DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 276

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I menyatakan Ketentuan Umum BAB II menyatakan Maksud dan tujuan BAB III menyatakan Kedudukan, wewenang, Tugas dan Fungsi BAB IV menyatakan Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran BAB V menyatakan Pengadaan BAB VI menyatakan Penerimaan dan Penyaluran BAB VII menyatakan Penggunaan BAB VIII menyatakan Penatausahaan BAB IX menyatakan Pemanfaatan BAB X menyatakan Pengamanan dan Pemeliharaan BAB XI menyatakan Penilaian BAB XIII menyatakan Pemusnahan BAB XIV menyatakan Penghapusan BAB XV menyatakan Penatausahaan BAB XVI menyatakan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BAB XVII menyatakan Pembiayaan BAB XVIII menyatakan Sengketa BMD BAB XIX menyatakan Ganti Rugi dan Sanksi BAB XX menyatakan Ketentuan Peralihan BAB XXI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu penjabaran lebih lanjut pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Peraturan Daerah;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan barang milik daerah sehingga perlu diselaraskan dengan ketentuan perundang-undangan baru tentang pengelolaan barang milik daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 2 Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
12.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 120 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT dan BUPATI SUMBAWA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat 4
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintah daerah.
3.Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat selaku pengelola barang milik daerah.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Lingkup pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat selaku Pengguna Barang.
7.Unit Kerja adalah bagian SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat selaku kuasa pengguna barang.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
10.Pengelolaa BMD selanjutnya disebut pengelola adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
11.Pembantu Pengelola BMD selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah Pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada SKPD.
12.Pengguna BMD selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
13.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya sendiri dari penilai internal dan penilai eksternal.
14.Kuasa Pengguna BMD adalah Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
15.Penyimpan BMD adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang.
16.Pengurus BMD adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus Barang Milik Daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap SKPD/ Unit Kerja.
17.Pengelolaan BMD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengadilan.
18.Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMD untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
19.Rencana Kebutuhan BMD yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah rencana kebutuhan BMD yang dususun oleh masing-masing SKPD.
20.Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD yang selanjutnya disingkat RKPBMD adalah rencana kebutuhan pemeliharaan BMD yang disusun oleh SKPD. 5
21.Daftar Kebutuhan BMD yang selanjutnya disingkat DKBMD adalah daftar kebutuhan BMD yang ditetapkan oleh Bupati.
22.Daftar kebutuhan pemeliharaan BMD yang selanjutnya disingkat DKPBMD adalah daftar kebutuhan pemeliharaan BMD yang ditetapkan oleh Bupati.
23.Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan BMD dan jasa.
24.Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang/ ruang penyimpanan.
25.Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman Barang Milik Daerah dari gudang ke Unit Kerja pemakai.
26.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahaan BMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
27.Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD/Unit Kerja, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
28.Sewa adalah pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertenetu dengan menerima imbalan uang tunai.
29.Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola.
30.Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Daerah bukan pajak/pendapatan Daerah dari sumber pembiayaan lainnya.
31.Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhir jangka waktu.
32.Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunan diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
33.Pengamanan adalah kegiatan atau tindakan pengendalian dalam pengurusan Barang Milik Daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum.
34.Pemeliharaan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua BMD agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
35.Pengahapusan adalah tindakan pengfhapusan BMD dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
36.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD. 6
37.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima pengganntian dalam bentuk uang.
38.Tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan BMD yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang paling sedikit dengan nilai seimbang.
39.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
40.Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan BMD yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara.
41.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
42.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD.
43.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMD pada saat tertentu.
44.Sensus BMD adalah kegiatan penatausahaan dan penilaian BMD secara menyeluruh yang dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun.
45.Kodefikasi adalah pemberian kode berupa angka atau nomor pada setiap barang inventaris milik daerah yang menunjukan tentang informasi pemilik barang, lokasi barang, golongan barang, bidang barang, jenia barang, dan tahun pengadaan barang.
46.Rumah Daerah adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau Pegawai Negeri.
47.Rumah Daerah Golongan I adalah rumah milik daerah yang disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatan tertentu yang berhubungan dengan sifat dinas dan jabatan, harus menempati rumah tersebut.
48.Rumah Daerah Golongan II adalah rumah daerah yang tidak boleh dipindahtangankan dari satu SKPD ke SKPD lain dan hanya disedikan untuk ditempati oleh pegawai dari SKPD yang bersangkutan.
49.Rumah Dinas Golongan III adalah rumah milik daerah yang lainnya yang tidak termasuk Rumah Daerah Golongan I dan Rumah Daerah Golongan II.
50.Daftar BMD yang selanjutnya disebut DBMD adalah daftar yang memuat data barang daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
51.Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disebut DBP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing pengguna.
52.Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disebut DBKP adalah daftra yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna.
53.Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi. 7
54.Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
55.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
56.Standard Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
57.SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakuai pendapatan, beban, asset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan financial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
58.System Akuntansi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintahan daerah.
59.Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan pristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
60.Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan BMD dimaksudkan untuk mengamankan, menyeragamkan langkah dan tindakan serta memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan BMD adalah untuk:

a.Terwujudnya kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
b.Terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan BMD;
c.Terwujudnya pengelolaan BMD yang tertib, efektif dan efisien.

BAB III

KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Pengelolaan BMD dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hokum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
(2)Pengelolaan BMD berkedudukan sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah, dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik Negara. 8
(3)Pengelolaan BMD meliputi:
1. a.Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
2. b.Pengadaan;
3. c.Penggunaan;
4. d.Pemanfaatan;
5. e.Pengamanan dan pemeliharaan;
6. f.Penilaian;
7. g.Pemindahtanganan;
8. h.Pemusnahan; i.Penghapusan; j.Penatausahaan;
9. k.Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 5

(1)BMD meliputi:
1. a.barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD;
2. b.barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;
3. c.barang yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
(2)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. c.barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
4. d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap.

Pasal 6

(1)Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan BMD.
(2)Pemegang kekuasaan pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
1. a.menetapkan kebijakan pengelolaan BMD;
2. b.menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindah tanganan tanah dan/atau bangunan;
3. c.menetapkan kebijakan pengamanan BMD;
4. d.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan BMD;
5. e.mengajukan usul pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan DPRD;
6. f.menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD sesuai batas kewenangannya;
7. g.menyetujui usul pemanfaatan BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan.
8. h.menyetujui usul pemanfaatan BMD dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.
(3)Bupati dalam rangka pelaksanaan pengeloaan BMD sesuai dengan fungsinya dibantu oleh:
1. a.Sekretaris Daerah selaku Pengelola.
2. b.Kepala SKPD yang menangani urusan Aset Daerah selaku pembantu Pengelola.
3. c.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna. 9
4. d.Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas selaku kuasa pengguna.
5. e.Penyimpan Barang.
6. f.Pengurus Barang.
7. g.Pejabat lain yang dipandang perlu.

Pasal 7

(1)Sekretaris Daerah adalah pengelola BMD.
(2)Sekretaris Daerah selaku pengelola berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMD;
2. b.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD;
3. c.mengajukan usul pemanfaatan barang dan pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan BMD yang telah disetujui oleh Bupati;
5. e.mengatur pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. f.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi BMD;
7. g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD.

Pasal 8

Kepala SKPD yang menangani urusan Aset Daerah adalah pembantu pengelola dan pusat informasi BMD yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan BMD yang ada pada SKPD maupun yang ada pada pengelola.

Pasal 9

(1)Kepala SKPD sebagai pengguna BMD berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.Mengajukan RKBMD dan RKPBMD kepada pengelola barang;
2. b.Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMD yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.Melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya;
4. d.Menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
5. e.Mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya;
6. f.Mengajukan usul pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui pengelola;
7. g.Menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya kepada Bupati melalui pengelola;
8. h.Mengajukan usul pemusnahan dan pengahpusan BMD; i.Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMD yang ada dalam penguasaannya; j.Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Pengguna Tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola. 10
(2)Kepala UPTD selaku Kuasa Pengguna BMD berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.Mengajukan RKBMD dan RKPBMD kepada Kepala SKPD yang bersangkutan;
2. b.Melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya;
3. c.Menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
4. d.Mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya;
5. e.Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;
6. f.Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan.

Pasal 10

(1)Penyimpan barang terdapat di pengguna/kuasa pengguna barang.
(2)Penyimpan barang bertugas menerima, menyimpan, dan menyalurkan barang yang berada pada pengguna/kuasa pengguna.
(3)Pengurus barang terdapat di pengelola barang maupun pengguna/kuasa pengguna barang.
(4)Pengurus barang pengelola bertugas:
1. a.Menyiapkan bahan pertimbangan RKBMD pada pejabat penatausahaan pengelola barang;
2. b.Menyiapkan bahan pertimbangan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD pada pejabat penatausahaan pengelola barang;
3. c.Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.Meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan dari pengguna barang, sebagai bahan pertimbangan oleh pejabat penatausahaan pengelola barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan BMD;
5. e.Menyiapkan bahan pencatatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari pengguna barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui pengelola barang;
6. f.Menyimpan dokumen asli kepemilikan BMD;
7. g.Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
8. h.Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan daftar BMD;
9. i.Inventarisasi BMD pada seluruh pengguna barang sebagai dasar penyusunan laporan BMD.
(5)Pengurus barang pengguna bertugas:
1. a.Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran BMD;
2. b.Menyiapkan usulan permohanan penetapan status penggunaan BMD yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi BMD; 11
4. d.Membantu mengamankan BMD yang berada pada pengguna barang;
5. e.Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;
6. f.BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
7. g.Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan BMD;
8. h.Menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; i.Menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang; j.Mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada pejabat penatausahaan barang pengguna;
9. k.Menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang; l.Membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
10. m.Member label BMD;
11. n.Mengajukan permohonan persetujuan kepada pejabat penatausahaan pengguna barang atas perubahan kondisi fisik BMD berdasarkan pengecekan fisik barang;
12. o.Melakukan stock opname barang persediaan;
13. p.Menyimpan dokumen, antara lain: fotocopy/salinan dokumen kepemilikan BMD dan meyimpan asli /fotocopy/salinan dokumen penatausahaan;
14. q.Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD;
15. r.Membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada pengelola barang melalui pengguna barang setelah diteliti oleh pejabat penatausahaan pengguna barang.

Isi peraturan

Teks276PDFHirarki

Memuat teks peraturan…