DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 6 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang Lingkup dari Peraturan Daerah ini meliputi: a. tahapan pengembangan hak dan perlindungan KLA; b. Forum Anak; c. tanggung jawab Pemerintah Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa; d. peran Serta Media Massa, Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masysirakat; e. penghargaan; f. pembiayaan; dan g. sanksi Administratif.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Menimbang Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembarein Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembsiran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahim 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4067); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332); Undang-Undang Nomor 23 Teihun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologis (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2022 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6812); Mengingat : 1. 2. 3, 4. 5. 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6812);

7.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2021 Nomor 96);
9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2011 Nomor 913);
10.Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pengawasan, Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2018 Nomor 246);
11.Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2020 Nomor 104);
12.Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2020 Nomor 427);
13.Peraturan Menteri Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT dan BUPATI SUMBAWA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan ; PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan
5.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah Kabupaten yang memiliki system pembangunan dan pelayanan publik dari Pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, swasta dan forum Anak guna pemenuhan hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya yang terencana secara menyeluruhdan berkelanjutan melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk kesejahteraan anak.
7.Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
8.Pemenuhan Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Anak adalah situasi Anak yang telah terpenuhi hak kesehatan dan kesejahteraannya yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten di dalam pembangunan dan pelayanan melalui SKPD terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai pelaksana Kabupaten Layak Anak.
9.Pemenuhan Hak Pendidikan dan Budaya Anak adalah situasi Anak yang terpenuhi hak pendidikan dan budayanya yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten di dalam pembangunan dan pelayanan melalui SKPD terkait sesuai bidang urusannya sebagai pelaksana Kabupaten Layak Anak.
10.Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak dan Lingkungan Keluarga adalah situasi anak yang terpenuhi hak pengasuhan anak dan lingkungan keluarga-nya yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten di dalam pembangunan dan pelayanan melalui SKPD terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai pelaksana Kabupaten Layak Anak.
11.Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus adalah situasi anak yang terpenuhi hak perlindungan khususnya yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten di dalam pembangunan dan pelayanan melalui SKPD terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai pelaksana Kabupaten Layak Anak.
12.Pusat Krisis anak adalah lembaga yang memberikan pelayanan identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak dan terutama kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi bencana darurat, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami salah penanganan, anak yang mengalami penelantaran, dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
13.Rumah Aman Anak adalah lembaga yang bertugas memberikan perlindungan di dalam rumah aman bagi anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi bencana darurat, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami salah penanganan, anak yang mengalami penelantaran, dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
14.Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan yang memiliki karakteristik mampu melindungi hak-hak anak serta menjadi garda terdepan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang berorientasi pada anak.
15.Forum Anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan partisipasi anak yang bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik dimana pembentukan dan penyusunan kegiatannya ditentukan oleh peraturan Bupati. Serta dibentuk Forum Anak tingkat Kecamatan, Forum Anak tingkat Kelurahan, Forum Anak Tingkat Desa; 6. 16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, atau suami, istri dan anak, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan (tingkat RT, Kecamatan) yang resmi dan bekerja sama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan mentaati aturan yang ada. Pusat data dan informasi anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari ketelantaran, kekerasan, dan diskriminasi. Unit Pelayanan Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak disingkat UPTD PPA adalah salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, pemenuhan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif ditingkat Kabupaten yang mengoordinasikan upaya kebijaikan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 17. RW, Kelurahan dan 18. 19. 20. 21. 22.

Pasal 2

Penyelenggaraan KLA berdasarkan asas:

a.tata pemerintahan yang baik,
b.nondiskriminasi,
c.kepentingan terbaik bagi Anak,
d.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak; dan
e.penghargaan terhadap pandangan Anak.

Pasal 3

Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah untuk menjadi acuan dalam mewujudkan KLA.

Pasal 4

Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk Pemenuhan Hak Anak yang meliputi;

a.hak sipil dan kebebasan;
b.lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
e.Perlindungan Khusus.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup dari Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tahapan pengembangan hak dan perlindungan KLA;
b.Forum Anak;
c.tanggung jawab Pemerintah Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa;
d.peran Serta Media Massa, Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masysirakat;
e.penghargaan;
f.pembiayaan; dan
g.sanksi Administratif.

BAB III

TAHAPAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 6

(1)Tahapan Pengembangan KLA meliputi;
1. a.persiapan;
2. b.perencanaan;
3. c.penyelenggaraan;
4. d.pemantauan;
5. e.evaluasi; dan
6. f.pelaporan.
(2)Setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib mempertimbangkan pandangan Anak yang diperoleh mel^ui konsultasi Anak.

Pasal 7

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi;

a.penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KLA;
b.pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
c.pengumpulan data dasar.

Pasal 8

Kebijakan dasar KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan pengaturan kebijakan kluster dasar KLA yang terdiri dari:

a.kebijakan dasar KLA dalam kluster hak sipil dan kebebasan, terdiri atas: l.pembebasan bea kutipan akta kelahiran Anak usia 0 (nol) sampai 18 (delan belas) tahun;
1. 2.peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak permohonansebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku;
2. 3.penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di Rumah Sakit Daerah, Rumah Saldt Privat, Puskesmas, dan Klinik/Rumaih Bersalin;
3. 4.penyediaan fasilitas informasi layak Anak; dan
4. 5.mendorong terbentuknya Forum Anak dan atau kelompok Anak.
b.kebijakan dasar KLA dalam kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan altematif, terdiri atas:
1. 1.kebijakan dan program dalam rangka penurunan presentase usia perkawinan pertama;
2. 2.mendorong keberadaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan Anak; dan
3. 3.menyediakan dan mendorong adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di luar asuhan keluarga.
c.kebijakan dasar KLA dalam kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, terdiri atas;
1. 1.kebijakan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi;
2. 2.kebijakan dalam rangka menurunkan prevelensi kekurangan gizi pada balita;
3. 3.kebijaan dalam rangka mendorong peningkatan pemberian air susu ibu ekslusif;
4. 4.kebijakan dalam rangka peningkatan fasilitasi laktasi;
5. 5.kebijakan dalam rangka peningkatan keikut sertaan imunisasi dasar lengkap;
6. 6.mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
7. 7.kebijakan dan program pengentasan kemiskinan;
8. 8.upaya peningkatan presentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih; dan
9. 9.kebijakan, pengaturan dan penetapan kawasan tanpa asap rokok.
d.kebijakan dasar KLA dalam kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, terdiri atas;
1. 1.kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
2. 2.kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
3. 3.penyediaan sekolah inklusi;
4. 4.kebijakan yang mengatur tentang Anak luar sekolah;
5. 5.kebijakan yang mengatur tentang program rute amandan selamat ke sekolah zona aman dan selamat, dan mendorong semua sekolah memiliki program sarana, dan prasarana peijalanan Anak ke dan dari sekolah;
6. 6.mengupayaikan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak diluar sekolah yang dapat diakses semua Anak; dan
7. 7.membentuk sekolah ramah Anak.
e.kebijakan dasar KLA dalam kluster perlindungan khusus, terdiri atas;
1. 1.kebijakanpelayanan Anak yangmembutuhkan perlindungan khusus;
2. 2.kebijakan penyelesaian kasus ABH yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
3. 3.mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan Anak; dan
4. 4.menetapkan pengaturan tentang pembebasan Anak dari bentuk pekeijaan terburuk Anak.

Pasal 9

Bupati membentuk Gusus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dengan Keputusan Bupati. Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.unsur perwakilan eksekutif, legislatif, dcui yudikatif yang membidangi Anak;
b.perguruan tinggi;
c.organisasi non pemerintah;
d.Lembaga swadaya masyarakat;
e.Dunia usaha; dan
f.orang tua dan Anak.
g.Forum Anak. Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA. Tugas Pokok Gugus Tugas KLA meliputi:
a.mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
b.melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan kebijakan KLA;
c.mengumpulkan data dasar;
d.melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
e.melakukan desiminasi data dasar;
f.menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan KLA, yang sesuai dengan masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya;
g.menyusun RADKLA 5 (lima) tahun dan mekanisme keijanya;dan
h.melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan paling sedikit I (satu) tahun sekali. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pemberhentian serta tugas pokok Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati. Keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memobilisasi semua sumber daya yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Gugus iSagas KLA berkewajiban mensosilisasikan dan mengadvokasi Hak Anak dengan memanfaatkan media.

Pasal 10

Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan data yang berkaitan dengain situasi dan kondisi anak di daerah, paling sedikit data yang dijabarkan berdasarkan indikator KLA. Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari SKPD terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan. Pengumpulan data dasar digunakan untuk:

a.menentukan fokusprogram;
b.menyusun kegiatan prioritas;
c.melihatsebaran program/kegiatan anak lintas SKPD terkait; dan
d.menentukan lokasi percontohan.

Pasal 11

(1)Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan:
1. a.penyusunan RADKLA;
2. b.pengintegrasian RADKLA kedalam RPJMD;
3. c.pengintegrasian RADKLA ke dalam rencana keija Pemerintah Daerah;
4. d.pengintegrasian RADKLA ke dalam rencana kerja SKPD; dan
5. e.pemasukan dokumen RAD ke dalam rencana kerja anggaran SKPD.
(2)RADKLA sebagimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
(3)RADKLA memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA.
(4)RADKLA berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
(5)RAD KLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan Anak, keluarga dan masyarakat daerah secara umum.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RADKLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…