DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 15 Tahun 2019

Nomor: 15
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan umum, Asas dan Tujuan, Ruang lingkup dan perlindungan, Kedudukan dan wewenang pendidik dan tenaga kependidikan, Hak dan kewajiban pendidik, Peran dan tanggungjawab para pihak, Pelaksanaan perlindungan, Komisi perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan, Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan pidana, Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kedudukan, peran dan fungsi Pendidik dan Tenaga kependidikan sangat strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan, oleh karena itu perlu dilakukan upaya perlindungan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
7.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT dan BUPATI SUMBAWA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Dinas/Badan adalah Dinas/Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendidkan.
6.Kepala Dinas/Badan adalah Kepala Dinas/Badan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendidikan.
7.Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
8.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9.Pendidik adalah guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan narasumber teknis. 5
10.Tenaga Kependidikan adalah pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan.
11.Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
12.Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat non komersial.
13.Organisasi Profesi Guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh Guru untuk mengembangkan profesionalitas Guru.
14.Perlindungan adalah upaya melindungi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas.
15.Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
16.Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
17.Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
18.Komisi Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat KPPTK adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen
19.Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
20.Hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dipenuhi dan dihormati oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
21.Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kedudua, tugas dan fungsinya.
22.Kode Etik Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi. 6

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan berdasarkan asas:

a.non diskriminasi;
b.keteladanan;
c.berkelanjutan;
d.integral;
e.pengayoman dan kasih sayang;
f.partisipatif;
g.kebersamaan dan keterbukaan;
h.keadilan; dan
i.kepastian hukum.

Pasal 3

Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bertujuan untuk :

a.terwujudnya perlindungan profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsi agar dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
b.Terwujudnya jaminan perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja dan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Kekayaaan (HakI)
c.terwujudnya peran pemerintah daerah, organisasi profesi, masyarakat dan orang tua/wali peserta didik untuk turut bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
d.terwujudnya peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
e.terwujudnya pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang baik dan menjamin rasa aman bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 7

BAB III

RUANG LINGKUP DAN PERLINDUNGAN

Pasal 4

(1)ruang lingkup perlindungan dalam Peraturan Daerah ini adalah perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan.
(2)Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi perlindungan:
1. a.hukum;
2. b.profesi;
3. c.keselamatan dan kesehatan kerja; dan
4. d.hak atas kekayaan intelektual.
(3)Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup perlindungan terhadap:
1. a.tindak kekerasan;
2. b.ancaman;
3. c.perlakuan diskriminatif;
4. d.intimidasi; dan/atau
5. e.perlakuan tidak adil, dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
(4)Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup perlindungan terhadap:
1. a.penugasan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, bidang keahlian, minat, dan bakatnya.
2. b.Pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan;
3. c.pemberian imbalan yang tidak wajar;
4. d.pembatasan dalam menyampaikan pandangan;
5. e.pelecehan terhadap profesi; dan/atau
6. f.pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas. 8
(5)Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup perlindungan terhadap risiko:
1. a.gangguan keamanan kerja;
2. b.kecelakaan kerja;
3. c.kebakaran pada waktu kerja;
4. d.bencana alam;
5. e.kesehatan lingkungan kerja; dan/atau
6. f.risiko lain.
(6)Perlindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa perlindungan terhadap:
1. a.hak cipta; dan/atau
2. b.hak kekayaan industri.

BAB IV

KEDUDUKAN DAN WEWENANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 5

(1)Pendidik berkedudukan sebagai tenaga profesional yang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pendidik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal dan informal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(2)Pengakuan kedudukan Pendidik sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat Pendidik yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Kedudukan Pendidik sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran Pendidik serta untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pasal 6

Tenaga kependidikan berkedudukan sebagai tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. 9

Pasal 7

(1)Pendidik memiliki kebebasan memberikan penilaian hasil belajar kepada peserta didiknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar penilaian pendidikan.
(3)Pendidik ikut menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai dengan standar kelulusan.

Pasal 8

(1)Pendidik memiliki kebebasan memberikan penghargaan kepada peserta didiknya yang terkait dengan prestasi akademik dan/atau prestasi nonakademik.
(2)Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencapaian istimewa peserta didik dalam penguasaan satu atau lebih mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran, termasuk pembiasaan perilaku terpuji dan patut diteladani untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.
(3)Prestasi non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian istimewa peserta didik dalam kegiatan ekstra kurikuler.

Pasal 9

(1)Pendidik berwenang memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.
(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik, dan kepentingan terbaik bagi anak.
(3)Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan oleh peserta didik yang sanksinya di luar kewenangan Pendidik, melaporkan kepada pemimpin satuan pendidikan dan ; 10
(4)Pemimpin satuan pendidikan wajib menindakdaklanjuti laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Tenaga Kependidikan memiliki wewenang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…