DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur megenai hal-hal sebagai berikut: Bahwa Penyertaan modal Daerah dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan BUMD dan meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah. Bahwa Penyertaan modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan produktifitas kinerja BUMD yang efektif dan efisien sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari bagian laba yang diperoleh guna menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah. Bentuk Penyertaan modal Daerah kepada BUMD ditetapkan dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam APBD, serta diklasifikasikan sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyertaan modal daerah kepada badan usaha milik daerah merupakan salah satu sarana untuk menambah sumber pendapatan daerah, meningkatkan kapasitas usaha badan usaha milik daerah dan meningkatkan pelayanan badan usaha milik daerah kepada masyarakat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2016-2020; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA dan BUPATI SUMBAWA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016-2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2.Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa. 3
5.Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya.
6.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah kepada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan mendapatkan bagian keuntungan atau imbalan tertentu
7.Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut PT.Bank NTB adalah Perseroan Terbatas yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Sumbawa yang selanjutnya disebut PD. BPR NTB Sumbawa adalah Perusahaan Daerah yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
9.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Sumbawa Barat yang selanjutnya disebut PD. BPR NTB Sumbawa Barat adalah Perusahaan Daerah yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
10.Perusahaan Daerah Air Minum Batulanteh yang selanjutnya disebut PDAM Batulanteh adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Kabupaten Sumbawa yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Batulanteh.
11.Perusahaan Daerah Sabalong Samawa yang selanjutnya disebut Perusda Sabalong Samawa adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Kabupaten Sumbawa yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Sabalong Samawa.
12.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah PT.Bank NTB, PD. BPR NTB Sumbawa, PD. BPR NTB Sumbawa Barat, PDAM Batulanteh, dan Perusda Sabalong Samawa.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa.
14.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham pada PT. Bank NTB, PD. BPR NTB Sumbawa. PD. BPR NTB Sumbawa Barat, PDAM Batulanteh dan Perusda Sabalong Samawa.
15.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sumbawa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan modal Daerah dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan BUMD dan meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah.
(2)Penyertaan modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan produktifitas kinerja BUMD yang efektif dan efisien sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari bagian laba yang diperoleh guna menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah. 4

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan modal Daerah kepada BUMD ditetapkan dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam APBD.
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 4

(1)Jumlah penyertaan modal Daerah kepada:
1. a.PT. Bank NTB sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp74.650.186.846,50 (tujuh puluh empat milyar enam ratus lima puluh juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah lima puluh sen);
2. b.PD BPR NTB Sumbawa sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp24.083.319.238,15 (dua puluh empat milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah koma lima belas sen);
3. c.PD BPR NTB Sumbawa Barat sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp2.097.429.516,06 (dua milyar sembilan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam belas koma enam sen);
4. d.PT. Daerah Maju Bersaing sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
5. e.PDAM Batulanteh sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp10.710.690.844,14 (sepuluh milyar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah koma empat belas sen); dan
6. f.Perusda Sabalong Samawa sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.460.319.490 (satu milyar empat ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
(2)Penyertaan modal Daerah kepada BUMD setiap tahunnya sejak tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2020 ditetapkan paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari deviden yang disetor ke Kas Daerah pada tahun anggaran sebelumnya.
(3)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan disertakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah dan penyertaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun berjalan.
(2)Administrasi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun berjalan.
(3)Dalam hal BUMD mengalami kerugian atau tidak dapat memberikan keuntungan selama 2 (dua) tahun anggaran berturut-turut berdasarkan hasil audit dari auditor independen yang ditunjuk, Pemerintah Daerah 5 dapat menghentikan penyertaan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Paling lambat 3 (tiga) hari setelah realisasi penyertaan modal Daerah dilakukandan/atau setelah modal disahkan dalam RUPS, maka BUMD wajib menerbitkan sertifikat kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 7

Penyertaan modal Daerah kepada BUMD bersumber dari APBD.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan atas penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD dilakukan oleh unit kerja yang membidangi urusan perekonomian Daerah.

Pasal 9

Pengawasan atas penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD dilakukan dalam RUPS.

BAB VI

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 10

(1)Deviden dari penyertaan modal Daerah kepada BUMD yang dibagikan setiap akhir tahun buku BUMD, menjadi hak Daerah.
(2)Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005