DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 14 Tahun 2019

Nomor: 14
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan umum, Perencanaan pembangunan desa, Tahapan perencanaan pembangunan desa, Tata cara penyusunan dan penetapan perencanaan pembangunan desa, Pembiayaan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan desa, Ketentuan peralihan,Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan desa harus diselenggarakan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan sehingga pembangunan desa menjadi jelas arah dan target yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu;
c.bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan desa perlu disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubahbeerapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2094); 3
9.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 2);
10.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 20 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7);
11.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang ProgramDaerah Pemberdayaan Gotong Royong (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3);
12.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT dan BUPATI SUMBAWA BARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat. 4
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupatenyang dipimpin oleh Camat.
6.Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
7.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah Daerah.
11.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12.Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 5
15.Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yag dikoordinasikan oleh kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.
16.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17.Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18.Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut DU-RKP Desa adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya, baik dari APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, APB Desa, swadaya dan kerjasama dengan pihak lain.
19.Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
20.Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut LKD adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sesuai kebutuhan dan sebagai mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
21.Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan.
22.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
23.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
24.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
25.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
26.Program adalah instrumen yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa atau masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. 6

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

(1)Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa disusun perencanaan pembangunan Desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
(2)Perencanaan pembangunan Desa sebagaiman adimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangannya.
(3)Dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 3

(1)Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
1. a.RPJM Desauntuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
2. b.RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2)Tujuan penyusunan perencanaan pembangunan Desa adalah :
1. a.tersusunnya dokumen perencanaan Desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan serta berbasis terhadap pengurangan resiko bencana;
2. b.menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penyusunan perencanaan pembangunan antara desa, kecamatan dan kabupaten;
3. c.menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan;
4. d.mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
5. e.menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
(3)Perencanaan pembangunan Desa didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
(4)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup :
1. a.penyelenggaraan pemerintahan Desa;
2. b.organisasi dan tata laksana pemerintahan Desa;
3. c.keuangan Desa;
4. d.profil Desa;
5. e.dokumen rencana pembangunan permukiman Desa; dan
6. f.informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. 7

Pasal 4

(1)RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan penjabaran visi, misi dan program Pemerintah Desa dengan berpedoman pada RPJM Daerah.
(2)RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, program kerja desa dan strategi pembangunan desa.
(3)Tujuan Penyusunan RPJM Desa adalah :
1. a.Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
2. b.menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
3. c.memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan di desa;
4. d.menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa; dan
5. e.menjaga konsistensi dan kesinambungan pembangunan.
(4)RPJM Desa sekurang-kurangnya berisi pendahuluan, gambaran umum kondisi desa, visi dan misi, strategi pembangunan desa, arah kebijakan umum, arah kebijakan keuangan desa, serta program indikatif pembangunan Desa.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai sistematika dan tata cara penyusunan RPJM Desa diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan rencana kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM Desa.
(2)RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah.
(3)Tujuan penyusunan RKP Desa adalah:
1. a.menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU-RKP Desa) tahunan yang sifatnya baru, rehab maupun lanjutan kegiatan pembangunan beserta sumber pembiayaannya yang meliputi APB Desa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat; dan 8
2. b.menyiapkan dan meneruskan DU-RKP Desa tahunan yang memiliki sumber dana dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN kepada Bupati melalui Camat sebagai vahan dasar penyusunan RKPD Kabupaten.
(4)RKP Desa ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Desa paling lambat pada akhir bulan Januari dan berlaku untuk periode tahun anggaran berikutnya.
(5)RKP Desa sekurang-kurangnya berisi pendahuluan, visi dan misi, prioritas pembangunan desa, rancangan kerangka ekonomi desa, kebijakan keuangan desa, matriks program pembangunan desa, dan penutup.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai sistematika dan tata cara penyusunan RKP Desa diatur dengan peraturan Bupati.

BAB III

TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 6

Tahapan perencanaan pembangunan desa meliputi :

a.penyusunan rencana;
b.penetapan rencana;
c.pengendalian pelaksanaan rencana; dan
d.evaluasi pelaksanaan rencana.

Pasal 7

(1)Penyusunan RPJM Desa dilaksanakan melalui tahapan kegiatan:
1. a.penyusunan rancangan awal RPJM Desa;
2. b.musrenbang Desa jangka menengah; dan
3. c.penyusunan rancangan akhir Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
(2)Penyusunan RKP Desa dilaksanakan melalui tahapan kegiatan:
1. a.penyusunan rancangan awal RKP Desa berdasarkan RPJM Desa;
2. b.musrenbang Desa tahunan; dan
3. c.penyusunan rancangan akhir Peraturan Desa tentang RKP Desa; 9

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

(1)Kepala Desa menyiapkan rancangan awal RPJM Desa yang mengacu dan berpedoman pada RPJM Daerah.
(2)Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan utama dalam Musrenbang Desa Jangka Menengah.

Pasal 9

(1)Musrenbang Desa Jangka Menengah dilaksanakan setiap 6 (enam) tahun sekali.
(2)Musrenbang Desa Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJM Desa.
(3)Musrenbang Desa Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif yang diikuti oleh unsur pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa, organisasi sosial/kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan tokoh masyarakat setempat yang didampingi aparat pemerintah daerah dengan melibatkan peran serta perempuan.
(4)Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan Musrenbang Desa Jangka Menengah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang Desa Jangka Menengah diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 10

Kepala Desa menyusun rancangan akhir Peraturan Desa tentang RPJM Desa berdasarkan hasil Musrenbang Desa Jangka Menengah. 10

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…