DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 3 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN GOTONG ROYONG Terdiri dari 25 perubahan dan penghapusan atas peraturan sebelumnya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa gotong royong sebagai nilai dasar peradaban masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat yang menjaga persatuan dan kesatuan, perdamaian, keadilan, soliditas dan solidaritas sosial, serta keswadayaan dan kemandirian kesejahteraan yang berkelanjutan;
c.bahwa gotong royong sebagai sarana peningkatan kesejahteraan ekonomi dan keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat yang sejahtera, damai dan berkeadilan, kualitas lingkungan hidup yang baik, serta terselenggaranya pembangunan yang inklusif, serta tata kelola pemerintahan yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan seluruh warga masyarakat dari generasi ke generasi; 2
d.bahwa untuk mengembangkan prakarsa, produktifitas, kreasi, serta inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dibutuhkan pemberdayaan gotong royong secara terstruktur, sistematis dan massif, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong perlu diubah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 3
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT dan BUPATI SUMBAWA BARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN GOTONG ROYONG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan dalam pasal 1 angka 7, angka 14 dan angka 32 di ubah dan ditambahkan angka 33 sampai dengan angka 43 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mempimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
3.Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. 4
5.Pemberdayaan (empowerment) adalah proses perbaikan pola fikir (kognitive), sikap mental (afective) dan pola tindak (psicomotoric) sumberdaya manusia/masyarakat, baik secara perorangan maupun berkelompok, dalam melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan guna peningkatan kesejahteraan sosial ekonominya.
6.Gotong royong adalah kegiatan kerjasama masyarakat, baik secara orang perorangan maupun berkelompok dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan serta peran aktif masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan pengembangan sosial ekonomi wilayah.
7.Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disingkat PDPGR adalah program inovasi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara merata, berkeadilan dan berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui gotong royong yang terstruktur, sistematis dan massif dengan semangat ikhlas, jujur dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di segala bidang.
8.Gotong Royong Mandiri adalah gotong royong yang kegiatannya direncanakan secara sederhana, dibiayai dan dilaksanakan bersama oleh masyarakat secara swadaya murni atau partisipasi sukarela dalam rangka mencapai tujuan dan kepentingan bersama anggota masyarakat.
9.Gotong Royong Stimulan adalah gotong royong yang kegiatannya direncanakan dan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat dengan dukungan pemberdayaan dan/atau biaya pendampingan dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa atau Dunia Usaha/Perusahaan melalui dana Corporate Social Responsibility/CSR dan atau sumber lainnya yang sah.
10.Gotong Royong Padat Karya adalah gotong royong yang kegiatannya direncanakan dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui APBD atau Pemerintah Desa melalui APBDes atau Perusahaan/Sumber Lainnya yang Sah melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Sumber lainnya yang Sah, yang pelaksanaan kegiatan diserahkan kepada masyarakat. 5
11.Tim Pengarah Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disebut Tim Pengarah PDPGR adalah perangkat pemberdayaan gotong royong yang berperan memberikan arahan terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan gotong royong.
12.Tim Pembina Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disebut Tim Pembina PDPGR adalah perangkat pemberdayaan gotong royong yang berperan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan gotong royong.
13.Tim Penggerak Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disebut Tim Penggerak PDPGR adalah perangkat pemberdayaan gotong royong yang berperan sebagai penggerak dalam pelaksanaan program dan kegiatan gotong royong.
14.Agen Gotong Royong selanjutnya disingkat AGR, adalah warga masyarakat yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dibidang pendampingan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat yang direkrut oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan
15.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
18.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
19.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 6
20.Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
21.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
22.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23.Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility yang selanjutnya disingkat CSR merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
24.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
25.Camat adalah Camat di Kabupaten Sumbawa Barat.
26.Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Sumbawa Barat.
27.Kepala Dusun/Lingkungan adalah Kepala Dusun/Lingkungan di Kabupaten Sumbawa Barat.
28.Ketua RT adalah ketua RT di Kabupaten Sumbawa Barat.
29.Ketua Kelompok Tani/Ketua Gabungan Kelompok Tani adalah Ketua Kelompok Tani/Ketua Gabungan Kelompok Tani di Kabupaten Sumbawa Barat.
30.Malar adalah petugas pengatur air untuk keperluan irigasi dalam sistem pengelolaan pertanian tradisional.
31.Peliuk adalah kawasan atau blok yang ditetapkan sebagai wilayah sasaran Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong.
32.Forum Layanan Setara Inklusif Andalan atau yang disingkat dengan Forum Yasinan adalah forum layanan bagi masyarakat yang bersifat setara dan inklusif yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk penyaluran aspirasi/pengaduan dan atau evaluasi partisipatif atas pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan masyarakat di segala bidang yang akan, sedang dan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang disertai dengan kegiatan sosial keagamaan (sholat berjamaah dan pengajian) dilaksanakan setiap malam jum’at di kabupaten, kecamatan dan atau desa/kelurahan. 7
33.Tenaga Ahli adalah tenaga profesional yang direkrut oleh Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan pendampingan di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dalam rangka penilaian dan pengembangan inovasi PDPGR.
34.Markas Pelayanan Terpadu Gotong Royong selanjutnya disingkat Markas GR adalah pusat utama koordinasi, konsolidasi, pengendalian, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten.
35.Pos Komando Pelayanan Terpadu Gotong Royong selanjutnya disingkat Posko GR adalah pusat koordinasi, konsolidasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong di wilayah kecamatan dan berkedudukan di Ibukota Kecamatan.
36.Pos Pelayanan Terpadu Gotong Royong selanjutnya disingkat Posyandu GR adalah pusat koordinasi, konsolidasi, pengendalian, pemantauan, pengawasan dan evaluasi kegiatan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong yang berkedudukan di masing-masing peliuk atau posyandu di masing-masing dusun setempat.
37.Pelayanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan.
38.Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
39.Pembangunan adalah upaya terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh semua komponen warga masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup penduduk dalam semua aspek kehidupannya di dalam suatu kesatuan wilayah. 8
40.Rencana Aksi Daerah Gotong Royong yang selanjutnya disebut RAD- GR adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi daerah dan digunakan sebagai acuan pemerintah daerah dalam melaksanakan PDPGR.
41.Pariri adalah menghimpun, memperbaiki, membangun, merawat secara berkesinambungan;
42.Bariri adalah baik, berguna, berfungsi, bermanfaat sekaligus sempurna.
43.Kabupaten Sumbawa Barat 1 (satu) Data yang selanjutnya disingkat KSB 1 Data adalah sebuah portal Sistem Data terbuka yang menyediakan data resmi Pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat yang dihimpun dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
2.Ketentuan pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah tentang PDPGR adalah :

a.terwujudnya gotong royong sebagai nilai dasar pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat berlandaskan kesukarelaan, kebersamaan, tolong menolong dengan semangat ikhlas, jujur dan sungguh-sungguh sebagai sarana mewujudkan pembangunan kesejahteraan masyarakat secara merata, berkeadilan dan berkelanjutan;
b.terwujudnya gotong royong sebagai nilai dasar peradaban masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat yang menjaga persatuan dan kesatuan, perdamaian, keadilan, soliditas dan solidaritas sosial, serta keswadayaan dan kemandirian kesejahteraan yang berkelanjutan;
c.menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi dan keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat yang sejahtera, damai dan berkeadilan, kualitas lingkungan hidup yang baik, serta terselenggaranya pembangunan yang inklusif, serta tata kelola pemerintahan yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan seluruh warga masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya; 9
d.berkembangnya prakarsa, produktifitas, kreasi, serta inovasi semua pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik melalui pemberdayaan gotong royong secara sistematis dan berkelanjutan.
1. 3.Ketentuan pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Ruang lingkup PDPGR meliputi seluruh bidang atau urusan daerah.
(2)Bidang atau urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara gotong royong, mencakup tahap:
1. a.perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja nasional dan atau sumbangan pihak ketiga;
2. b.perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa, anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja nasional dan atau sumbangan pihak ketiga;
3. c.perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa, anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja nasional dan atau sumbangan pihak ketiga/atau sumbangan masyarakat;
  1. 4.Ketentuan pasal 6, diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)PDPGR dilaksanakan oleh penyelenggara dengan susunan sebagai berikut:
1. a.tim pengarah PDPGR;
2. b.tim penanggungjawab PDPGR;
3. c.tim pengawas dan pengendali PDPGR
4. d.tim pembina PDPGR; 10
5. e.tim penggerak PDPGR;
6. f.agen gotong royong kecamatan;
7. g.agen gotong royong peliuk.
(2)Tim Pengarah PDPGR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari:
1. a.Pemerintah daerah;
2. b.Pengadilan;
3. c.Kejaksaan;
4. d.TNI;
5. e.Kepolisian.
(3)Tim Penanggungjawab PDPGR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ,terdiri dari :
1. a.Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
2. b.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai Wakil Ketua I;
3. c.Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai Wakil Ketua II;
4. d.Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Sekretaris;
5. e.Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan sebagai Wakil Sekretaris I;
6. f.Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengelolaan Keuangan sebagai Wakil Sekretariis II; dan
7. g.Seluruh Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota dan atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan daerah.
(4)Tim Penanggung Jawab PDPGR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Bupati.
(5)Tim Pengawas dan Pengendali PDPGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
1. a.Inspektur Inspektorat Daerah; dan
2. b.Staf Ahli Bupati.
(6)Tim Pembina PDPGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.Camat;
2. b.Kapolsek;
3. c.Danramil.
(7)Tim Pembina PDPGR berkedudukan di Ibukota Kecamatan. 11
(8)Tim Penggerak PDPGR sebagaimana dimaksud dpada ayat (1) huruf e terdiri atas :
1. a.Kepala Desa/Lurah;
2. b.Babinsa;
3. c.Bhabinkamtibmas;
(9)Tim Penggerak PDPGR berkedudukan di Desa/Kelurahan.
(10)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, hak dan kewajiban dan tata kerja Tim Pengarah, Tim Penanggung jawab,Tim Pengawas dan Pengendali, Tim Pembina dan Tim Penggerak diatur dalam Peraturan Bupati.

5.Pasal 7 dihapus
6.Pasal 9 dihapus
7.Ketentuan pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Agen GR sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf f dan huruf g adalah satuan penyelenggara yang berasal dari masyarakat yang berperan memfasiltasi merencanakan serta bertanggungjawab atas pelaksanaan seluruh jenis kegiatan gotongroyong
(2)Bupati membentuk keanggotaan tim seleksi Agen GR yang terdiri dari; unsur akademisi, unsur pemerintah daerah, dan unsur masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
(3)Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membantu Bupati untuk menetapkan calon AGR;
(4)Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1);
(5)Komposisi tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
(6)Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) wajib melaksanakan tugasnya secara profesional, berintegritas, dan menjalankan ketentuan yang ada dalam peraturan daerah ini dan petunjuk teknis kegiatan yang telah ditetapkan;
(7)Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan; 12
(8)Untuk memilih calon Agen GR, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan:
1. a.mengumumkan pendaftaran bakal calon Agen GR melalui media yang dapat dengan mudah diketahui masyarakat;
2. b.menerima pendaftaran bakal calon Agen GR, melakukan verifikasi, penilaian dan mengumumkan hasil verifikasi administrasi bakal calon Agen GR;
3. c.melakukan seleksi tertulis dan tes wawancara dengan materi utama tentang pengetahuan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat;
4. d.mengumumkan dan mengusulkan nama calon Agen GR yang lulus seleksi kepada Bupati;
5. e.Bupati mengesahkan calon Agen GR terpilih dengan Keputusan Bupati.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian AGR diatur dalam Peraturan Bupati.

8.Ketentuan pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Susunan AGR terdiri atas:
1. a.AGR Kecamatan; dan
2. b.AGR Peliuk;
(2)AGR Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di Ibukota Kecamatan dan memiliki wilayah kerja di kecamatan yang ditetapkan;
(3)AGR Kecamatan sebagai pelaksana kegiatan PDPGR di tingkat Kecamatan;
(4)Keanggotaan AGR Kecamatan sebanyak 2 (dua) orang;
(5)AGR Peliuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
1. a.AGR bidang Pelayanan;
2. b.AGR bidang Pemberdayaan; dan
3. c.AGR Bidang Pembangunan.
(6)Keanggotaan AGR Peliuk sebanyak 3 (tiga) orang;
(7)Susunan dan keanggotaan AGR kecamatan dan AGR Peliuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dan/atau dikurangi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan PDPGR; 13
(8)Penambahan dan/atau pengurangan jumlah AGR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didasarkan atas hasil evaluasi kegiatan pendampingan, jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah wilayah administratif pemerintahan, serta kebutuhan program dan kegiatan PDPGR diwilayah tersebut;
(9)Penambahan dan/atau pengurangan jumlah AGR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(10)AGR Peliuk berkedudukan di setiap peliuk dan memiliki wilayah kerja di masing-masing dusun;
(11)AGR Peliuk merupakan pelaksana kegiatan PDPGR ditingkat Peliuk dalam dusun.

9.Ketentuan pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)AGR mempunyai peran sebagai:
1. a.pemercepat perubahan (enabler);
2. b.perantara (mediator);
3. c.pendidik (educator);
4. d.perencana (planner);
5. e.advokasi (advocation);
6. f.aktivis (activist); dan
7. g.pelaksana teknis (technical roles).
(2)AGR memiliki fungsi sebagai :
1. a.Penampung dan penyalur aspirasi masyarakat di tingkat peliuk, desa/kelurahan dan kecamatan dalam PDPGR serta penyusunan rencana pembangunan dan musyawarah perencanaan pembangunan secara partisipatif;
2. b.pemberi motivasi, penggerak dan pembimbing masyarakat dalam pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat;
3. c.penumbuhkembang prakarsa, swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat secara partisipatif;
4. d.pendamping dalam pelaksanaan kegiatan PDPGR dalam pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat;
5. e.pendamping masyarakat dalam pemantauan dan proses kesepakatan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan PDPGR; 14
6. f.pendamping masyarakat dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil-hasil pembangunan ditingkat Peliuk, Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
7. g.penumbuhkembang dinamika Lembaga Kemasyarakatan dan kelompok-¬kelompok masyarakat yang bergerak di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, pelestarian lingkungan hidup dan bidang lainnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;
8. h.pengoordinir pelaksanaan kegiatan masyarakat dalam kegiatan PDPGR; dan
9. i.penanam dan pemupuk rasa tolong menolong (gotong royong), perdamaian, persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka pencapaian pembangunan berkelanjutan.
(3)AGR Kecamatan memiliki fungsi membantu pemerintah daerah, desa/kelurahan, masyarakat dan pihak terkait lainnya dalam kegiatan PDPGR di tingkat kecamatan.
(4)AGR kecamatan memiliki tugas pokok :
1. a.melakukan pendampingan kegiatan PDPGR pada skala kecamatan atau lintas desa/kelurahan;
2. b.memfasilitasi penyusunan rencana aksi gotong royong skala kecamatan, bersama dengan Tim Pembina, dan para pemangku kepentingan lainnya;
3. c.mengkoordinir pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan PDPGR yang dilaksanakan AGR Peliuk dimasing-masing desa/kelurahan diwilayah kerjanya;
4. d.mengkoordinir dan memfasilitasi peningkatan kapasitas AGR Peliuk dan masyarakat dalam pelaksanaan PDPGR pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat;
5. e.melakukan fasilitasi kerja sama antar masyarakat, Desa/Kelurahan dan pihak ketiga terkait pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat dalam wilayah kerjanya;
6. f.mengkoordinir dan mengembangkan sistem pendataan, informasi, pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat, forum yasinan dan kegiatan dalam PDPGR lainnya; dan
7. g.tugas-tugas lainnya. 15
(5)AGR Peliuk bidang pelayanan memiliki fungsi membantu pemerintah daerah, desa/kelurahan, masyarakat setempat dan/atau pihak terkait lainnya dalam usaha peningkatan layanan masyarakat, dalam rangka menjaga, memastikan serta menjamin kemandirian masyarakat serta keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat yang sejahtera, damai, berkeadilan dan berkelanjutan.
(6)AGR Peliuk bidang pelayanan memiliki tugas :
1. a.melakukan pendataan dan mengelola informasi perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap urusan daerah dan desa terkait pelayanan pemerintah daerah/desa/kelurahan yang diselenggarakan di tingkat Peliuk, desa/kelurahan, antara lain; data dan informasi urusan layanan pemerintah, layanan program PDPGR, PMKS, layanan dasar, layanan publik dan layanan kemasyarakatan lainnya skala Peliuk, Desa dan Kelurahan;
2. a.membantu pemerintah daerah, desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya dalam usaha peningkatan akses dan kualitas layanan dasar, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, seperti; ketersediaan air bersih, sanitasi yang layak, deteksi dini kesehatan, pelayanan kesehatan ibu dan anak, dan layanan lainnya;
3. b.membantu dan memfasilitasi kegiatan PDPGR yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah/SKPD, desa/kelurahan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, anak, kaum difabel/kebutuhan khusus, kelompok miskin, komunitas adat terpencil, dan masyarakat marginal lainnya;
4. c.merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan secara periodik kegiatan pendampingan sesuai dengan tahapan/jadwal yang ditetapkan; dan
5. d.tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
(7)AGR Peliuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat membantu pemerintah daerah, desa/kelurahan, masyarakat setempat dan dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan;
(8)Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.melakukan pendataan dan mengelola informasi perkembangan, tingkat kesejahteraan ekonomi masyaraat setempat; 16
2. b.memfasilitasi prakarsa, kreasi, inovasi dan produktifitas masyarakat setempat untuk menumbuhkembangkan ekonomi dan kewirausahaan masyarakat di masing-masing Peliuk, lingkungan, desa/kelurahan;
3. c.memfasilitasi upaya pengembangan akses permodalan, promosi, pemasaran hasil usaha ekonomi termasuk usaha ekonomi kreatif masyarakat dan pengembangan jaringan pemasaran hasil usaha ekonomi masyarakat;
4. d.membantu fasilitasi pengembangan kelembagaan perekonomian desa/kelurahan dan masyarakat setempat serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan ekonomi;
5. e.memfasilitasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi partisipatif, peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat skala Peliuk, lingkungan,desa/kelurahan;
6. f.melakukan evaluasi dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan secara periodik sesuai jadwal yang ditetapkan; dan
7. g.tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
(9)AGR Peliuk Bidang Pembangunan mempunyai fungsi membantu pemerintah daerah/SKPD, desa/kelurahan, masyarakat dan atau pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan urusan daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, terutama bidang inftrastruktur dasar dan pembangunan fisik lainnya, serta pengembangan teknologi tepat guna di tingkat Peliuk, lingkungan, desa/kelurahan;
(10)AGR Peliuk Bidang Pembangunan memiliki tugas:
1. a.mengerakkan gotong royong masyarakat serta memperkuat kapasitas masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana (fisik) dan pengembangan teknologi tepat guna di wilayahnya;
2. b.membantu pemerintah daerah, pemerintah desa/kelurahan, organisasi kemasyaratan, masyarakat setempat dan/atau pihak- pihak lainnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta pengelolaan infrastruktur di tingkat Peliuk, Lingkungan, Desa/Kelurahan; 17
3. c.membantu Pemerintah Daerah, Desa/Kelurahan, masyarakat dan atau pihak-pihak terkait lainnya dalam pengembangan teknologi tepat guna serta pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemandirian pangan dan atau kepentingan pembangunan lainnya ditingkat Peliuk, Desa/Kelurahan;
4. d.melakukan koordinasi dengan organisasi sosial kemasyaratan, pemerintah desa/kelurahan, kecamatan dan atau/SKPD terkait serta pihak lainnya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur pembangunan serta pengembangan kerjasama dengan para pemangku kepentingan lainnya;
5. e.melakukan pendampingan dalam pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana yang ada di Peliuk, lingkungan, desa/kelurahan;
6. f.menyusun, mengelola, mengembangkan data dan informasi pembangunan sarana prasarana serta teknologi tepat guna yang ada di masing-masing Peliuk, Lingkungan, Desa/Kelurahan;
7. g.membangun kerjasama dengan para pelaku pemberdayaan masyarakat/pendamping desa/atau aktor-aktor pemerhati/ pemberdayaan masyarakat lainnya;
8. h.mengevaluasi dan melaporkan kegiatan secara periodik sesuai dengan tahapan/jadwal yang ditetapkan; dan
9. i.tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
(11)Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan urusan/bidang tugas pokok dan fungsi AGR Pembangunan, AGR Pelayanan dan AGR Pemberdayaan masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

10.Diantara pasal 13 dan pasal 14 disisipkan 1 pasal yakni pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Dalam rangka peningkatan prakarsa, pengembangan dan penguatan inovasi PDPGR Bupati dapat membentuk tim ahli yang terdiri dari unsur Staf Khusus Bupati yang membidangi urusan pembangunan/ pelayanan/ pemberdayaan masyarakat, Perguruan Tinggi/Akademisi, LSM/praktisi yang memiliki pengetahuan, pengalaman/ keahlian di bidang pelayanan sosial/pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat 18 dan/atau pengembangan inovasi daerah dan pembangunan partisipatif.
(2)Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
(3)Ketentuan Lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan kedudukan tim ahli diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

11.Diantara pasal 20 dan pasal 21 disisipkan 1 pasal yakni pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20A

(1)Lingkup bidang/program pemberdayaan gotong royong dilaksanakan dalam bidang/urusan, meliputi:
1. a.bidang Kesehatan;
2. b.bidang Pendidikan;
3. c.bidang Sosial;
4. d.bidang Keagamaan;
5. e.bidang Pekerjaan Umum;
6. f.bidang Lingkungan Hidup;
7. g.bidang Kehutanan;
8. h.bidang Perkebunan;
9. i.bidang Pertanian;
10. j.bidang Peternakan;
11. k.bidang Perikanan;
12. l.bidang Kelautan;
13. m.bidang Ekonomi;
14. n.bidang Perindustrian;
15. o.bidang Koperasi dan UMKM;
16. p.bidang Pemukiman dan Perumahan;
17. q.bidang Tenaga Kerja;
18. r.bidang Transmigrasi;
19. s.bidang Pemuda dan Olahraga;
20. t.bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
21. u.bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
22. v.bidang Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
23. w.bidang Keamanan dan Ketertiban; dan
24. x.bidang lainnya yang menjadi urusan daerah. 19
(2)Rincian bidang/urusan daerah yang akan diberdayakan dalam PDPGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dirincikan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait yang membidangi urusan dimaksud;
(3)Berdasarkan rincian urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah terkait mengusulkan kepada Bupati rincian bidang/program/kegiatan Perangkat Daerah dalam PDPGR;
(4)Bupati menetapkan bidang/program/kegiatan Perangkat Daerah dalam PDPGR dengan Keputusan Bupati.

12.Diantara pasal 30 dan pasal 31 disisipkan 3 pasal yakni pasal 30A, pasal 30B, pasal 30C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30A

(1)Rencana Aksi Daerah Gotong Royong (RAD-GR) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
(2)RAD-GR disusun secara partisipatif oleh Tim RAD-GR dengan melibatkan Tim Pengarah PDPGR, Tim Penanggung Jawab PDPGR, Tim Pengawas dan Pengendali PDPGR, Tim Pembina PDPGR, masyarakat, perusahaan dan para pemangku kepentingan lainnya;
(3)Setiap Perangkat Daerah yang membidangi urusan/bidang. wajib menyusun RA-GR Perangkat Daerah sesuai dengan bidang/urusannya;
(4)Kepala Perangkat Daerah menyampaikan RAD-GR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati, dan selanjutnya dibahas secara bersama oleh Tim Gotong Royong dan Tim RAD GR;
(5)RA-GR Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya ditetapkan menjadi RAD-GR dengan keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 20A

Pasal 30A

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 20A

Pasal 30A

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016