DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 05 Tahun 2019

Nomor: 05
Tahun: 2019
Ditetapkan: 11 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan umum, Maksud dan tujuan, Penyertaan modal, Pembagian keuntungan, Pertanggungjawaban dan kewajiban, Pengawasan dan pengendalian, Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 304 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal;
d.bahwa sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf, c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat kepada PT Bank NTB Syariah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 32);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Sumbawa Barat Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 77);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 26 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Darah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 91);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 137);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Koperasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT dan BUPATI SUMBAWA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT KEPADA PDAM KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2.Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
4.Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
5.Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Sumbawa Barat yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
7.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD baik sebagaian atau seluruhnya atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8.Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah jangka panjang yang bersifat permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan daerah.
9.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah dan berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
10.Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumbawa Barat yang selanjutnya disebut PDAM Kabupaten Sumbawa Barat adalah Perusahaan Daerah Air Minum yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penambahan penyertaan modal kepada PDAM Kabupaten Sumbawa Barat dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan produktifitas, efektifitas, dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya Daerah dalam rangka peningkatan perekonomian Daerah.
(2)Penambahan penyertaan modal kepada PDAM Kabupaten Sumbawa Barat bertujuan:
1. a.meningkatkan sistem transmisi dan distribusi air;
2. b.meningkatkan kinerja PDAM Kabupaten Sumbawa Barat sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
3. c.meneruskan hibah dari Pemerintah Pusat; dan
4. d.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PDAM Kabupaten Sumbawa Barat dalam bentuk uang.
(2)Jumlah keseluruhan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 4

Pemerintah Daerah telah melaksanakan sebagian penyertaan modal sampai dengan Tahun Anggaran 2018 dengan jumlah penyertaan modal sebesar Rp. 46.245.089.413,00 (empat puluh enam miliar dua ratus empat puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga belas rupiah).

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp. 53.754.910.587,00 (lima puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang rencananya akan dipenuhi selama jangka waktu 5 (lima) sampai dengan Tahun Anggaran 2023.
(2)Besarnya penambahan penyertaan modal setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(3)Besarnya penambahan penyertaan modal untuk setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.
(4)Dalam hal jumlah penambahan penyertaan modal belum melampaui jumlah maksimal yang ditetapkan sampai dengan berakhirnya periode yang direncanakan, maka penyertaan modal dapat dilanjutkan sampai jumlah maksimal yang telah ditetapkan tercapai.

BAB IV

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berhak memperoleh keuntungan dari penyertaan modal kepada PDAM Kabupaten Sumbawa Barat.
(2)Besarnya keuntungan dari penyertaan modal kepada PDAM Kabupaten Sumbawa Barat ditetapkan sebesar persentase tertentu dari laba bersih yang disepakati melalui perjanjian tersendiri.
(3)Pembagian keuntungan dari hasil usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku PDAM Kabupaten Sumbawa Barat disetor ke Kas Daerah serta dialokasikan dalam APBD sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

(1)PDAM Kabupaten Sumbawa Barat wajib melaporkan neraca keuangan dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Bupati.
(2)Bupati menyampaikan laporan neraca keuangan dan perhitungan laba/rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggunggungjawaban APBD.

Pasal 8

(1)PDAM Kabupaten Sumbawa Barat bertanggung jawab mengelola penyertaan modal Pemerintah Daerah untuk meningkatkan nilai ekonomis dan/atau manfaat sosial penyertaan modal.
(2)PDAM Kabupaten Sumbawa Barat bertanggung jawab terhadap risiko yang timbul dalam pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Daerah.
(3)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pertanggungjawaban hukum secara pidana dan perdata.
(4)Pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5)Pertanggungjawaban perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai perjanjian kerjasama penyertaan modal antara Pemerintah Daerah dengan PDAM Kabupaten Sumbawa Barat.

Pasal 9

(1)PDAM Kabupaten Sumbawa Barat wajib:
1. a.Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik meliputi prinsip:
  1. 1.Transparansi;
  2. 2.Keadilan;
  3. 3.Akuntabilitas; dan
  4. 4.Responsibilitas;
2. b.Meningkatkan kemampuan, kompetensi dan komitmen sumber daya manusia;
3. c.Meningkatkan kemampuan melakukan strategi bisnis dalam rangka mengembangkan usaha dan/atau pelayanan;
4. d.Melakukan kerjasama yang strategis untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas usaha dan/atau kualitas pelayanan.
(2)Bupati wajib melakukan penilaian terhadap kewajiban PDAM Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

(1)Bupati dapat menunjuk pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal kepada PDAM Kabupaten Sumbawa Barat.
(2)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang menguasai bidang usaha secara profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…