(1)Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
a.merumuskan kebijakan, program, dan mekanisme tentang:
1.pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan data masalah perlindungan anak.
2.penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
3.jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran atas:
a) layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan; b) kelangsungan layanan pendidikan; c) layanan sosial dan psikologis; d) akta kelahiran; dan e) layanan bantuan hukum.
4.penyelenggaraan dukungan untuk keluarga yang meliputi :
a) konseling; b) pendidikan pengasuhan anak; c) mediasi keluarga; dan d) dukungan ekonomi.
5.upaya untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan perlindungan anak.
6
b.meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai:
1.hak-hak anak, perlindungan anak, dan pengasuhan anak;
2.dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak.
c.meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan.
d.meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.
(2)Tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a.tenaga penyedia layanan kesehatan;
b.tenaga penyedia layanan pendidikan;
c.tenaga penyedia layanan sosial dan psikologis;
d.tenaga penyedia layanan pengasuhan; dan
e.tenaga penyedia layanan bantuan hukum.
Bagian Kedua Pengurangan Resiko