DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 19 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini memuat antara lain: 1. pemberian nama jalan dan Bangunan di Daerah; 2. penyediaan informasi terkait nama jalan dan Bangunan di Daerah secara optimal kepada masyarakat; dan 3. pelaksanaan pelayanan atas kebutuhan transportasi yang optimal bagi masyarakat.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberiein Nama Jalan dan Bangunan; Menimbang : a. b. c. d. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahein Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembarein Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340); Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 3. 4. 5. 6. 7. Dengan Persetujuan Bersama DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT dan BUPATl SUMBAWA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan ; PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN DAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 1. 2.

3.Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4.Dewan Pervvakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi laiu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
6.Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
7.Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat.
8.Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri peijalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
9.Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri peijalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
10.Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
11.Jalan Lingkungan adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
12.Bangunan adalah sarana yang dibangun dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
13.Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok masyarakat, badan usaha atau badan non usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. berkedudukan sebagai unsuryang

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk : mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam pemberian nama jalan dan Bangunan di Daerah; mewujudkan penyediaan informasi terkait nama jalan dan Bangunan di Daerah secara optimal kepada masyarakat; dan memberikan kemudahan dalam rangka pelaksanaan pelayanan atas kebutuhan transportasi yang optimal bagi masyarakat. a. b. c.

BAB II

WEWENANG

Pasal 3

Bupati berwenang melaksanakan Pemberian Nama Jalan dan Bangunan di Daerah. Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.sesuai dengan peruntukannya antara lain:
1. 1.Jalan Umum; dan
2. 2.Jalan Khusus.
b.sesuai dengan fungsinya antara lain:
1. 1.Jalan Arteri;
2. 2.Jalan Kolektor;
3. 3.Jalan Lokal; dan
4. 4.Jalan Arteri.
c.sesuai dengan statusnya antara lain:
1. 1.Jalan Nasional;
2. 2.Jalan Provinsi; dan
3. 3.Jalan Kabupaten. Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.gedung;
b.stadion;
c.pasar;
d.monumen;
e.jembatan; dan Bangunan lainnya di Daerah.

(1)
(2)
(3)
(4)f.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN BANGUNAN

Pasal 4

Setiap Jalan dan Bangunan di Daerah diberikan nama.

Pasal 5

Bupati menetapkan Pemberian Nama Jalan dan Bangunan di Daerah berdasarkan: usulan Pemerintah Pusat atau Pemerintah

(1)a. Daerah Provinsi; usulan Pemerintah Daerah; atau usulan Orang. Pemberian Nama Jalan dan Bangunan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: b. c.
(2)nama pahlawan baik tingkat nasional atau tingkat daerah; a.
1. b.nama tokoh masyarakat yang telah meninggal dunia dan dianggap berjasa bagi daerah;
2. c.nama peristiwa bersejarah;
3. d.nama flora dan fauna;
4. e.nama geograiis;
5. f.nama-nama lain sepanjang mencerminkan semangat nasionalisme, kebudayaan daerah dan/atau nilai tematik tertentu, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, norma agama, norma kesusilaan dan kepentingan umum. Pemberian Nama Jalan dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan bahasa Indonesia. Penetapan nama Jalan untuk setiap Jalan Arteri dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pemberian nama Jalan dan Bangunan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.
(3)
(4)
(5)

Pasal 6

Bupati berwenang menetapkan perubahan nama jalan baik sebagian maupun seluruh ruas Jalan dan Bangunan di Daerah. Perubahan nama Jalan dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Jalan dan Bangunan yang telah diberikan nama sebelumnya. Kriteria perubahan nama Jalan dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.adanya fakta baru terkait dengan sejarah; dan/atau
b.peristiwa baru. Perubahan nama Jalan dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan;
a.usulan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi;
b.usulan Pemerintah Daerah; atau
c.usulan Orang. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perubahan nama Jalan dan Bangunan harus memperhatikan kepastian hukum atas keberlakuan dokumen yang telah diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang. Penetapan perubahan nama J^an dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan penetapan perubahan nama Jalan dan Bangunan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)●6-

Pasal 7

(1)Setiap Jalan dan Bangunan di Daerah yang telah ditetapkan namanya harus dipasang papan nama.
(2)Pemasangan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
1. a.Pemerintah F\isat atau Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kewenangan penyelenggaraan jalan;
2. b.Pemerintah Daerah; atau
3. c.setiap Orang yang merupakan pengembang perumahan di Daerah.
(3)Pemasangan papan nama oleh setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak jalan yang berada pada lingkungan perumahan telah terbangun dan telah ditetapkan namanya.
(4)Pelaksanaan pemasangan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab pengembang perumahan dan dengan biaya pemasangan dibebankan pada pengembang perumahan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Setiap pengembang perumahan wajib memelihara papan nama 3'ang telah dipasang pada jalan yang berada pada lingkungan perumahan.
(2)Pelaksanaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap jalan yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
(3)Pelaksanaan pemeliharaan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pengembang perumahan dengan biaya pemeliharaan dibebankan pada pengembang perumahan.
(4)Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pemeliharaan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Bupati berwenang membentuk tim dalam rangka pelaksanaan pemberian nama Jalan dan/atau Bangunan serta perubahan nama Jalan dan/atau Bangunan.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati. ●7-

BAB V

LARANGAN

Pasal 10

Setiap Orang dilarang :

a.memasang papan nama Jalan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; mencantumkan tulisan, tanda dan/atau gambar lainnya pada papan nama Jalan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.mengambil, memindahkan, membuang dan/atau merusak papan nama Jalan; dan/atau
d.memasang papan nama Jalan yang tidak sesuai dengan nama yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. b.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 11

(1)Bupati berwenang untuk melakukan pengawasan pemberian nama Jalan dan sarana umum di Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…