Peraturan Daerah ini mengatur tentang penetapan 157 (seratus lima puluh tujuh) Desa yang terdiri atas 632 (enam ratus tiga puluh dua) dusun di Kabupaten Sumbawa, dengan rincian dan kode wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perda.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan 157 (seratus lima puluh tujuh) Desa yang terdiri atas 632 (enam ratus tiga puluh dua) dusun di Kabupaten Sumbawa, dengan rincian dan kode wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa. Ditetapkan di Sumbawa Besar pada tanggal 26 Agustus 2016 BUPATI SUMBAWA, TTD M. HUSNI DJIBRIL Diundangkan di Sumbawa Besar pada tanggal 26 Agustus 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA, TTD RASYIDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2016 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 50 TAHUN 2016 Disalin sesuai dengan aslinya oleh : an. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Asisten Pemerintahan u.b. Kepala Bagian Hukum, I KETUT SUMADI ARTA, SH. Pembina Tingkat Tk.I (IV/b) NIP. 19691231 199403 1 094 4 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN DESA I. UMUM Berdasarkan ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, semua ketentuan peraturan perundang- undangan yang berkaitan secara langsung dengan desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Undang-Undang ini. Selanjutnya terkait dengan mekanisme penetapan desa diatur dalam ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam rangka penetapan desa, Pemerintah Daerah harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
Cukup jelas
Cukup jelas
Ayat (1) Yang dimaksud dengan Penegasan Batas Desa adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda batas desa berdasarkan hasil penetapan. Ayat (2) Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati. 5 Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan Bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
Cukup jelas LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2016 NOMOR 638 6 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH SUMBAWA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN DESA KODE DAN RINCIAN WILAYAH DESA DI KABUPATEN SUMBAWA NO. KECAMATAN DESA DUSUN KODE NO. URUT NAMA NO. URUT NAMA
Membuka PDF…