Pemerintah Kabupaten Sumbawa
Pemerintah Kabupaten Sumbawa berperan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang otonom, bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan menjadi ujung tombak implementasi kebijakan nasional serta perumusan kebijakan lokal. Lembaga ini sangat signifikan dalam memberikan pelayanan publik, mengatur tata kelola wilayah, dan memberdayakan masyarakat demi pembangunan berkelanjutan. Ruang lingkup operasionalnya mencakup aspek regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan publik esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa
Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengemban mandat utama sebagai penyelenggara pemerintahan daerah otonom, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat lokal, serta perumusan dan implementasi kebijakan daerah yang sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat Sumbawa.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa mencakup aspek regulatori, pelayanan, dan program pembangunan. Secara regulatori, pemerintah daerah ini bertanggung jawab menetapkan peraturan daerah dan kebijakan fiskal daerah. Dalam aspek pelayanan, Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyediakan layanan publik esensial seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, perizinan, dan administrasi kependudukan.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa memiliki berbagai dinas dan badan yang mengindikasikan program strategisnya. Intervensi program meliputi pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor lokal, serta pelayanan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Program ini juga mencakup tata kelola pemerintahan dan lingkungan melalui perencanaan pembangunan dan mitigasi bencana.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa berkontribusi dalam isu nasional melalui implementasi kebijakan pemerintah pusat di tingkat daerah. Contohnya, dalam isu ketahanan pangan, Dinas Ketahanan Pangan berperan menjaga ketersediaan dan stabilitas harga. Dalam isu pembangunan berkelanjutan, Dinas Lingkungan Hidup berkontribusi pada upaya mitigasi perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam.
Warga negara harus berurusan dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk berbagai keperluan, seperti administrasi kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Masyarakat juga berinteraksi untuk perizinan usaha, layanan kesehatan di Puskesmas, serta pengaduan dan aspirasi terkait pelayanan publik. Pembayaran pajak dan retribusi daerah juga dilakukan melalui Badan Pendapatan Daerah.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa adalah entitas pemerintahan daerah yang vital, mengemban mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan, memberikan pelayanan publik, dan memimpin pembangunan di wilayahnya. Dengan struktur organisasi yang komprehensif, pemerintah daerah ini menjalankan berbagai program strategis di sektor ekonomi, sosial, infrastruktur, dan lingkungan. Interaksi warga negara dengan pemerintah kabupaten menegaskan perannya sebagai pilar utama dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Sumbawa.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 17 Tahun 2018
Wewenang dan tanggung jawab pengaturan drainase berada pada Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4. Pembangunan Prasarana pengendali aliran permukaan berfungsi sebagai Drainase Perkotaan dan Perdesaan, dan dilaksanakan dalam rangka persiapan menghadapi Banjir sebagaimana dimaksud Pasal 7. Dalam Pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa peran masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan Sistern Drainase Perkotaan dan Perdesaan dapat dilakukan pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 14 Tahun 2018
Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyelenggaraan Kearsipan Daerah meliputi penetapan kebijakan, pembinaan Kearsipan dan pengelolaan Arsip. Penetapan kebijakan Kearsipan Daerah melalui penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria penyelenggaraan kearsipan meliputi bidang pembinaan, pengelolaan Arsip, pembangunan SKD, SIKD,dan pembentukan JIKD, organisasi Kearsipan, pengembangan sumber daya manusia, prasarana dan sarana, perlindungan dan penyelamatan Arsip, sosialisasi Kearsipan, kerja sama, dan pendanaan. Pembinaan Kearsipan Daerah meliputi koordinasi penyelenggaraan Kearsipan, penyusunan pedoman Kearsipan, pemberian pendampingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Kearsipan, sosialisasi Kearsipan, pendidikan dan pelatihan Kearsipan dan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi. Pengelolaan Arsip Daerah terdiri atas pengelolaan Arsip Dinamis dan pengelolaan Arsip Statis.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2022
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. ketentuan pembangunan menara; b. penggunaan menara bersama; c. prinsip-prinsip penggunaan menara bersama; d. ketentuan perizinan; e. hak dan kewajiban; f. kolokasi dan asuransi; dan g. pembinaan dan pengawasan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2018
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 berupa laporan keuangan memuat; a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; g. Catatan atas Laporan Keuangan
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016
Dalam peraturan daerah ini diatur mengenai pembentukan Perangkat Daerah yang terdiri atas: a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. Dinas; e. Badan; dan f. Kecamatan. Pengaturan tersebut termasuk tugas pokok dan fungsi OPD yang dibentuk.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 13 Tahun 2022
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan SAL; c. Laporan Operasional; d. Laporan Perubahan Ekuitas; e. Neraca; f. Laporan Arus Kas; dan g. Catatan atas Laporan Keuangan
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Daerah ini merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Ketentuan yang diubah adalah ayat (1) Pasal 69, ayat (1) dan ayat (4) Pasal 93, Lampiran I, Lampiran III, Lampiran IX, Lampiran X.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2015
Dalam Peraturan Daerah ini diatur antara lain: Ketentuan Umum, Tata Cara Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta, Pelayanan/Pelaksanaan Penempatan, Komponen Biaya Yang Dapat Dibebankan Kepada Calon Tenaga Kerja Indonesia, Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri, Tenaga Kerja Indonesia Yang Bekerja Secara Perseorangan, Pembekalan Akhir Pemberangkatan, Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri, Pemantauan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, Pelayanan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia, Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Pembinaan, Pelaporan Dan Evaluasi, Layanan Terpadu Satu Pintu, Komisi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Penyidikan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup