DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 20 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN, yang terdiri atas 19 Pasal dari XIV Bab, yaitu; Bab I Ketentuan Umum, Bab II Nama Objek dan Subjek Retribusi, Bab III Golongan Retibusi, Bab IV Cara Mengukut Tingkatan Penggunaan Jasa, Bab V Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya tRigfRetribusi, Bab VI Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Bab VII Wilayah Pemungutan, Bab VIII Penentuan Pembayaran Tempat Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran, Bab IX Sanksi Adiministratif, Bab X Tata Cara Penagihan, Bab XI Penghapusan Piutang Retrubusi yang Kadaluwarsa, Bab XII Ketentuan Penyidikan, Bab XIII Ketentuan Pidana, Bab XIV Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan pengaturan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918); 2
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4/ MEN/ 1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan; 3
10.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor :PER. 02/MEN/ 1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Aromatik;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun2011;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per- 04/Men/1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan Dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT dan BUPATI SUMBAWA BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah KabupatenSumbawa Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mempimpin pelaksannan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi. 4
3.Bupati adalah Bupatic Sumbawa Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenSumbawa Barat.
5.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan /atau pengujian alat pemadan kebakaran,alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan /atau dipergunakan olehmasyarakat.
6.Penanggulangan kebakaran adalah segala upaya yang dilakukan pada saat terjadinya musibah kebakaran yang menyangkut tata laksana operasional pemadam kebakaran, tehnik, dan taktik pemadaman, kewenangan- kewenangan untuk memperlancar pelaksanaan pemadaman kebakaran.
7.Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi.
8.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
9.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
10.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
11.Surat Tagihan Retribusi Dareah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan /atau pengujian alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan /atau dipergunakan oleh masyarakat. 5

Pasal 3

(1)Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan /atau pengujian alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan /atau dipergunakan oleh masyarakat.
(2)Obyek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemeriksaan alat monitor alarm kebakaran;
2. b.pemeriksaan pemasangan telepon kebakaran otomatis;
3. c.pemeriksaan berkala atas kelengkapan sarana proteksi kebakaran prasarana penyelamatan jiwa;
4. d.pengujian alat pemadam kebakaran;dan
5. e.pengujian peralatan pokok pemadam kebakaran;
(3)Setiap orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau mempergunakan alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa wajib melaksanakan pemeriksaan dan atau pengujian
(4)Pemeriksaan dan /atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 2 (dua ) kali dalam setahun yaitu:
1. a.pemeriksaan dalam jangka 6 (enam) bulan;dan
2. b.pemeriksan dalam jangka 12 (dua belas) bulan.
(5)Ketentuan lebih lanjut tentang orang pribadi atau Badan yang wajib memiliki dan /atau mempergunakan alat-alat pemadam kebakaran,alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang mendapatkan Pelayanan pemeriksaan dan /atau pengujian alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan /atau dipergunakan oleh masyarakat. 6

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran termasuk ke dalam golongan retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan frekwensi pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadan kebakaran.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.biaya operasi dan pemeliharaan;
2. b.biaya bunga; dan
3. c.biaya modal.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a.pemeriksaan alat monitor alarm kebakaran………….
b.Pemeriksaan pemasangan telepon kebakaran otomatis………………. Rp. 40.000/ tahun. Rp.10.000/gedung/tahun 7
c.Pemeriksaan berkala atas kelengkapan sarana proteksi kebakaran sarana penyelamatan jiwa:
1. 1.Hidran kebakaran..........................................
2. 2.alarm otomatis………………………………………
3. 3.alarm manual……………………………………..
4. 4.pemercik/sprinkler………………………………
5. 5.kipas angin bertekanan lebih dari 10.000 cfm ...
6. 6.alat pemadam api ringan meliputi :
a.jenis air bertekanan s/d 91 ……………
b.jenis air bertekanan lebih dari 91 .................
c.jenis dry chemical s/d 6 kg ………………..
d.jenis dry chemical lebih dari 6 kg ………….
d.alat pemadam api ringan meliputi :
1. 1.jenis busa meliputi :
a.ukuran 1 sampai dengan 5 liter ............
b.ukuran diatas 5 sampai dengan 10 ltr….
c.ukuran diatas 10 sampai dengan 15 ltr ...
d.ukuran diatas 15 sampai dengan 20 ltr....
e.ukuran diatas 20 sampai dengan 30 ltr….
f.ukuran lebih dari 30 ltr ................
1. 2.jenis CO meliputi :
a.ukuran 1 sampai dengan 5 liter ........
b.ukuran diatas 5 sampai dengan 10 ltr ….
c.ukuran diatas 10 sampai dengan 15 ltr…
d.ukuran diatas 15 sampai dengan 20 ltr..........
e.ukuran diatas 20 sampai dengan 30 ltr ...........
f.ukuran lebih dari 30 ltr ................................... Rp. 50.000/ titik / tahun Rp. 50.000/titik/tahun Rp. 20.000/titik/tahun Rp. 50.000/titik/tahun Rp. 12.000/buah/tahun Rp. 5.000/buah/6 bulan Rp. 15.000/buah/6 bulan Rp. 10.000/buah/6 bulan Rp. 15.000/buah/6 bulan Rp. 5.000/tb/6 bulan Rp. 7.500/tb/6 bulan Rp. 12.500/tb/6 bulan Rp. 15.000/tb/6 bulan Rp. 20.000/tb/6 bulan Rp. 25.000/tb/6 bulan Rp.10.000/tb/6 bulan Rp.12.500/tb /6 bulan Rp.17.500/tb/6 bulan Rp. 20.000/tb/6 bulan Rp. 25.000/tb 6 bulan Rp. 30.000/tb/6 bulan 8
1. 3.jenis kimia kering meliputi :
a.ukuran 1 sampai dengan 5 liter ..............
b.ukuran diatas 5 sampai dengan 10 ltr ....
c.ukuran diatas 10 sampai dengan 15 ltr ......
d.ukuran diatas 15 sampai dengan 20 ltr..........
e.ukuran diatas 20 sampai dengan 30 ltr ..........
f.ukuran lebih dari 30 ltr ...................................
1. 4.jenis busa mekanik meliputi :
a.ukuran 1 sampai dengan 5 liter .........
b.ukuran diatas 5 sampai dengan 10 ltr ....
c.ukuran diatas 10 sampai dengan 15 ltr ...
d.ukuran diatas 15 sampai dengan 20 ltr..........
e.pengujian peralatan pokok pemadam kebakaran .......................... Rp. 12.500/tb/6 bulan Rp. 17.500 tb/6 bulan Rp. 20.000/tb/6 bulan Rp. 25.000/tb/6 bulan Rp. 35.000/tb/6 bulan Rp. 40.000/tb/6 bulan Rp. 5.000/tb/6 bulan Rp. 10.000/tb/6 bulan Rp. 12.500/tb/6 bulan Rp. 20.000/tb/6 bulan Rp. 200.000/ tahun

Pasal 9

(1)Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009