DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 15 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 170

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan antara lain dimaksudkan untuk: a. memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan; b. memberikan perlindungan dan peningkatan kualitas sumber daya hewan yang efektif dan efisien; c. mewujudkan Kesehatan Hewan; d. melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya; dan e. mewujudkan Petemakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Penyelenggaraan Petemakan dan Kesehatan Hewan; b. c. d. Peraturan Daerah tentang Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Neg8u*a Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambeihan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) 2. 3. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan Dan Perbibitan Temak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
7.Peraturaui Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
11.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hew'an Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115); Menteri 13/Permentan/OT. 140/1 /2010Tentang Rumah Potong Hewan Ruminansia Penanganan Daging (Meat Cutting Plant) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60);
12.Peraturan Pertanian Nomor Persyaratan dan Unit Menteri Pertanian Nomor Pedoman
13.Peraturan 16/ Permentan/ OT. 140/1/2010 ten tang Identifikasi dan Pengawasan Temak Ruminansia Besar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 78); Peraturan 04/Permentan/OT. 140/1/2013 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 104); Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 Pertanian NomorMenteri14. 15. tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272); Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pemotongan Temak Ruminansia Besar Betina Produktif (Lembaran Daerah F*rovinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 112); Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Niaga Temak (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 162); 16. 18. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT dan BUPATl SUMBAWA BARAT MEMUTUSKAN; Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang aremimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sumbawa Barat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 1. 2. 3. 4. 5. Perwakilan Rakyat penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Daerah dalam

6.Petemakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, pakan, alat dan mesin Petemakan, Budi Daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan serta sarana dan prasarana baik untuk temak ruminansia dan temak non ruminansia serta temak ruminansia indukan.
7.Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber da}'a hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan.
8.Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
9.Benih Hewan yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi Hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
10.Bibit Hewan yang selanjutnya disebut Bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
11.Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
12.Pemberdayaan Peternak adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Ppemerintah provinsi, pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan di bidang Petemakan dan Kesehatan Hewan untuk meningkatkan kemandirian, memberikan kemudahan dan kemajuan usaha, serta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan Peternak.
13.Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Petemakan.
14.Perusahaan Petemakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di Daerah }'ang mengelola usaha Petemakan dengan kriteria dan skala tertentu.
15.Usaha di bidang Petemakem adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha Budi Daya temak.
16.Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau Budi Daya.
17.Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembang biak.
18.Bahan Pakan adalah bahan basil pertanian, perikanan, Petemakan, atau bahan lain serta yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
19.Izin Usaha Petemakan adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
20.Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan Penyakit Hewan.
21.Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
22.Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
23.Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
24.Dokter Hewan berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
25.Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
26.Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia serta hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lain melalui kontak langsung ataupun tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amoeba, atau jamur.
27.Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada hewan, dampak kerugian ekonomis, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik.
28.Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia dan sebaliknya.
29.Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus Penyakit Hewan menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana non alam.
30.Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
31.Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan sediaan obat hewan alami.
32.Alat dan Mesin Petemakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan Petemakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
33.Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
34.Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidauig Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan Kesehatan Hewan bersertifikat.
35.Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau komplek bangunan di Daerah dengan desain tertentu dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan konsumsi masyarakat luas.
36.Petemakan rakyat adalah usaha Petemakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis temak dengan kriteria dan skala tertentu.
37.Budi Daya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil- hasil temak dan hasil ikutannya bagi konsumen.
38.Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan memelihara penyelenggaraan Petemakan, Kesehatan Hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner yang terkendali.
39.Pengawas Mutu Pakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengujian mutu pakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40.Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah Dokter Hewan yang berwenang yang telah mengikuti pelatihan di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan di tugaskan sebagai pengawas kesehatan masyarakat veteriner. kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan.
42.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan. serangkaian41. Pemeriksaan adalah

Pasal 2

Penyelenggaraan Petemakan dan berasaskan:

a.kemanfaatan dan keberlanjutan;
b.keamanan dan kesehatan;
c.kerakyatan dan keadilan;
d.keterbukaan dan keterpaduan;
e.kemandirian;
f.kemitraan; dan
g.keprofesionalan. Kesehatan Hewan

Pasal 3

Penyelenggaraan Petemakan dan Kesehatan Hewan dimaksudkan untuk:

a.memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan Petemakan dan Kesehatan Hewan;
b.memberikan perlindungan dan peningkatan kualitas sumber daya hewan yang efektif dan efisien;
c.mewujudkan Kesehatan Hewan;
d.melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya; dan
e.mewujudkan Petemakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

Pasal 4

Penyelenggaraan Petemakan dan Kesehatan Hewan bertujuan untuk:

a.mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat;
b.mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal bagi peningkatan kesejahteraan Petemak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan Daerah;
c.melindungi, mengamankan dan/atau menjamin Daerah dari ancaman;
d.mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraanPetemakdan masyarakat;dan
e.memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB II

SUMBER DAYA

Pasal 5

Untuk menjamin kepastian terselenggaranya Peternakan dan Kesehatan Hewan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 6

(1)Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai rencana tata ruang wilayah Daerah.
(2)Dalam hal teijadi perubahan tata ruang wilayah Daerah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan Peternakan dan Kesehatan Hewan, lahan pengganti harus disediakan terlebih dahulu di tempat lain yang sesuai dengan persyaratan Peternakan dan Kesehatan Hewan dan agro ekosistem.
(3)Perubahan tata ruang wilayah Daerah mengakibatkan perubahan peruntukan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali bagi lahan Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk kegiatan Pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan. yang lahan

Pasal 7

(1} Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat berupa Kawasan.

(2)Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Peternakan dan peta potensi Peternakan.
(3)Penetapan Kawasan peruntukan Peternakan sesuai dokumen perencanaan Daerah, meliputi rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 8

(1)Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah Kawasan khusus untuk pengembangan Peternakan;
(2)Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi :
1. a.Temak ruminansia besar (sapi, kerbau, dan kuda);
2. b.Ternak ruminansia kecil (kambing dan domba);
3. c.Temak non ruminansia (babi dan unggas);
(3)Kawasan Petemakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi perusahaan Petemakan dan Petemakan rakyat,
(4)Perusahaan Petemakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berlokasi pada seluruh Kecamatan di luar Kawasan perkotaan dan Kawasan pariwisata sesuai dengan ketentuan tata mang dan wilayah Kabupaten Sumbawa Barat;
(5)Petemakan ral^at sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan dalam bentuk sub kluster Petemakan.

Pasal 9

(1)Air yang dipergunakan untuk kepentingan Petemakan dan Kesehatan Hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.
(2)Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan Kawasan, kebutuhan setelah air untuk hewan kebutuhan harus masyarakat diprioritaskan terpenuhi.

Pasal 10

(1)Sumber daya genetik ternak dikelola melalui kegiatan pemanfaatan dan pelestarian oleh pemerintah Daerah bersama kelompok masyarakat.
(2)Pemanfaatan sumber daya genetik ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemBudi Dayaan dan pemuliaan.
(3)Pelestarian sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konservasi di dalam habitatnya dan/atau di luar habitatnya upaya lainnya.
(4)Pemerintah Daerah mengelola sumber daya ternak dengan membina wilayah sumber bibit telah ditetapkan menteri untuk potensi suatu rumpun ternak dengan mutu dan keragaman jenis yang tinggi untuk sifat produksi dan/atau reproduksi. serta genetik yang mengoptimumkan

BAB III

PETERNAKAN

Pasal 11

(1)Usaha Petemakan dapat diselenggarakan oleh setiap orang dalam bentuk:
1. a.Perusahaan Petemakan; dan
2. b.Petemakan rakyat.
(2)Perusahaan Petemakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu yang mempunyaijumlah populasi Budi Daya teraak sebagai berikut:
1. a.Budi Daya Petemakan Ayam Ras Petelur yang mempunyai populasi minimal 10.000 ekor induk atau lebih;
2. b.Budi Daya Petemakan Ayam Ras Pedaging persiklus minimal 15.000 ekor atau lebih;
3. c.Budi Daya Petemakan itik, angsa dan atau entok yang mempunyai jumlah minimal 15.000 ekor campuran atau lebih;
4. d.Budi Daya Petemakan kalkun yang mempunyai jumlah minimal 10.000 ekor campuran atau lebih;
5. e.Budi Daya Petemakan burung puyuh yang mempunyai jumlah minimal 25.000 ekor campuran atau lebih;
6. f.Budi Daya Petemakan burung dara yang mempunyai jumlah minimal 25.000 ekor campuran atau lebih;
7. g.Budi Daya Petemakan kambing atau domba yang mempunyai jumlah minimal 300 ekor campuran atau lebih;
8. h.Budi Daya Petemakan sapi potong yang mempunyai jumlah minimal 100 ekor campuran atau lebih;
9. i.Budi Daya Petemakan sapi perah yang mempunyai jumlah minimal 20 ekor campuran atau lebih;
10. j.Budi Daya Petemakan kerbau yang mempunyai jumlah minimal 75 ekor campuran atau lebih; Budi Daya Petemakan kuda yang mempunyai jumlah minimal 50 ekor campuran atau lebih;
  1. 1.Budi Daya Petemakan kelinci yang mempunyai jumlah minimal 1500 ekor campuran atau lebih;
11. m.Budi Daya Petemakan babi yang mempunyai jumlah minimal 125 ekor campuran atau lebih;
12. n.Budi Daya Petemakan rusa yang mempunyai jumlah minimal 300 ekor campuran atau lebih.
13. o.Budi Daya Petemakan Walet yang mempunyai jumlah minimal 50 ekor campuran atau lebih.
(3)Petemakan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah usaha Petemakan yang mempunyai jumlah populasi Budi Daya temak di bawah jumlah populasi Budi Daya Temak sebagaimana dimaksud pada ayat (2). k.

Isi peraturan

Teks170PDFHirarki

Memuat teks peraturan…