DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa No. 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 623), diubah sebagai berikut: Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 diubah, Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 diubah, Ketentuan Pasal 8 diubah, Ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 13 diubah, Ketentuan Pasal 14 diubah, Ketentuan Pasal 15 diubah, Ketentuan Pasal 16 diubah, Ketentuan Pasal 17 diubah, Ketentuan Pasal 18 diubah, Ketentuan Pasal 19 diubah, Ketentuan Pasal 20 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA dan BUPATI SUMBAWA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 623), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
(2)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat.
(3)Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa. 3

2.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(2)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
(3)Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

3.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan dan paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, dan seksi kesejahteraan dan pelayanan.
(3)Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

4.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
1. a.Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan paling sedikit seorang anggota dengan Keputusan Kepala Desa;
2. b.Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
3. c.pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
4. d.hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Camat;
5. e.Camat harus memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan 4 oleh Kepala Desa, berdasarkan persyaratan yang ditentukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah konsultasi tertulis diterima;
6. f.dalam hal camat tidak memberikan rekomendasi tertulis paling lama 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka Kepala Desa dapat langsung mengangkat perangkat Desa;
7. g.dalam hal rekomendasi tertulis yang diberikan Camat sebagaimana dimaksud pada huruf e berupa persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
8. h.dalam hal rekomendasi tertulis yang diberikan Camat sebagaimana dimaksud pada huruf e berupa penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa; dan
(2)Pengangkatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima rekomendasi tertulis dari Camat dengan Keputusan Kepala Desa.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a , diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

5.Ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberhentikan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dan mendapat rekomendasi dari Camat.
(2)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhenti karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri; atau
3. c.diberhentikan.
(3)Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena:
1. a.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. b.dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. c.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan;
4. d.tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
5. e.melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
(4)Pemberhentian Perangkat Desa karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dan ayat (3) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tanpa harus berkonsultasi dengan Camat dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
(5)Pemberhentian Perangkat Desa karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf f, ditetapkan oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dan mendapat rekomendasi tertulis dari Camat yang didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa. 5

6.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a.Kepala Desa harus melakukan konsultasi tertulis kepada Camat mengenai pemberhentian perangkat Desa;
b.Camat harus memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah konsultasi tertulis diterima;
c.dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi tertulis paling lama 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Kepala Desa dapat langsung memberhentikan perangkat Desa;
d.rekomendasi tertulis Camat dapat menerima atau menolak pemberhentian perangkat Desa; dan
e.rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa.
1. 7.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
(2)Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
1. a.ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
2. b.ditetapkan sebagai terdakwa;
3. c.tertangkap tangan dan ditahan; dan
4. d.melanggar larangan sebagai perangkat desa.
(3)Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
(4)Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tugas dan fungsi Perangkat Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

8.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa bersangkutan.
(2)Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Desa menunjuk pelaksana tugas dari 6 Perangkat Desa lain yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Desa, dan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Kepala Desa harus mengangkat Perangkat Desa yang baru.

9.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, setelah melalui proses peradilan ternyata tidak terbukti bersalah atau diputus bebas berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Desa yang bersangkutan segera disampaikan kepada Kepala Desa.
(2)Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak Kepala Desa menerima salinan putusan pengadilan dari Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa merehabilitasi nama baik dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sebagai perangkat Desa.
(3)Dalam hal perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa hanya merehabilitasi nama baik yang bersangkutan.

10.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dengan ketentuan:

a.Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkan penempatannya sesuai peraturan perundang-undangan; dan
b.Perangkat Desa yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.
1. 11.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa No. 10 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2017