DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2021

Nomor: 11
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020-2040 Terdiri dari XIII Bab, 81 Pasal. Dengan Ketentuan Bab sebagai berikut; Bab I Ketentuan Umum, Bab II Ruang Lingkup, Bab III Tujuan Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang, Bab IV Rencana Struktur Ruang Wilayah, Bab V Rencana Pola Ruang Wilayah, Bab VI Penetapan Kawasan Strategis, Bab VII Arahan Pemanfaatan Ruang, VIII Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruag, Bab IX Kelembagaan, Bab X Hak Kewajiban dan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang, Bab XI Ketentuan Lain-lain, Bab XII Ketentuan Peralihan, Bab XIII Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan perubahan kebijakan nasionaldan provinsi yang mempengaruhi penataan ruang wilayah dan adanya dinamika pembangunan di Kabupaten Sumbawa Barat, sehingga perlu mengubah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa BaratTahun 2011 -2031;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 –2040. 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1649);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
6.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
7.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1469);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara 4340); 3
9.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723.);
10.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679).
14.Undang-Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
15.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 4
16.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang penataan wilayah pertahanan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5574, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
21.Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
22.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 5
23.Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26 Tahun 2010 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56;
24.Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017- 2037(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2017 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 127; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT Dan BUPATI SUMBAWA BARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020-2040

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten SumbawaBarat.
2.Pemerintahdaerahadalahkepaladaerahsebagaiunsur penyelenggara pemerintahandaerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati SumbawaBarat.
4.Ruangadalahwadahyangmeliputiruangdarat,ruanglautdanruang udara,termasukruangdidalambumisebagaisatukesatuanwilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsunganhidupnya.
5.Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan polaruang. 6
6.Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dansistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkhis memiliki hubunganfungsional.
7.Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
8.Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatanruang.
9.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Sumbawa Barat adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan wilayah yang merupakandasar dalam penyusunan programpembangunan.
10.Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
11.Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatanruang.
12.Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan strukturruang danpolaruangsesuaidenganrencanatataruangmelaluipenyusunan dan pelaksanaan program besertapembiayaannya.
13.Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
14.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspekfungsional.
15.Wilayahsungaiadalahkesatuanwilayahpengelolaansumberdayaair dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000km2.
16.Daerah irigasi atau disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari suatu jaringanirigasi.
17.Daerah aliran sungai atau disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak- anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batasdilautsampaidengandaerahperairanyangmasihterpengaruh 7 aktivitasdaratan.
18.Tempat Penampungan Sampah Sementara disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/ atau tempat pengolahan sampahterpadu.
19.Tempat Penampungan Sampah Sementara Terpadu disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhirsampah.
20.Tempat Pemrosesan Akhir Sampah disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia danlingkungan.
21.Kawasanadalahwilayahdenganfungsiutamalindungataubudidaya.
22.Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber dayabuatan.
23.Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber dayabuatan.
24.Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatanekonomi.
25.Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatanekonomi.
26.Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapatdipisahkan.
27.Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutantetap.
28.Hutanproduksiadalahkawasanhutanyangmempunyaifungsipokok memproduksi hasilhutan.
29.Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa sertaekosistemnya.
30.Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayudanbukankayusertamemunguthasilhutankayudanbukankayusecaraopti 8 maldanadiluntukkesejahteraanmasyarakatdengan tetap menjagakelestariannya.
31.Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
32.Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsiutamanya.
33.Kawasan Suaka Alam atau disingkat KSA adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beranekaragam.
34.Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam darat maupun perairan yang terutama dimanfaatkan untukpariwisata.
35.Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung atau disingkat KPHL adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutanlindung.
36.Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi atau disingkat KPHP adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutanproduksi.
37.Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi atau disingkat KPHK adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutankonservasi.
38.Perubahan fungsi kawasan hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi hutan dalam satu atau beberapa kelompok hutan menjadi fungsi kawasan hutan yanglain.
39.Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia dan sumberdayabuatan.
40.Ruang Terbuka Hijau atau disingkat RTH adalah area memanjang/jalurdan/ataumengelompok,yangpenggunaannyalebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengajaditanam.
41.Kawasan pesisir adalah kawasan yang merupakan peralihan antara darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat danlaut.
42.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah 9 perdesaanyangmemilikihamparanLP2Bdan/atauhamparanLCP2B serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangannasional.
43.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut LP2Badalahbidanglahanpertanianyangditetapkanuntukdilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dannasional.
44.Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akandatang.
45.Kawasan Strategis Provinsi atau disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/ataulingkungan.
46.KawasanStrategisKabupatenataudisingkatKSKadalahwilayahyang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/ataulingkungan.
47.Pusat Kegiatan Lokal atau disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapakecamatan.
48.Pusat Pelayanan Kawasan atau disingkat PPK merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapadesa.
49.Pusat Pelayanan Lingkungan atau disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
50.Orang adalah orang perseorangan dan/ataukorporasi.
51.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataanruang.
52.Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatanruang.
53.Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah kabupaten yang selanjutnya disebut TKPRD kabupaten adalah tim yang dibentuk dengan keputusan bupati yang bertugas untuk mengkoordinasikan penataan ruang wilayah Kabupaten SumbawaBarat. 10
54.Ketentuan Umum Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tataruang.
55.RegisterTanahKehutananataudisingkatRTKadalahkawasanhutan yang berada dalam satu kelompok hamparan hutan dan telah diregisterasi.
56.Jalanadalahprasaranatransportasidaratyangmeliputisegalabagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalankabel.
57.Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusatkegiatan.
58.Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat dalam kawasanperkotaan.
59.Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutanjalan,prasaranalalulintasdanangkutanjalan,kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, sertapengelolaannya.
60.Jalan kolektor primer adalah jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatanlokal.
61.Jaringansumberdayaairadalahjaringanbesertabangunanlainyang menunjang kegiatan pengelolaan sumberdaya air, baik langsung maupun tidak langsung.
62.Jaringan irigasi adalah adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukanuntuk penyediaan,pembagian,pemberian,penggunaandanpembuanganair irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori meliputi jaringan irigasi primer, sekunder dantersier.
63.Terminal adalah prasarana penunjang transportasi darat sebagai simpul keluar masuk kendaraan, barang danorang.
64.Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentinganpertahanan.
65.Daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah 11 kawasan geografis yang berada dalam satu atau wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata alam, fasilitasumum,aksesibilitassertamasyarakatyangsalingterkaitdan melengkapi terwujudnyakepariwisataan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Ruang lingkup terdiri dari:
1. a.ruang lingkup penataan ruangwilayah;
2. b.batas administrasiwilayah;
3. c.posisi geografis wilayah;dan
4. d.lingkupsubstansi.
(2)Ruang lingkup penataan ruang wilayah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufaadalahseluruhwilayah Kabupaten dengan luas daratan kurang lebih 174.227 Ha (seratus tujuh puluh empat ribu dua ratus dua puluh tujuhhektar).
(3)Batas wilayah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf badalah: a.Sebelah Utara : Laut Flores Dan Kecamatan KabupatenSumbawa; Alas Barat b.Sebelah Timur : Kecamatan Batu Lanteh dan Lunyuk KabupatenSumbawa; Kecamatan c.Sebelah Selatan : Samudera Hindia; dan d.Sebelah Barat : Selat Alas.
(4)Posisi geografis wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c terletak antara garis koordinat 08 0 29’ LS - 9 0 05’ LS dan 116 0 42’ - 117005’BT.
(5)Lingkup substansi sebagaimana dimaksud ayat(1) hurufd, mencakup:
1. a.tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruangwilayah;
2. b.rencana struktur ruang wilayah;
3. c.rencana pola ruangwilayah;
4. d.penetapan kawasanstrategis;
5. e.arahan pemanfaatan ruangwilayah; 12
6. f.ketentuan pengendalian pemanfaatan ruangwilayah;kelembagaan;dan
7. g.hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataanruang.
(6)Batasadministrasidigambarkandalampetadengantingkatketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerahini.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Pasal 3

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif dan merata yang berbasis pembangunan pertanian dengan pendekatan agribisnis dan agroindustri yang didukung oleh pembangunan pariwisata dan pertambangan menuju terwujudnya kesejahteraan wilayah yang berkelanjutan.

Pasal 4

(1)Agar tujuan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercapai perlu disusun kebijakan penataan ruangkabupaten.
(2)Kebijakan penataan ruang kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiriatas:
1. a.Peningkatan kemandirian kawasan melalui pertumbuhan dan pengembangan wilayah berbasis agroindustri dan agrobisnis yang terintegrasi dalam sistem produksi pertanian, peternakan dan energi;
2. b.Penataan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan ekonomi perkotaan dan menunjang sistem pemasaran produksi pertanian, perikanan, danpariwisata;
3. c.Pengembangan sistem prasarana wilayah yang mendukung pemasaran hasil pertanian, perikanan, danpariwisata;
4. d.Pengelolaan pemanfaatan lahan dengan memperhatikan peruntukan lahan, daya tampung lahan dan aspekkonservasi;
5. e.Pengembangan kawasan budi daya dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan lingkunganhidup; 13
6. f.Pengembangan kawasan wisata yang berbasis pada potensi alam danbudaya;
7. g.Pengelolaan kawasan pertambangan dan industri pendukungnya secara terpadu dengan mempertimbangkan aspek pembangunan berkelanjutan.;
8. h.Pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakanlingkunganhidupdanpemulihankerusakanlingkungan hidupdenganmemperhatikanmitigasidanadaptasikawasanrawan bencana;
9. i.Pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis baik untuk fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan;dan
10. j.Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
(1). Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) ditetapkan strategi penataan ruang wilayahkabupaten.
(2). Strategi peningkatan kemandirian kawasan melalui pertumbuhan dan pengembangan wilayah berbasis agroindustri dan agrobisnis yang terintegrasi dalam sistem produksi pertanian, peternakan dan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi :
1. a.Mengembangkan wilayah-wilayah dengan potensi unggulan pertanian, perikanan, peternakan berbasis agrobisnis dan agroindustri;
2. b.Menetapkan kawasan pertanian, perikanan danpeternakan;
3. c.Mengembangkan kawasan industriperikanan;
4. d.Melakukan delineasi kawasan pertanian panganberkelanjutan;
5. e.Mengembangkan sawah baru pada kawasanpotensial;
6. f.Mengoptimalkan pemanfaatan kawasan pertanian lahankering;
7. g.Mengembangkan pengelolaan kawasan pertanian dengan intensifikasi melalui penerapan teknologi pertanian dan teknologi pascapanen;
8. h.Meningkatkan sistem prasarana dan sarana dan kelembagaan pengelolaan penunjang kawasan pertanian, perikanan, dan peternakan yang berorientasi agrobisnis dan agroindustri;dan
9. i.Membangun jaringan pengangkutan dan pemasaran produk perikanan dalam skala regional dannasional. 14
(3). Strategi penataan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan ekonomi perkotaan dan menunjang sistem pemasaran produksi pertanian, perikanan,danpariwisatasebagaimanadimaksuddalampasal4ayathuruf b, terdiriatas:
1. a.Menetapkan pusat-pusat kegiatan wilayah secara hierarkis guna menunjang pengembangan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi wilayah;
2. b.Memantapkan fungsi pusat-pusat kegiatanwilayah;
3. c.Memantapkan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan wilayah perkotaan dan perdesaan dan wilayahpengaruhnya;
4. d.Menjaga keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah disekitarnya;
5. e.Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang sudah ada;dan
6. f.Mendorong pusat-pusat kegiatan wilayah perkotaan danperdesaan agarlebihkompetitifdanlebihefektifdalampengembanganwilayah disekitarnya.
(4). Strategi pengembangan sistem prasarana wilayah yang mendukung pemasaran hasil pertanian, perikanan, dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c,meliputi:
1. a.Mengembangkan sistem jaringan infrastruktur dalammewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, danudara;
2. b.Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumberdayaair;
3. c.Mengembangkan akses jaringan jalan menuju kawasan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pariwisata, industri, dan daerahterisolir;
4. d.Mengembangkan akses penyeberangan di jalur lingkar selatan provinsi yang menghubungkan pulau lombok melewati benete, sekongkang hinggasape;
5. e.Mengembangkan dan meningkatkan jalan lingkar perkotaan dan jalan lingkar timur-barat wilayah Kabupaten SumbawaBarat;
6. f.Mendorong pengembangan infrastruktur telekomunikasi dan informasi terutama di kawasan terisolir;dan
7. g.Meningkatkan jaringan energi dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenagalistrik. 15
(5). Strategi pengelolaan pemanfaatan lahan dengan memperhatikan peruntukan lahan, daya tampung lahan dan aspek konservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf d,meliputi:
1. a.Mempertahankan luas kawasanlindung;
2. b.Mempertahankan luasan hutan lindung dan mengembangkan luas kawasan hutan minimal 30% (tiga puluh persen) dengan sebaran yang proporsional dari luasan daerah aliransungai;
3. c.Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
4. d.Menyelenggarakan upaya terpadu untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas fungsi kawasanlindung;
5. e.Melestarikan sumber air dan mengembangkan sistem cadangan air untuk musimkemarau;
6. f.Memeliharakemampuanlingkunganhidupdaritekananperubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;dan
7. g.Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidaklangsungmenimbulkanperubahansifatfisiklingkunganyang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yangberkelanjutan.
(6). Strategi pengembangan kawasan budi daya dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf e,meliputi:
1. a.Mendukung kebijakan moratorium logging dalam kawasan hutan serta mendorong berlangsungnya investasi bidang kehutanan yang diawali dengan kegiatan penanaman/rehabilitasihutan;
2. b.Mengembangkanproduksihasilhutankayudarihasilkegiatanbudi daya tanaman hutan dalam kawasan hutanproduksi;
3. c.Mengembangkanproduksihasilhutankayuyangberasaldarihutan alam, dari kegiatan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan dengan izin yangsah;
4. d.Memeliharakawasanpeninggalansejarahdansitusbudayasebagai objek penelitian danpariwisata;
5. e.Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasanperkotaan; 16
6. f.Mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampungkawasan;
7. g.Mengendalikan dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensikawasan;
8. h.Membatasi perkembangan kawasan terbangun pada kawasan perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaaatan ruang secara vertikaldantidaksporadisuntukmengefektifkantingkatpelayanan infrastruktur dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasanperdesaan;
9. i.Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;dan
10. j.Mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
(7). Strategi pengembangan kawasan wisata yang berbasis pada potensi alam dan budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf f, meliputi:
1. a.Pengembangan potensi-potensi wisataunggulan;
2. b.Pengembangan potensi-potensi wisata unggulan sebagaimana dimaksud pada huruf a,meliputi:
  1. 1.Wisata alam hutan, pegunungan, air terjun, dan wisatabahari;
  2. 2.Wisatabudaya; a) Merevitalisasi nilai-nilai budaya serta situs/cagar budaya yang bernilaihistoris; b) Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan; c) Mengembangkan destinasiwisata.
(8). Strategi pengelolaan kawasan pertambangan dan industri pendukungnya secara terpadu dengan mempertimbangkan aspek pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf g,meliputi:
1. a.Menetapkan kawasan eksploitasi dan eksplorasipertambangan;
2. b.Mengembangkan kawasan lingkar tambang sesuai potensi unggulan menuju yang terkait dengan kegiatan pertambangan menuju kemandiriankawasan;
3. c.Melengkapi prasarana dan sarana penunjang kegiatan indsutri danpertambangan;
4. d.Mengawasi upaya rehabilitasi lingkungan secara bertahap dalam memperbaiki kualitas lingkungan kawasan tambang pada masa pra 17 tambang, dan pascatambang;
5. e.Mengendalikan dampak lingkungan alam dan lingkungan sosial akibat limbah tailingpertambangan;
6. f.Melakukan pemantauan kualitas lingkungan pesisir dan laut sebagai dampak kegiatan pertambangan;dan
(9). Peningkatan kegiatan pertambangan di zona layak tambang sesuai dengan tataruang.Strategi pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup dan pencegahan dampaknegatifkegiatanmanusiayangdapatmenimbulkankerusakan lingkunganhidupdanpemulihankerusakanlingkunganhidupdengan memperhatikan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf h,meliputi:
1. a.Melestarikan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalambumi;
2. b.Memadukan arahan kawasan lindung nasional dan propinsi dalam kawasan lindungkabupaten;
3. c.Mewujudkan kawasan berfungsi lindung dengan luas paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luaswilayah;
4. d.Menetapkan kawasan hutan dan vegetasi tutupan lahan permanenpalingsedikit30(tigapuluh)persendariluasDASyang berada di wilayah SumbawaBarat;
5. e.Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hiduplainnya;
6. f.Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yangberkelanjutan;
7. g.Mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
8. h.Mengembangkan kegiatan budi daya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawanbencana;
9. i.Mengendalikan kegiatan budi daya yang terdapat di dalam kawasan lindung melalui konversi atau rehabilitasi lahan, pembatasan kegiatan, serta pemindahan kegiatan permukiman penduduk atau kegiatan budi 18 daya terbangun yangmengganggu, secara bertahap ke luar kawasanlindung;
10. j.Mengembalikandanmeningkatkanfungsilingkunganhidupyang telah menurun;
11. k.Mengendalikan pemanfaatan ruang untuk kawasan budi daya terbangun di kawasan rawanbencana;
12. l.Mengembangkan kawasan budi daya yang sesuai pada kawasan rawan bencana untuk mengurangi dampak bencana dan mengendalikan kegiatan budi daya di sekitar kawasan rawan bencana;
13. m.Memantapkan dan mengembangkan jalur-jalur evakuasi untuk mengurangi risiko gangguan dan ancaman langsung maupun tidak langsung dari terjadinyabencana;
14. n.Menyelenggarakan tindakan preventif dalam penanganan bencanaalamberdasarkansiklusbencanamelaluiupayamitigasi dan adaptasi bencana, pengawasan terhadap pelaksanaan rencana tata ruang, tanggap darurat, pemulihan, dan pembangunan kembali pasca bencana;dan
15. o.Menetapkan alokasi ruang kawasan rawan bencana dengan mengacu pada peta rawanbencana.
(10). Strategi pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis baik untuk fungsi pengembangan wilayah maupun gunaperlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf i, meliputi:
1. a.Meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis pertumbuhanekonomi;
2. b.Meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis sosial danbudaya;
3. c.Meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis perlindungan ekosistem dan lingkunganhidup;
4. d.Melestarikan dan meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem antara hulu dan hilir,melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budayadaerah;
5. e.Mengembangkan dan meningkatkan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan mampubersaing; 19
6. f.Mengembangkan sarana dan infrastruktur pendukung pada kawasanstrategis.
7. g.Memanfaatkan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat;
8. h.Melestarikan dan meningkatkan sosial dan budayabangsa;
9. i.Melestarikan dan meningkatkan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia;dan
10. j.Mengembangkan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antarkawasan.
(11). Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanannegarasebagaimanadimaksuddalampasal4ayat(2)huruf j, terdiri atas:
1. a.Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
2. b.Mengembangkankegiatanbudidayasecaraselektifdidalamdandi sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi danperuntukannya;
3. c.Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidakterbangundisekitarkawasanpertahanannegarasebagaizona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budi daya terbangun;dan
4. d.Menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.
(1)Rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiriatas:
1. a.sistem perkotaan;dan
2. b.sistem jaringanprasarana.
(2)Rencana struktur ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Daerahini 20

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum Pasal 6

Pasal 7

(1)Sistemperkotaansebagaimanadimaksuddalampasal6ayat(1)huruf a terdiriatas:
1. a.PKL;
2. b.PPK;dan
3. c.PPL.
(2)PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.PerkotaanTaliwang;
2. b.Perkotaan Poto Tano;dan
3. c.PerkotaanMaluk.
(3). PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiriatas:
1. a.Perkotaan Seteluk di KecamatanSeteluk;
2. b.Perkotaan Brang Rea di Kecamatan BrangRea;
3. c.Perkotaan Brang Ene di Kecamatan BrangEne;
4. d.Perkotaan Jereweh di Kecamatan Jereweh;dan
5. e.Perkotaan Sekongkang di KecamatanSekongkang.
(4). PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiriatas:
1. a.Kokarlian di Kecamatan PotoTano;
2. b.Air Suning di KecamatanSeteluk;
3. c.Desaberu di Kecamatan BrangRea;
4. d.Labuhan Lalar di KecamatanTaliwang;
5. e.Labuhan Kertasari di KecamatanTaliwang;
6. f.Benete di KecamatanMaluk;
7. g.Ai Kangkung di Kecamatan Sekongkang;dan
8. h.Talonang di KecamatanSekongkang.
(5). Sistem perkotaan akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang dengan tingkat kedetailan skala minimal 1:5.000 yang ditetapkan dengan PeraturanDaerah.
(6). Rencana sistem perkotaan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerahini.

Pasal 8

(1)PKLsebagaimanadimaksuddalampasal7ayat(2)berfungsisebagai:`
1. a.Pusat pelayanan pemerintahan skalakabupaten;
2. b.Pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan skala lokal dan/atau regional;
3. c.Pusat pelayanan umum dan sosial skala lokal dan/atauregional;
4. d.Pusat perdagangan, bisnis, keuangan dan jasa skala nasional dan/atau regional;dan
5. e.Simpul transportasi skala wilayah dan/ataulokal.
(2)PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) berfungsisebagai:
1. a.Pusat pelayanan umum dan sosial skalakawasan;
2. b.Pusatperdagangan,bisnis,keuangan,danjasaskalakawasan;dan
3. c.Simpul transportasi skalakawasan.
(3)PPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) berfungsisebagai:
1. a.Pusat pelayanan umum dan sosial skalalingkungan;
2. b.Pusatperdagangan,bisnis,keuangan,danjasaskalalingkungan;dan
3. c.Simpul transportasi skalalingkungan.

Pasal 9

(1)Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiriatas:
1. a.Sistem jaringantransportasi;
2. b.Sistem jaringanenergi;
3. c.Sistem jaringantelekomunikasi;
4. d.Sistem jaringan sumber daya air;dan
5. e.Sistem jaringan prasaranalainnya.
(2)Rincianrencanapengembangansistemjaringanprasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerahini.
(3)Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerahini. 22

Pasal 10

Sistemjaringantransportasisebagaimanadimaksuddalampasal9ayat(1) huruf a, terdiriatas:

a.Sistem jaringan transportasidarat;
b.Sistem jaringan transportasi laut;dan
c.Sistem jaringan transportasiudara.

Pasal 11

(1)Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a terdiriatas:
1. a.sistem jaringan jalan;dan
2. b.sistem jaringan sungai, danau danpenyeberangan.
(2)Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiriatas:
1. a.Pengembangan jaringan jalan nasional,meliputi:
  1. 1.Jalan arteri primer pada ruas jalan yang menghubungkan pelabuhan Poto Tano – SimpangNegara;
  2. 2.Jalan kolektor primer satu (JKP-1),meliputi: a) Jalan Simpang Negara –Taliwang; b) RuasjalanyangmenghubungkanTaliwangdenganJereweh; c) Ruas jalan yang menghubungkan Jereweh dengan Benete (Pelabuhan).
2. b.Pengembangan jaringan jalan provinsi,meliputi:
  1. 1.Jalan kolektor primer dua (JKP-2),meliputi: a) Ruas jalan yang menghubungkan Simpang Tano dengan SimpangSeteluk; b) Ruas jalan yang menghubungkan Benete dengan Sejorong; dan c) Ruas jalan yang menghubungkan Sejorong – Tatar - Batas SumbawaBarat.
  2. 2.Jalan strategis provinsi,meliputi: a) Jalan Lingkar Barat yang melalui SJN – Kuang Busir, KuangBusir– Tuananga, Tuananga – Kertasari,Banjasari– Kertasari; 23 b) Ruas jalan yang menghubungkan Banjar- BanjarSari; c) Ruas jalan yang menghubungkan Perjuk -Banjar; d) Ruas jalan yang menghubungkan Bertong dengan Perjuk; dan e) Pengembangan jaringan jalan dalam Perkotaan Taliwang,meliputi:JalanSudirman,JalanUndru,JalanTGH.Zainuddin Abdul Madjid
3. c.Pengembangan jaringan jalan kabupaten,meliputi:
  1. 1.Jalan kolektor primer empat (JKP-4) yang menghubungkan antar Ibukota kabupaten dan Ibukota kecamatan meliputi ruas jalan Taliwang-Balat, Taliwang-Fajar, Taliwang-Tepas dan jaringan jalan yang berada di dalam PerkotaanTaliwang.
  2. 2.Jalan strategis kabupaten sebagai jalur produksi dan distribusi hasil pertanian,meliputi: a) RuasjalanyangmenghubungkanDesaberu–Seloto,Rempe– Seloto (Lintas Timur); b) Ruas jalan yang menghubungkan Mura - Desaberu –Tepas (LintasSelatan); c) Ruas jalan yang menghubungkan Senayan dengan Seteluk Atas.
  3. 3.Jalandesadanjalanlingkungandikembangkandipermukiman perkotaan dan perdesaan dikabupaten.
4. d.Terminal penumpang, terdiri dari:
  1. 1.Terminal penumpang Tipe B dikembangkan di Kecamatan Taliwang;dan
  2. 2.Terminal penumpang Tipe C dikembangkan di Kecamatan Seteluk,KecamatanBrangEne,KecamatanJereweh,Kecamatan Maluk, dan KecamatanSekongkang.
5. e.Terminal barang yang mendukung kegiatan pertanian dan perikanan,meliputi:
  1. 1.Terminal Agroindustri Poto Tano di Kecamatan Poto Tano;dan
  2. 2.Terminal Agropolitan Kemutar Telu di Kecamatan BrangRea;
6. f.Jembatan timbang diarahkan di Kecamatan Taliwang dan Kecamatan PotoTano.
(3)Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Lintas Penyeberangan;dan
2. b.PelabuhanPenyeberangan.
(4)Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu lintas penyeberangan antar kabupaten dan kota yang terdiri atas Pelabuhan 24 Poto Tano –Kayangan.
(5)Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu Pelabuhan Penyeberangan Kelas I di Kecamatan PotoTano.

Pasal 12

(1)Sistemjaringantransportasilautsebagaimanadimaksuddalampasal 10 huruf b,terdiriatas:
1. a.Pelabuhan Laut;dan
2. b.Alurpelayaran.
(2)Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.PelabuhanpengumpanlokalterdapatpadaPelabuhanPotoTanodiKecamatan PotoTano;
2. b.Pelabuhan pengumpul untuk kepentingan Kawasan Industri Sumbawa Barat di Pelabuhan Benete Desa Benete Kecamatan Maluk;
3. c.Terminal umum Labuhan Lalar di Desa Labuhan Lalar Kecamatan TaliwangmerupakanbagianyangtidakterpisahkandariPelabuhan Benete;
4. d.Terminal khusus untuk kepentingan bongkar muat sektor pertambangan terdapat di Desa Mantun Kecamatan Maluk dan Desa Kertasari Kecamatan Taliwang;dan
5. e.Dermaga rakyat untuk kepentingan transportasi wisata bahari, aktivitasnelayanterdapatdiDesaPotoTanoKecamatanPotoTano dan kawasan pesisirlainnya.
(3)Alurpelayaransebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufb,merupakanalurpelayar anumumdanperlintasanmeliputi:
1. a.Pelabuhan Poto Tano –Kayangan;
2. b.Pelabuhan Benete - TelongElong;
3. c.Pelabuhan Benete – LabuhanBadas;
4. d.Pelabuhan Labuhan Lalar - Labuhan Haji;dan
5. e.Pulau Lombok – Benete – Sekongkang –Sape.

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…