DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 22 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 151

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang jasa konstruksi, yang bertujuan diantaranya memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi, mewujud ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi, mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi, menata sistem jasa konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun, menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik, menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi. Ruang lingkup pengaturan dalam perda ini meliputi tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah Daerah; usaha jasa konstruksi; persyaratan usaha, keahlian, dan keterampilan; penyelenggaraan dan pengembangan usaha jasa konstruksi; badan usaha jasa konstruksi asing dan usaha perseorangan jasa konstruksi asing; pemberdayaan; pembinaan, pengawasan, dan pelaporan; keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi; kegagalan bangunan; forum jasa konstruksi daerah; penyelesaian sengketa; hak dan kewajiban; larangan; dan sanksi administrasi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi; b. dan berkembang sehingga mampu terwujudnya ketertiban dalam c. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahim 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahim 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembsiran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2. 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494); Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4); Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11); 4. 5. 6. 7. 8. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT dan BUPATI SUMBAWA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 1. 2. 3. 4. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/ atau pekerjaan konstruksi. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubemur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk 5. 6. 7. memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan beserta 8. lingkungantata kelengkapannya yang mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. masmg-masmg

9.Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi.
10.Sertifikat adalah:

a.tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang Jasa Konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
b.tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian keija orang perseorangan di bidang Jasa Konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
1. 11.Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.
2. 12.Sertifikasi Kompetensi Kerja disebut SKA adalah sertifikat yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa konstruksi dan diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan, kefungsian dan atau/ keahlian tertentu.
3. 13.Sertifikat Keterampilan yang selanjutnya disebut SKT Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan diberikan kepada tenaga terampil konstruksi yang telah memenuhi keilmuan, adalah sertifikat diterbitkanyang berdasarkan disiplinpersyaratan kefungsian dan/ atau keahlian tertentu.
4. 14.Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang Jasa Konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian keija orang perseorangan di bidang Jasa Konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
5. 15.KualLfikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang Jasa Konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
6. 16.Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan Jasa Konstruksi.
7. 17.Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi.
8. 18.Forum Jasa Konstruksi Daerah selanjutnya disingkat FJKD, merupakan wadah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang beranggotakan penyedia jasa konstruksi, lembaga sertifikasi jasa konstruksi, dan masyarakat dalam rangka menyatukan pikir dalam mengembangkan jasa konstruksi di daerah.
9. 19.Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagai kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. di bidang KonstruksiJasa

Pasal 2

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas: kejujuran dan keadilan; manfaat; kesetaraan; keserasian; keseimbangan; profesionalitas; kemandirian; keterbukaan; kemitraan; keamanan dan keselamatan; kebebasan; pembangunan berkelanjutan; dan wawasan lingkungan. a. b. c. d. e. f. g- h. I. J- k. 1. m.

Pasal 3

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk: memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas; a. <dr

b.mewujud ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi; menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
e.menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan
f.menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi. d.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah Daerah;
b.usaha jasa konstruksi;
c.persyaratan usaha, keahlian, dan keterampilan;
d.penyelenggaraan dan pengembangan usaha jasa konstruksi;
e.tanggung jawab penyedia jasa dan pengguna jasa konstruksi;
f.badan usaha jasa konstruksi asing dan usaha perseorangan jasa konstruksi asing;
g.pemberdayaan; pembinaan, pengawasan, dan pelaporan;
1. 1.keamanan, h. keselamatan, keberlanjutan konstruksi; kegagalan bangunan; forum jasa konstruksi daerah; penyelesaian sengketa; hak dan kewajiban; larangan; dan sanksi administrasi. kesehatan, dan J- k. L m. n. o.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas :

a.meningkatnya kemampuan dan kapasitas usaha Jasa Konstruksi;
b.terciptan}^ penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang transparan, persaingan usaha yang sehat, serta jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa; iklim kondusif,usaha ■KTdn a j ●‘■‘to
c.terselenggaranya Jasa Konstruksi yang sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan;
d.meningkatnya kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi;
e.meningkatnya kualitas penggunaan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri;
f.meningkatnya partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi; dan
g.tersedianya sistem informasi Jasa Konstruksi.

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi:

a.penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
b.penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah;
c.penerbitan Izin Usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
d.pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat Jasa Konstruksi.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, sampai dengan pasal 7 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 9

Struktur usaha Jasa Konstruksi meliputi: jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha; bentuk usaha; dan kualifikasi usaha. a. b. c.

Pasal 10

Jenis usaha Jasa Konstruksi meliputi: usaha jasa Konsultansi Konstruksi; usaha Pekerjaan Konstruksi; dan a. b. usaha Pekeijaan Konstruksi terintegrasi.c.

Pasal 11

(1)Sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
1. a.umum; dan
2. b.spesialis.
(2)Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ay at (1) huruf a antara lain:
1. a.arsitektur;
2. b.rekayasa;
3. c.rekayasa terpadu; dan
4. d.arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah.
(3)Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
1. a.konsultansi ilmiah dan teknis; dan
2. b.pengujian dan analisis teknis.
(4)Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.pengkajian;
2. b.perencanaan;
3. c.perancangan;
4. d.pengawasan; dan/atau
5. e.manajemen penyelenggaraan konstruksi.
(5)Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.survei;
2. b.pengujian teknis; dan/atau
3. c.analisis.

Isi peraturan

Teks151PDFHirarki

Memuat teks peraturan…