DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pembentukan UPT, Staf Ahli, Kepegawaian, Pembiayaan, Ketentuan Lain- lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. 2. Terhadap perangkat daerah yang terkena perampingan,penghapusan maupun penggabungan tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sampai dengan berlakunya perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini. 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan di bidang bencana, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbitnya peraturan perundang-undangan dibidang sub urusan bencana. 4. Sekretariat Dewan Pengurus Koprs Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sumbawa Barat yang terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Koprs Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sumbawa Barat yang baru berdasarkan peraturan perundang-undangan. 5. Penyesuaian status kelembagaan dan pengisian jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat di laksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah. 6. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. 7. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai struktur organisasi, personil, sarana dan prasarana, pembiayaan, tugas pokok dan fungsi perangkat daerah tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sampai dengan dilakukannya penataan lebih lanjut berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT dan BUPATI SUMBAWA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
2.Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Perangkat Daerah dalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daearah Kabupaten Sumbawa Barat;
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
9.Inspektorat adalah Imspektorat Kabupaten Sumbawa Barat.
10.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
11.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
12.Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan yang selanjutnya disingkat UPT Dinas dan Badan adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah yang terdiri atas :
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 4
3. c.Inspektorat;
4. d.Dinas Daerah;
5. e.Badan; dan
6. f.Kecamatan.
(2)Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan sebagai berikut :
1. a.Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
2. b.Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat merupakan Sekretariat DPRD Tipe C ;
3. c.Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat merupakan Inspektorat Tipe A
4. d.Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, terdiri dari :
  1. 1.Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga ;
  2. 2.Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang dan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman ;
  4. 4.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentaraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentaraman dan ketertiban umum;
  5. 5.Dinas Pemadam Kebakaran Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran
  6. 6.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial ;
  7. 7.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ;
  8. 8.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi; 5
  9. 9.Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
  10. 10.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
  11. 11.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
  12. 12.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
  13. 13.Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan
  14. 14.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  15. 15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
  16. 16.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe B, menyelengarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan;
  17. 17.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  18. 18.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
  19. 19.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
  20. 20.Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
5. e.Badan Daerah yang menyelenggarakan urusan meliputi :
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan ;
  2. 2.Badan Pendapatan dan Aset Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan; 6
  3. 3.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
  4. 4.Badan Kepegawaian Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan kepegawaian pendidikan dan Pelatihan;

Pasal 3

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Kecamatan Taliwang dengan Tipe A ;
2. b.Kecamatan Brang Ene dengan tipe A ;
3. c.Kecamatan Brang Rea dengan Tipe A ;
4. d.Kecamatan Seteluk dengan Tipe A ;
5. e.Kecamatan Poto Tano dengan Tipe A ;
6. f.Kecamatan Jereweh dengan Tipe A ;
7. g.Kecamatan Maluk dengan Tipe A ;
8. h.Kecamatan Sekongkang dengan Tipe A ;

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT Dinas dan UPT Badan.
(2)UPT Dinas dan UPT Badan dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT Dinas dan UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 6

(1)Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdapat UPT Dinas Daerah dibidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan.
(2)Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT Satuan Pendidkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 7

Pasal 7

(1)Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat UPT Dinas Daerah dibidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara professional.
(2)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tatakelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
(3)Dalam hal Rumah Sakit Daerah belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum, pengelolaan keuangan Rumah Sakit Daerah tetap bersifat otonom dalm perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan.

BAB V

STAF AHLI

Pasal 8

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu Staf Ahli;
(2)Staf Ahli Bupati berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas perangkat daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. 8

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…