DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 02 Tahun 2019

Nomor: 02
Tahun: 2019
Ditetapkan: 24 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan umum, Penertiban, Pembinaan dan pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan Penyidikan, Sanksi administrasi, Ketentuan pidana, Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penertiban Ternak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340); 2
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9);
9.Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; 3
11.Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT dan BUPATI SUMBAWA BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN TERNAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsif otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Kabupaten Sumbawa Barat.
5.Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat.
6.Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Sumbawa Barat.
7.Desa adalah Desa di Kabupaten Sumbawa Barat. 4
8.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/ atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
9.Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
10.Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/ atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
11.Ternak Besar adalah sapi, kuda, kerbau dan sejenisnya.
12.Ternak Kecil adalah kambing, domba dan sejenisnya.
13.Pemilik ternak adalah seseorang atau badan usaha tertentu yang secara hukum dapat berbuat bebas akan pemilikan ternak tersebut.
14.Penggaduh adalah orang yang memelihara ternak, yang dipelihara bukan oleh pemiliknya.
15.Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
16.Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
17.Penertiban adalah upaya yang dilakukan agar tercipta keamanan dan kenyamanan dari gangguan ternak yang berkeliaran.
18.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai demngan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.
19.Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat SKKH adalah surat yang menerangkan mengenai kesehatan hewan berdasarkan hasil pemeriksaan medis.
20.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat. 5
21.Badan adalah Perseroan Terbatas, Perseorangan, Komanditer, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembagadan bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal;
22.Petugas adalah mereka yang karena tugas, fungsi atau jabatan ditugaskan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini.
23.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup UU yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
24.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PenyidikPegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangtindak pidana dalam pelanggaran peraturan daerah ini serta menemukan tersangkanya.

Pasal 2

Penyelenggaraan penertiban ternak berasaskan :

1.keadilan;
2.kemanfaatan;
3.kepastian;
4.keberlanjutan;
5.keamanan;
6.kesehatan;
7.keterbukaan;dan
8.keterpaduan

Pasal 3

Penyelenggaraan penertiban hewan bertujuan untuk menjamin, melindungi, mengamankan masyarakat dan lingkungan dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan dan tanaman. 6

BAB II

PENERTIBAN

Pasal 4

Pemilik ternak dan/atau penggaduh dilarang:

a.melepas ternak sehingga berkeliaran pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan baik yang dikelola oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat;
b.melepas ternak sehingga berkeliaran pada pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olah raga dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan, dan;
c.melepas ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan dan/atau tempat lainnya yang dapat mengganggu keindahan, kebersihan, keselamatan dan/atau kelancaran pemakai jalan kota, jalan provinsi dan jalan nasional.

Pasal 5

(1)Ternak besar dan ternak kecil yang berkeliaran secara bebas tanpa penggembalaan, dianggap ternak liar dan dapat ditangkap oleh petugas.
(2)Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penangkapan ternak dalam hal :
1. a.ternak berada pada tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
2. b.karena adanya pengaduan masyarakat.
(3)Ternak besar, ternak kecil dan hewan peliharaan lainnya yang akan diperdagangkan atau melintas diwilayah Kabupaten Sumbawa Barat yang tidak memiliki SKKH dan Kartu Kepemilikan Ternak dari daerah asal dapat ditangkap oleh petugas.
(4)Ternak besar, ternak kecil dan hewan peliharaan lainnya yang menderita penyakit Zoonosis dapat ditangkap atau ditindak sesuai standar SOP oleh petugas.
(5)Ternak besar yang akan diperdagangkan diwilayah Kabupaten Sumbawa Barat harus memiliki kartu kepemilikan ternak yang blangkonya diterbitkan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat atas usul Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Dinas Peternakan.
(6)Ternak Besar Berupa ternak betina produktif, bibit dan indukan yang akan diperdagangkan keluar Kabupaten Sumbawa Barat harus memiliki surat Rekomendasi dari pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat. 7
(7)Petugas yang melakukan penertiban hewan harus menyampaikan dan mengumumkan melalui alat pengeras suara atau media lainnya kepada masyarakat umum dalam jangka waktu 1 (satu) kali dalam 24 (dua puluh empat) jam.
(8)Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Satpol PP.
(9)Untuk kepentingan kesejahteraan hewan tindakan yang berkaitan dengan penertiban, penangkapan dan penanganan ternak dilakukan dengan wajar dan bebas dari penganiayaan.

Pasal 6

(1)Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) ditampung pada tempat penampungan ternak yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Dalam hal ternak yang ditahan mati dan hilang ketika berada dalam tempat penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ternak tersebut diluar tanggungan Pemerintah Daerah.
(3)Dalam hal tertentu, Tempat penampungan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan dikoordinir oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 7

(1)Setiap ternak yang ditertibkan atau ditangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus ditebus pemiliknya paling lama dalam waktu 5 (lima) kali 24 ( dua puluh empat ) jam setelah diumumkan.
(2)Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik ternak belum menebus, Pemerintah Daerah dapat menjualnya melalui proses lelang terbuka untuk umum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

(1)Hasil penjualan ternak sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) harus diketahui oleh pemilik ternak. 8
(2)Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 80 % (delapan puluh perseratus) dikembalikan kepada pemilik ternak dan 20% (dua puluh perseratus) sebagai denda sangsi administrasi, setelah melalui pengurangan semua kewajiban.

Pasal 9

(1)Pemilik yang ternaknya ditangkap wajib menjaga, memelihara dan menyediakan pakan untuk ternaknya selama berada di tempat penampungan ternak.
(2)Segala resiko yang timbul akibat lalai dalam pemeliharaan ternak yang mengakibatkan kerugian orang lain ditanggung oleh pemilik ternak.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…