DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 13 Tahun 2018

Nomor: 13
Tahun: 2018
Ditetapkan: 7 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Ruang Lingkup Tambahan Penghasilan; Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja; Pemberian Uang Makan; Perumusan Kriteria, Besaran dan Penganggaran Tambahan Penghasilan; Tata Cara dan Prosedur Pembayaran Tambahan Penghasilan; Penghentian Pembayaran Tambahan Pengahasilan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 3 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 4
15.Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
6.Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan 5 atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
9.Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
10.Uang Makan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan Pegawai Negeri Sipil.
11.Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural.
12.Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin satuan organisasi negara.
13.Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
14.Koordinator Pengelola Keuangan Daerah adalah Sekretaris Daerah yang berperan dan berfungsi membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan termasuk pengelolaan keuangan daerah.
15.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 6 Belanja Daerah.
16.Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat Kuasa PPKD adalah pejabat yang diberikan kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas PPKD dalam tugas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17.Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
18.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
19.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
20.SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan PPTK.
21.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA- SKPD.
22.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 7 untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA- SKPD kepada pihak ketiga.

BAB II

RUANG LINGKUP TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

(1)Tambahan penghasilan diberikan kepada setiap PNS/CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berupa:
1. a.Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja; dan
2. b.Uang makan.
(2)Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan atas pertimbangan yang obyektif kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
(3)Dalam penentuan besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) dapat dipertimbangkan berdasarkan fasilitas yang diberikan oleh daerah kepada pegawai/pejabat tertentu misalnya dan tidak terbatas pada fasilitas kendaraan dinas dan/atau adanya tambahan penghasilan lainnya yang diperoleh oleh pegawai bersangkutan dari instansi selain Pemerintah Daerah.
(4)Uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan atas pertimbangan obyektif lainnya kepada PNS dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai.
(5)Uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dengan besaran merata kepada PNS dengan tidak mempertimbangkan tingkat atau besaran tanggung jawab pekerjaan/jabatan atau 8 tugas yang diberikan.
(6)Uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak diberikan kepada PNS yang diperbantukan pada instansi vertikal.
(7)Besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dialokasikan/dianggarkan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
(8)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) termasuk Calon PNS.

BAB III

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

Pasal 3

(1)Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan dengan kriteria;
1. a.Tanggung jawab pekerjaan/jabatan;
2. b.Tugas khusus.
(2)PNS yang mendapatkan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dengan kriteria tanggung jawab pekerjaan/jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak lagi diberikan tambahan penghasilan dengan kriteria tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan sebaliknya.
(3)Dalam hal terjadi kekurangan pembayaran tambahan penghasilan pada tahun berkenaan, dapat dianggarkan dan dibayarkan pada tahun berikutnya.

Pasal 4

(1)Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dengan kriteria tanggung jawab pekerjaan/jabatan 9 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan kepada PNS berdasarkan pertimbangan beban tanggung jawab pekerjaan/jabatan sesuai dengan tingkat eselonering jabatan struktural, jabatan fungsional dan golongan/ruang kepangkatan.
(2)Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dengan kriteria tugas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada PNS yang memiliki/diberikan tugas sebagai berikut:
1. a.Pengelola keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya;
2. b.Pengelola barang daerah pada SKPD/Unit Kerja Lainnya;
3. c.Pelaksana/Pemegang Tugas Khusus.
(3)Tambahan penghasilan bagi PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (PLT) pada jabatan tertentu, disetarakan dengan pejabat definitif pada jabatan tersebut.
(4)Dalam hal PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (PLT) pada jabatan struktural tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga memegang jabatan struktural lainnya pada eselon yang setara dan/atau lebih tinggi di instansi yang sama, atau pada semua tingkatan eselon di instansi yang berbeda, dapat diberikan tambahan penghasilan pada kedua jabatan yang dipegang tersebut dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tambahan penghasilan pada jabatan definitif diberikan secara penuh (100%), dan
2. b.Tambahan penghasilan sebagai PLT pada jabatan yang lain sebesar 50% dari nilai tambahan penghasilan jabatan yang dipegang sebagai PLT tersebut.
(5)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 10 ayat (4) diberikan kepada PNS bersangkutan setelah memegang jabatan sebagai pelaksana tugas minimal 15 (lima belas) hari Kerja.
(6)Pejabat yang diberikan tugas sebagai Pelaksana Harian (PLH) pada suatu jabatan struktural ketentuan pembayaran tambahan penghasilan disamakan dengan ketentuan pemberian tambahan penghasilan bagi PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (PLT) sebagaimana diatur pada ayat
(3), (4) dan (5).

BAB IV

PEMBERIAN UANG MAKAN

Pasal 5

(1)Uang makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada PNS yang bekerja pada hari kerja.
(2)Uang makan diberikan sebanyak jumlah hari kerja dalam bulan berkenaan berdasarkan jumlah kehadiran.
(3)Uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam dua sistem pemberian yaitu:
1. a.Diberikan kepada dan diterima langsung oleh pegawai yang bersangkutan sebagai perhitungan penghasilan yang dibawa pulang (take home pay).
2. b.Diberikan kepada pegawai dan diserahkan kembali oleh pegawai yang bersangkutan sebagai iuran uang makan yang akan dikelola oleh lembaga/organisasi pelaksana kegiatan keagamaan pada masing-masing tempat yang sudah ditentukan.
(4)Iuran uang makan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan bentuk penyediaan konsumsi (makanan) secara gotong royong dan semangat kebersamaan dalam acara keagaaman yang 11 antara lain dan tidak terbatas dalam rangka peningkatan iman dan taqwa, buka puasa bersama, dan memakmurkan masjid.
(5)Acara keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf b antara lain dan tidak terbatas pada sholat berjamaah di masjid pada hari kerja dan pengajian rutin.
(6)Iuran kepada lembaga/organisasi pelaksana kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan melalui bendahara pengeluaran pada masing-masing SKPD.
(7)Iuran yang akan dikelola oleh lembaga/organisasi pelaksana kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bersifat wajib dan berjumlah tetap setiap bulannya dan dihitung sebagai sumbangan pegawai yang bersangkutan.
(8)Jumlah iuran uang makan untuk setiap pegawai setiap bulan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PERUMUSAN KRITERIA, BESARAN DAN PENGANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

(1)PPKD bertugas merumuskan rancangan rincian kriteria dan besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2)Kriteria dan besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Rancangan rincian kriteria dan besarnya pemberian tambahan penghasilan bagi PNS Daerah yang diperbantukan pada instansi vertikal dapat dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah atau 12 SKPD lain yang mengeluarkan/menangani gaji PNS bersangkutan.
(4)Perumusan kriteria, besaran dan penganggaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dipengaruhi/tidak berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang gaji dan tunjangan PNS termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

BAB VI

TATA CARA DAN PROSEDUR PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

(1)Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dibayarkan setiap bulan dimulai pada saat PNS bersangkutan telah tercantum namanya dalam daftar gaji bulanan.
(2)Pembayaran tambahan penghasilan dapat dibayarkan pada awal bulan berikutnya setelah dipotong pajak dan pungutan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk pembayaran tambahan penghasilan bulan Desember, dapat diajukan pada bulan berkenaan.
(4)Pengajuan tambahan penghasilan bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan surat pertanggungjawaban mutlak dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa bersedia untuk menyetorkan kembali jika terdapat kelebihan pembayaran/perhitungan ke Kas Umum Daerah.
(5)Tambahan penghasilan selain dipotong pajak dan 13 pungutan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikurangi lagi dengan faktor pengurang berupa penilaian disiplin kerja/persentase kehadiran pada hari kerja.
(6)Besarnya faktor pengurangan berupa penilaian disiplin kerja/persentase kehadiran pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah sebagai berikut:
1. a.Tidak Masuk Tanpa Berita (TMTB) dan/atau tanpa izin termasuk sakit tanpa keterangan dikurangi 5% (lima persen) per hari dari jumlah tambahan penghasilan per bulan;
2. b.Terlambat datang/datang diatas jam mulai masuk kantor, cepat pulang/pulang sebelum jam pulang kantor tanpa pemberitahuan/tanpa izin dari atasan dikurangi 1% (satu persen) per hari dari jumlah tambahan penghasilan per bulan;
3. c.Tidak mengikuti kegiatan apel pagi/upacara bendera dan/atau senam pagi dikurangi 1% (satu persen) per hari dari jumlah tambahan penghasilan per bulan;
4. d.Tidak mengikuti sholat berjamaah (dzuhur dan ashar) di masjid/tempat yang sudah ditentukan di masing-masing lingkungan kerja dikurangi masing-masing 0,5% (nol koma lima persen) per hari dari jumlah tambahan penghasilan per bulan.
5. e.Izin terlambat datang karena terkait masalah sosial yang sifatnya darurat/mendesak yang izinnya harus disusulkan kemudian dari kepala satuan kerja yang bersangkutan dibayar penuh (100%). Surat keterangan atau surat izin yang disusulkan tersebut harus disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumbawa Barat paling lambat jam 12.00 pada 14 hari bersangkutan;
6. f.Izin untuk menghadiri undangan resmi dari instansi pemerintah, semi pemerintah atau lembaga resmi kemasyarakatan yang dibuktikan dengan adanya undangan resmi, kehadirannya diketahui oleh pejabat atau pengurus yang mengundang dibayar penuh (100%);
7. g.Sakit dilengkapi dengan surat keterangan dokter (maksimal 3 hari kalender) secara berturut-turut dibayar penuh (100%), jika sakit melebihi 3 (tiga) hari kerja secara berturut-turut maka dipotong sebesar 5 (lima) persen per hari sejumlah hari sakit. Surat keterangan sakit dimaksud harus disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumbawa Barat paling lambat jam 12.00 pada hari bersangkutan;
8. h.Libur kalender, libur akademik, libur khusus, libur/cuti bersama termasuk hari yang diliburkan dibayar penuh (100%);
(7)Persentase pengurangan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung dari jumlah tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang diterima pejabat/pegawai dalam satu bulan.
(8)Besarnya faktor pengurangan terhadap tambahan penghasilan berdasarkan kehadiran pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk pembayaran uang makan adalah sebagai berikut:
1. a.Terlambat datang/datang 1 (satu) jam diatas jam mulai masuk kantor, cepat pulang/pulang sebelum jam pulang kantor tanpa pemberitahuan/tanpa izin dari atasan dipotong 50 (lima puluh) persen per hari;
2. b.Terlambat datang atau cepat pulang karena melaksanakan tugas kedinasan dan dibuktikan dengan surat tugas atau memo dari atasan 15 langsung dan diketahui oleh pejabat organisasi berurusan atau diusulkan kemudian yang sifatnya mendesak dibayar penuh (100%). Surat keterangan atau surat izin dimaksud harus disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumbawa Barat paling lambat jam 12.00 pada hari bersangkutan;
3. c.Izin terlambat datang karena terkait masalah sosial yang sifatnya darurat yang izinnya harus disusulkan kemudian dari kepala unit kerja yang bersangkutan dibayar penuh (100%). Surat keterangan atau surat izin yang disusulkan tersebut harus disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumbawa Barat paling lambat jam 12.00 pada hari bersangkutan;
4. d.Izin untuk menghadiri undangan resmi dari instansi pemerintah, semi pemerintah atau lembaga resmi kemasyarakatan yang dibuktikan dengan adanya undangan resmi, kehadirannya diketahui oleh pejabat atau pengurus yang mengundang dibayar penuh (100%);
5. e.Tidak hadir pada hari kerja termasuk sakit, sedang melaksanakan perjalanan dinas, libur kalender, libur akademik, libur khusus termasuk hari yang diliburkan dan cuti tidak dibayarkan.
(9)Persentase pengurangan uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dihitung dari jumlah uang makan yang diterima pejabat/pegawai dalam satu (1) hari kerja.
(10)Penentuan jumlah hari tidak hadir pada hari kerja untuk perhitungan pembayaran uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf f dihitung jumlah hari kerja pada bulan berkenaan.
(11)Persentase kehadiran pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan 16 rekapitulasi daftar hadir bulanan yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan diketahui oleh Wakil Bupati Sumbawa Barat.
(12)Dalam hal Wakil Bupati Sumbawa Barat berhalangan maka kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat
(11)dapat diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat atau pejabat lain yang diberi kewenangan.
(13)Ketentuan pada ayat (6) huruf b, c dan d dikecualikan bagi pegawai yang bekerja/masuk kantor secara shift (bergiliran).
(14)Ketentuan bagi pegawai yang bekerja/masuk kantor secara shift (bergiliran) sebagaimana dimaksud pada ayat (13) sebagai berikut:
1. a.Tidak Masuk Tanpa Berita (TMTB) dan/atau tanpa izin termasuk sakit tanpa keterangan dikurangi 5% (lima persen) per hari dari jumlah tambahan penghasilan per bulan;
2. b.Terlambat datang/datang diatas jam mulai masuk kantor, cepat pulang/pulang sebelum jam pulang kantor tanpa pemberitahuan/tanpa izin dari atasan dikurangi 3% (tiga persen) per hari dari jumlah tambahan penghasilan per bulan.
(15)Penerapan ketentuan faktor pengurangan tambahan penghasilan untuk tidak mengikuti sholat berjamaah sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (6) huruf d mulai berlaku efektif pada bulan Maret tahun 2018.

Pasal 8

(1)Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan/atau uang makan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) dilengkapi dengan: 17
1. a.Daftar Nominatif Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan/atau Uang Makan SKPD berkenaan (dilengkapi dengan kuitansi pembayaran).
2. b.Rekapitulasi Daftar Hadir yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumbawa Barat pada bulan berkenaan.
3. c.Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21.
(2)Pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM- LS) untuk pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan uang makan kepada BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah sesuai dengan beban rekening belanja masing-masing.
(3)Format Daftar Nominatif Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana contoh pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
(4)Format Daftar Nominatif Pembayaran Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana contoh pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.
(5)Format Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas kesediaan untuk menyetorkan kembali kelebihan pembayaran pada bulan Desember ke Kas Umum Daerah sebagaimana contoh pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENGHENTIAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 9

(1)Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dihentikan/tidak diberikan kepada PNS apabila: 18
1. a.Menjalani cuti diluar tanggungan negara;
2. b.Mengikuti/menjalani tugas belajar hingga meninggalkan pekerjaan;
3. c.Menjalani bebas tugas dan/atau pemberhentian sementara sebagai PNS;
4. d.Ditetapkan sebagai tersangka dan menjadi tahanan penyidik;
5. e.Sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat;
6. f.Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. g.Telah mendapat penghasilan sejenis bagi PNS yang sedang diperbantukan/ditugaskan pada instansi vertikal atau selain instansi pemerintah daerah lainnya kecuali PNS yang tidak mendapatkan tambahan penghasilan sejenis dari instansi tempat diperbantukan/ditugaskan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari kepala instansi bahwa PNS bersangkutan tidak mendapatkan/diberikan tambahan penghasilan atau penghasilan yang sejenis dari instansi tempat diperbantukan/ditugaskan.
8. h.Telah mendapatkan penghasilan atau tunjangan sebagai bagian dari kontrak kerja khusus dengan pemerintah daerah seperti dokter spesialis.
(2)Bagi PNS yang sedang/telah menjalani cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin, cuti alasan penting dan/atau cuti lainnya yang diatur oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku, selain cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, jika pada bulan berkenaan jumlah hari cuti kurang dari satu bulan, maka jumlah pembayaran tambahan penghasilan adalah dikurangi sebesar 5% perhari cuti dari jumlah total tambahan penghasilan dalam satu bulan atau dengan mengikuti 19 persamaan sebagai berikut: = − 5% ℎ Dimana PTP merupakan Pembayaran Tambahan Penghasilan dan TPB merupakan Tambahan Penghasilan Bulanan.
(3)PNS yang sedang diperbantukan/ditugaskan pada instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f diberikan tambahan penghasilan berupa tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sesuai pangkat/golongan/ruang PNS bersangkutan.
(4)Penghentian pembayaran tambahan penghasilan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan langsung oleh Bendahara pengeluaran berdasarkan surat pemberian cuti atau surat tugas belajar atau surat keputusan bebas tugas/pengenaan hukuman disiplin dari pejabat berwenang kepada PNS bersangkutan dan terhitung mulai tanggal dilaksanakan.
(5)Penghentian pembayaran tambahan penghasilan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan langsung oleh Bendahara pengeluaran terhitung mulai Surat Keputusan yang dikeluarkan pejabat/instansi/lembaga berwenang atau Keputusan Pengadilan kepada PNS yang bersangkutan diberlakukan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri 20 Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…