DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019, yang terdiri atas 13 Pasal ketentuan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat :
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Neraca;
3. c.Laporan Arus Kas;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. g.Catatan atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah dan Ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a untuk Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut : 6

a.Pendapatan .................. Rp.1.020.871.750.858,29
b.Belanja ......................... Rp.1.076.862.756.965,65 Surplus/(Defisit)........... Rp. (55.991.006.107,36)
c.Pembiayaan ................. - Penerimaan .............. Rp. 99.192.619.039,77 - Pengeluaran ............. Rp. 2.900.000.000,00 Pembiayaan Netto ........ Rp. 96.292.619.039,77

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp.. 55.900.720.398,71) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.076.772.471.257,00
2. 2.Realisasi Rp. 1.020.871.750.858,29 Selisih lebih / (kurang) (Rp. 55.900.720.398,71)
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp. 95.285.358.025,47) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.172.148.114.991,12
2. 2.Realisasi Rp. 1.076.862.756.965,65 Selisih lebih / (kurang) (Rp. 95.285.358.025,47)
c.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp. 39.384.637.626,76 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Surplus / (defisit) setelah perubahan (Rp. 95.375.643.734,12)
2. 2.Realisasi (Rp. 55.991.006.107,36) Selisih lebih / (kurang) Rp. 39.384.637.626,76
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 316.975.305,65 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 98.875.643.734,12
2. 2.Realisasi Rp. 99.192.619.039,77 Selisih lebih / (kurang)(Rp. 316.975.305,65
e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp... 600.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 3.500.000.000,00
2. 2.Realisasi Rp. 2.900.000.000,00 Selisih lebih / (kurang) (Rp. 600.000.000,00)
f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 916.975.305,65 dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 95.375.643.734,12
b.Realisasi Rp. 96.292.619.039,77 Selisih lebih / (kurang) Rp. 916.975.305,65

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2019 sebagai berikut : 7

a.Jumlah Aset Rp. 2.328.459.106.953,88
b.Jumlah Kewajiban Rp. 6.168.758.207,22
c.Jumlah Ekuitas Dana Rp. 2.322.290.348.746,66

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a.Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2019 Rp. 98.743.930.694,77
b.Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 180.265.290.482,29
c.Arus kas dari aktivitas investasi (Rp. 238.707.608.244,65)
d.Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp. 0,00
e.Arus kas dari aktivitas transitoris Rp. 0,00
f.Saldo Akhir Kas di BUD Rp. 40.301.612.932,41
g.Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 0,00
h.Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Rp. 0,00
i.Saldo Kas Lainnya Rp. 0,00
j.Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2019 Rp. 40.301.612.932,41

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a.Jumlah Pendapatan Rp. 1.026.838.499.131,96
b.Jumlah Beban Rp. 1.027.057.797.984,99
c.Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional (Rp. 19.611.286.744,00)
d.Pos Luar Biasa Rp. 0,00
e.Surplus/Defisit (Rp. 19.830.585.597,03)

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 98.875.643.734,12
b.Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp. 98.743.930.694,77
c.Sub Total Rp. 131.713.039,35
d.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Rp. 40.301.612.932,41
e.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp. 0,00
f.Lain-lain Rp. 0,00 8
g.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 40.301.612.932,41

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a.Ekuitas Awal Rp. 2.340.230.993.888,36
b.Surplus/Defisit LO Rp. (19.830.585.597,03)
c.Koreksi Ekuitas Lainnya Rp. 1.889.940.455,33
d.Ekuitas Akhir Rp. 2.322.290.348.746,66

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
b.Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
c.Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
d.Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan;
e.Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
f.Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
g.Lampiran III : Laporan Operasional
h.Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas
i.Lampiran V : Neraca
j.Lampiran VI : Laporan Arus Kas
k.Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan.
l.Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
m.Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; 9
n.Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
o.Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
p.Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
q.Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
r.Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
s.Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
t.Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
u.Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
v.Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
w.Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
x.Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
y.Lampiran XXI : Ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintahan Desa.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a.Laporan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
b.Ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintahan Desa tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…