DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 16 Tahun 2018

Nomor: 16
Tahun: 2018
Ditetapkan: 7 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Ketentuan Umum; Bagian Kesatu; Bagian Kelima.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa di kabupaten sumbawa barat, dipandang perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;
c.berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Sumbawa Barat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13.Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56); Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Sistem Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
3.Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Jumlah Desa adalah jumlah Desa di Kabupaten Sumbawa Barat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11.Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat kondisi makro ekonomi daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya untuk periode satu tahun anggaran.
12.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program/kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
13.Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam Rangka Penyusunan APBD, yang Anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat Lainnya sesuai dengan kebutuhan.
15.Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
16.Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut DPA-PPKD merupakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.

Pasal 2

(1)Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat kepada Pemerintah Desa dalam rangka percepatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan kemiskinan.
(2)Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan:
1. a.Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan;
2. b.Pemberdayaan Masyarakat Desa
3. c.Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa; dan
(3)Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ditransfer langsung ke Rekening Pemerintah Desa dan dianggarkan dalam APBDes.
(4)Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk membiayai kegiatan yang telah tercantum dalam perencanaan pembangunan desa.

Pasal 3

(1)Pemerintah Desa mengusulkan rencana kegiatan pembangunan desa dan/atau pemberdayaan masayarakat desa yang akan dibiayai dari dana APBD
(2)Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh desa dengan dilampiri proposal kegiatan.
(3)Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksankan fungsi penunjang perencanaan, pembangunan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan daerah diverufikasi olehperangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat.
(4)Usulan rencana kegiatan setelah mendapatkan rekomendasi dari perangkat daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) diusulkan untuk dibiayai dari APBD
(5)Penerima bantuan keuangan pemerintah desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan sarana prasarana perdesaan sebagaiman dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi :

a.Bidang Insfrastruktur;
b.Bidang Ekonomi
c.Bidang Kesehatan
d.Bidang pendidikan bidang Sosial Budaya

Pasal 5

Bidang Infrastruktur Bantuan keuangan kepada pemerintah desa bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a untuk:

a.Pembangunan atau rehabilitasi jalan desa/jembatan desa/jalan usaha tani/jalan produksi/bangunan pelengkap jalan.
b.Pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan embung desa;
c.Pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan sarana prasarana lingkungan desa;
d.Pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT)/jaringan irigasi desa (JIDES);
e.Pembangunan atau rehabilitasi serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
f.Pembangunan atau rehabilitasi sarana prasaranan air bersih;

Pasal 6

Bidang Ekonomi Bantuan keuangan kepada pemerintah desa bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b untuk:

a.Pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan pasar desa dan atau kios desa.
b.Pembangunan atau rehabilitasi tempat pelelangan ikan, pemancingan ikan dan tambatan perahu;
c.Pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan lumbung pangan desa;

Pasal 7

Bidang Kesehatan Bantuan keuangan kepada pemerintah desa bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b untuk:

a.Pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan atau penyediaan saranan prasarana Posyandu.
b.Pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan poliklinik Kesehatan Desa (PKD).
c.Penyediaan saranan penunjang kegiatan Poliklinik kesehatan desa.
d.Pembangunan jamban.

Pasal 8

Bidang Pendidikan Bantuan keuangan kepada pemerintah desa bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d untuk pengadaan saranan prasaranan perpustakaan desa atau taman desa.

Pasal 9

Bidang Sosial Budaya Bantuan keuangan kepada pemerintah desa bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e untuk:

a.Pembangunan atau penyediaan sarana prasaranan kesenian desa
b.Pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan atau penyediaan saranan prasaranan sanggar anak;

Pasal 10

Bantuan keuangan kepada pemerintah desa peningkatan ketahanan pangan masyarakat digunakan untuk membiayai kegiatan:

a.Penyertaan modal dan peningkatan kapasitas bagi pengelolaan BUMDes
b.Penyediaan bahan pangan yang dikelolah oleh pemerintah Desa (Lumbung Desa) sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa
c.Pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna (peralatan, bimbingan dan Pelatihan).
d.Pembangunan atau rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
e.Pembangungan Jamban Keluarga.
f.Penyediaan makanan tambahan pada kegiatan posyandu

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…