DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan umum, Subyek dan obyek kerja sama daerah, Ruang lingkup kerja sama daerah, Persetujuan DPRD, Jangka waktu, Hasil kerja sama, Perubahan kerja sama daerah, Berakhirnya kerja sama daerah, Pembiayaan, Tugas dan kewajiban, Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan di daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, agar pelaksanaannya lebih efisien dan efektif perlu dilakukan Kerja Sama daerah;
c.bahwa sesuai amanat Pasal 363 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik daerah dapat mengadakan Kerja Sama daerah yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas serta saling menguntungkan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja sama Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340); 2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6219);
8.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1775); 3
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 2);
14.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 20 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7);
15.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT dan BUPATI SUMBAWA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DAERAH 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5.Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efiien dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
6.Kerja Sama Antar Daerah yang selanjutnya disingkat KSAD adalah usaha bersama yang dilakukan oelh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
7.Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSPK adalah usaha bersama yang dilkukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
8.Badan Hukum adalah badan usaha milik daerah, badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi.
9.Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga non-pemerintah lainnya.
10.Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri, Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Badan-badannya dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat luar negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri.
11.Kesepakatan Bersama adalah suatu naskah kesepakatan yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang mengikat antara para pihak secara garis besar terhadap materi-materi yang akan di Kerja Samakan. 5
12.Perjanjian Kerja Sama adalah naskah lanjutan dari kesepakatan bersama yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak dan memuat persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam rangka melaksanakan Kerja Sama secara rinci dan mendetail sebagai wujud pelaksanaan kesepakatan bersama atau MoU.
13.Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan permasalahan dalam kerja sama.
14.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16.Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.

Pasal 2

Kerja Sama daerah dilakukan dengan prinsip:

a.efisiensi;
b.efektivitas;
c.sinergi;
d.saling menguntungkan;
e.kesepakatan bersama;
f.itikad baik;
g.mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan
h.persamaan kedudukan;
i.transparansi;
j.keadilan; dan
k.kepastian hukum. 6

Pasal 3

(1)Pengaturan Kerja Sama Daerah dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengembangkan potensi Daerah, mensinergikan potensi antara daerah dan/atau dengan Pihak Ketiga/Pihak Luar Negeri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan pendapatan Daerah.
(2)Pengaturan Kerja Sama Daerah dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :
1. a.meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
2. b.mewujudkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan, dan mengurangi kesenjangan antar daerah;
3. c.mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah serta teknologi yang dimiliki untuk dimanfaatkan bersama;
4. d.mempercepat pertukaran dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. e.meningkatkan pendapatan asli Daerah;
6. f.meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya; dan
7. g.mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama.

BAB II

SUBYEK DAN OBYEK KERJA SAMA DAERAH

Pasal 4

Subjek hukum dalam Kerja Sama daerah adalah:

a.gubernur;
b.bupati;
c.wali kota; dan
d.pihak ketiga.

Pasal 5

(1)Objek Kerja Sama Daerah adalah:
1. a.Kerja Sama seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
2. b.Kerja Sama penyediaan pelayanan publik.
(2)Penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.pelayanan administratif;
2. b.pelayanan barang; dan/atau
3. c.pelayanan jasa. 7

BAB III

RUANG LINGKUP KERJA SAMA DAERAH

Pasal 6

(1)Kerja Sama Daerah terdiri atas:
1. a.Kerja Sama antar daerah;
2. b.Kerja Sama dengan pihak ketiga; dan
3. c.Kerja Sama dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah luar negeri.
(2)Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen kerja sama berupa kontrak/perjanjian kerja sama dan naskah kerja sama . H., MH

Pasal 7

(1)Kerja Sama antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat dilakukan antara:
1. a.Daerah dengan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. b.Daerah dengan Daerah kabupaten/kota di dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. c.Daerah dengan Daerah provinsi di luar Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. d.Daerah dengan Daerah kabupaten/kota di luar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
(2)Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan menjadi Kerja Sama wajib dan Kerja Sama sukarela.

Pasal 8

(1)Kerja Sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Daerah dengan daerah lain yang berbatasan langsung dengan Daerah.
(2)Kerja Sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan:
1. a.yang memiliki eksternalitas lintas daerah; dan
2. b.penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama. 8

Pasal 9

Kerja Sama sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan oleh Daerah dengan daerah lain, baik yang berbatasan maupun tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Pasal 10

(1)Bentuk Kerja Sama antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1)adalah:
1. a.kerja Sama pelayanan bersama;
2. b.kerja Sama pelayanan antar daerah;
3. c.kerja Sama pengembangan sumber daya manusia;
4. d.kerja Sama pelayanan dengan pembayaran retribusi;
5. e.kerja Sama perencanaan dan pengurusan;
6. f.kerja Sama pembelian dan penyediaan pelayanan;
7. g.kerja Sama pertukaran pelayanan;
8. h.kerja Sama pemanfaatan peralatan;
9. i.kerja Sama kebijakan dan pengaturan;
10. j.kerja Sama pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Daerah untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing; dan
11. k.kerja Sama lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Dalam Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola bersama.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…