DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 11) diubah. Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan dan Kecamatan. Ketetntuan Pasal 14 dihapus.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan tugas- tugas pemerintah daerah dan adanya koordinasi dan sinkronisasi atas pemerintah dengan pemerintah daerah, maka Susunan Perangkat Daerah perlu dilakukan penyempurnaan kembali;
b.bahwa penyempurnaan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud huruf a adalah dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) yang berorientasi pada peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kapasitas daerah
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;

1.Pasal Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2
2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 3 atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT dan BUPATI SUMBAWA BARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 11) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah yang terdiri atas :
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. c.Inspektorat;
4. d.Dinas Daerah;
5. e.Badan; dan
6. f.Kecamatan.
(2)Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan sebagai berikut : 4
1. a.Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
2. b.Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat merupakan Sekretariat DPRD Tipe C ;
3. c.Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat merupakan Inspektorat Tipe A
4. d.Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, terdiri dari :
  1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan Kebudayaan;
  2. 2.Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang dan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman ;
  4. 4.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentaraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentaraman dan ketertiban umum;
  5. 5.Dinas Pemadam Kebakaran Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentaraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran
  6. 6.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial ;
  7. 7.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ;
  8. 8.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
  9. 9.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
  10. 10.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
  11. 11.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan; 5
  12. 12.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
  13. 13.Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan
  14. 14.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  15. 15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
  16. 16.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe B, menyelengarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan;
  17. 17.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  18. 18.Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pariwisata dan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga;
  19. 19.Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
  20. 20.Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
5. e.Badan Daerah yang menyelenggarakan urusan meliputi :
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan ;
  2. 2.Badan Pendapatan dan Aset Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan;
  3. 3.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
  4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
  5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. 6
  6. 2.Ketentuan dalam pasal 14 dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Ditetapkan di Taliwang pada tanggal, 8 Juli 2019 BUPATI SUMBAWA BARAT, W. MUSYAFIRIN Diundangkan di Taliwang pada tanggal, 8 Juli 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT, A. AZIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 29 TAHUN 2019

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…