kehidupan sehari-hari.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat merupakan pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan mandat luas yang mencakup regulasi, pelayanan, dan pembangunan. Melalui program strategis dan inovasi, KSB menunjukkan komitmen kuat terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang baik. Interaksi warga negara dengan lembaga ini dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari menggarisbawahi peran sentralnya dalam pembangunan dan kesejahteraan daerah.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2022
Materi Pokok : Pengelolaan Keuangan Daerah,Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,Badan Layanan Umum Daerah
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2020
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN, yang terdiri atas 45 Pasal dari IX Bab, yaitu; Bab I Ketentuan Umum, Bab II Perencanaan, Bab III Pendataan, Bab IV Penyelenggaraan Perlindungan, Bab V Penyelenggaraan Pemberdayaan, Bab VI Pembiayaan, Bab VII Peran Serta Masyarakat, Bab VIII Pengawasan, Bab IX Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 16 Tahun 2018
Ketentuan Umum; Bagian Kesatu; Bagian Kelima.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2021
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK. Terdiri dari XVII Bab, 61 Pasal. Dengan Ketentuan Bab sebagai berikut; Bab I Ketentuan Umum, Bab II Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Bab III Penyelenggaraan SPALD, Bab IV Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah, Bab V Hak dan Kewajiban Masyarakat, Bab VI Peran Serta Masyarakat, Bab VII Kerjasama dan Kemitraan, Bab VIII Pembiayaan, Bab IX Perizinan, Bab X Pembinaan dan Pengawasan, Bab XI Insentif, Bab XII Kelembagaan, Bab XIII Sistem Informasi dan Penyuluhan, Bab XIV Larangan, Bab XV Sanksi Administratif, Bab XVI Ketentuan Peralihan, Bab XVII Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 10 Tahun 2024
Dalam Perbup ini diatur tentang Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas. Kabupaten Cerdas adalah konsep pengelolaan Kabupaten yang dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan eilsien untuk pembangunan dan pengelolaan Kabupaten yang berkelanjutan, pelayanan publik yang prima dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Hal yang diatur: 1. Prinsip dan konsep Kabupaten Cerdas 2. Kelembagaan dan Tata Cara Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas 3. Dimensi dan Arah Prioritas Kabupaten Cerdas 4. Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur, serta Komunikasi 5. Pusat Kendali 6. Keamanan Data dan Informasi 7. Monitoring dan Evaluasi 8. Pembiayaan
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2024
Dalam Perda ini diatur tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi yang bertujuan diantaranya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong meningkatnya investasi di daerah. Ruang lingkup pengaturan dalam perda ini meliputi a. kewenangan pemerintah Daerah; b. hak, kewajiban, dan tanggung jawab masyarakat dan/atau investor; c. kriteria pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan; d. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan; e. jenis usaha atau kegiatan Investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan; f. tata cara pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan; g. jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dalam melakukan Investasi; dan h. evaluasi dan pelaporan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat No. 2 Tahun 2017
Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, dan Sasaran; Jangka Waktu, Prioritas Peserta Didik dan Jenjang Pendidikan; Jenis/Kategori, Peruntukkan dan Persyaratan; Pemanfaatan dan Besaran Bantuan Subsidi Pendidikan; Tata Cara Seleksi Penerimaan, Penyaluran, dan Pencabutan/Penghentian Subsidi Biaya Pendidikan; Penyelenggara Subsidi Biaya Pendidikan; Pengelola dan Prinsip Pengelolaan; Hak dan Kewajiban Para Pihak; Sumber Pendanaan, Prioritas Alokasi dan Prinsip Pendanaan Pendidikan; Bantuan Khusus; Sumbangan/Pungutan; Partisipasi Masyarakat; Pengawasan, Evaluasi dan Pengaduan; Penghargaan, Larangan dan Sanksi; Penyidikan; Sanksi Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 12 Tahun 2020
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020-2025, yang terdiri atas 68 Pasal dari XI Bab, yaitu; Bab I Ketentuan Umum, Bab II Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten, Bab III Pembangunan Destinasi Pariwisatra Kabuaten, Bab IV Pembangunan Pemasaran Pariwisata, Bab V Pembangunan Industri Pariwisata, Bab VI Pembangunan Kelembagaan Pariwisata, Bab VII Indikasi Program Pembangunan Kepariwisataan, VIII Pengawasan Dan Pengendalian, Bab IX Pendanaan, Bab X Ketentuan Peralihan, Bab XI Ketentuan Penutup.