DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 23 Tahun 2024

Nomor: 23
Tahun: 2024
Ditetapkan: 15 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perbup ini diatur tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa. Hal yang diatur: 1. Kewenangan Pengangkatan 2. kedudukan pegawai Non ASN 3. Jenis Pegawai Non ASN 4. Pengadaan Pegawai Non ASN 5. Pengangkatan dan Penempatan 6. Batas Usia Pegawai Non ASN 7. Masa Kerja Pegawai Non ASN 8. Hak dan Kewajiban Pegawai Non ASN 9. Evaluasi Kinerja 10. Pemberhentian Pegawai Non ASN 11. Pembinaan dan Pengawasan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahim 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, ketentuan mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa keija, hak, kewajiban dan pemberhentian pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
c.bahwa berdasaiican pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa. r : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Noraor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); Mengingat V' MEMUTUSKAN: Menetapkaxi PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON APARTUR SIPIL NEGARA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASY-SYIFA’

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adaiah Kabupaten Sumbawa Barat.
2.Bupati adaiah Bupati Sumbawa Barat.
3.Pemerintah Daerah adaiah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dinas Kesehatan adaiah Peran^at Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5.Badan Kepegawaian Daerah adaiah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
6.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adaiah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
7.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adaiah rumah sakit milik Pemerintah Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dalam penyelenggaraan layanan kesehatan secara profesional yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adaiah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, ditempatkan di BLUD RSUD, dan yang diserahi tugas tertentu yang berstatus bukan Pegawai ASN.
9.Pemimpin BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Pemimpin adaiah orang yang bertugas memimpin BLUD RSUD. 8. V' Formasi Pegawai adalah jumlah dan susunan pangkat pegawai yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Upah adalah imbalan yang dinyatakan dalam bentuk uang yang diterima setiap bulan oleh pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu peijanjian kontrak keija, dan/atau peraturan kepegawaian. Tenaga Kontrak adalah karyawan yang bersedia menandatangani Peijanjian Waktu Keija Tertentu seiama jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan. Tenaga Harian Lepas adalah pegawai yang dipekerjakan untuk pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekeijaan serta pembayaran upah didasarkan pada kehadiran. 10. 11. 12. 13.

BAB II

KEWENANGAN PENGANGKATAN

Pasal 2

(1)Pemimpin dapat mengangkat Pegawai Non ASN dari profesional lainnya. Pengangkatan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan. Pegawai Non ASN dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.tenaga kesehatan;
2. b.tenaga informatika dan teknologi;
3. c.tenaga akuntansi/akuntan;
4. d.analis hukum; dan
5. e.tenaga profesional lainnya.
(2)
(3)

BAB III

KEDUDUKAN PEGAWAI NON ASN

Pasal 3

Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai pegawai BLUD RSUD.

BAB IV

JENIS PEGAWAI NON ASN

Pasal 4

(1)Pegawai Non ASN yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dipekerjakan secara kontrak.
(2)Jenis Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Tenaga Kontrak BLUD RSUD; dan
2. b.Tenaga Harian Lepas BLUD RSUD.
(3)Tenaga Kontrak BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Pegawai Non ASN yang dikontrak selama 1 (satu) tahun atau lebih dan dapat diperbaharui apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan memenuhi syarat yang ditentukan BLUD RSUD.
(4)Tenaga Harian Lepas BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Pegawai Non ASN yang dikontrak paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan memenuhi syarat yang ditentukan BLUD RSUD.

BAB V

PENGADAAN PEGAWAI NON ASN

Pasal 5

(1)Pengadaan Pegawai Non ASN dilaksanakan berdasarkan formasi Pegawai Non ASN.
(2)Formasi Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin setelah perencanaan kebutuhan Pegawai Non ASN yang diajukan mendapat persetujuan Bupati.
(3)Perencanaan kebutuhan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen yang disusun oleh Pemimpin serta diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan dengan tembusan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
(4)Dalam menetapkan perencanaan kebutuhan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat mempertimbangkan:
1. a.jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
2. b.kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian;
3. c.kemampuan keuangan;
4. d.prasarana dan sarana yang tersedia;
5. e.uraian dan peta jabatan; dan
(3), Pemimpin BLUD
1. f.kebutuhan tenaga kesehatan strategis.

Pasal 6

(1)Berdasarkan formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Pemimpin menyelenggarakan pengadaan Pegawai Non ASN pada BLUD RSUD; dan
(2)Tata cara pengadaan dan persyaratan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan

Pasal 7

(1)Proses pengadaan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dikecualikan untuk rekruitmen dokter umum, dokter spesialis dan dokter spesialis konsultan.
(2)Rekruitmen dokter umum, dokter spesialis dan dokter spesialis konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara langsung dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan dengan tembusan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

Pasal 8

(1)Pemimpin menetapkan bakal calon Pegawai Non ASN yang lulus seleksi sebagai calon Pegawai Non ASN berdasarkan berita acara hasil seleksi yang diterbitkan tim pengadaan.
(2)Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada:
1. a.papan pengumuman pada BLUD RSUD; dan
2. b.website BLUD RSUD.

Pasal 9

(1)Calon Pegawai Non ASN diangkat sebagai Pegawai Non ASN melalui perjanjian kerja.
(2)Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
1. a.identitas para pihak; V
2. b.jangka waktu peijanjian;
3. c.hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan Perjanjian; dan
4. d.penyelesaian sengketa.
(3)Peijanjian kerja ditandatangani antara Pemimpin dengan Calon Pegawai Non ASN.
(4)Calon Pegawai Non ASN yang telah menanda tangani perjanjian berstatus sebagai Pegawai Non ASN terhitung sejak tanggal pemberlakuan perjanjian kerja.

Pasal 10

(1)Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan pegawai berdasarkan:
1. a.kompetensi; dan
2. b.kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
(2)Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.pengetahuan;
2. b.keahlian;
3. c.keterampilan;
4. d.integritas;
5. e.kepemimpinan;
6. f.pengalaman;
7. g.dedikasi; dan
8. h.sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…