DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa No. 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Registrasi dan Pengartuan Ternak dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Sasaran Registrasi dan Pengartuan Ternak, Objek, Subjek dan Waktu Registrasi dan Pengartuan Ternak, Registrasi dan Pengartuan Ternak, Sanksi Administrasi, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi, Pelaporan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung proses pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, perlu tersedia data ternak besar yang valid dan akurat untuk menjamin dan melindungi hak kepemilikan ternak besar dan sebagai dasar membuat keputusan dan kebijakan dalam pembangunan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Registrasi dan Pengartuan Ternak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2 Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
6.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/PERMENTAN/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Identifikasi dan Pengawasan Ternak Ruminansia Besar; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA dan BUPATI SUMBAWA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG REGISTRASI DAN PENGARTUAN TERNAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2.Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3.Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang peternakan.
4.Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan.
5.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah pelaksana teknis kegiatan produksi dan kesehatan hewan pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala UPT.
6.Desa/Kelurahan adalah wilayah desa/kelurahan pelaksanaan registrasi dan pengartuan ternak yang dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah.
7.Registrasi adalah kegiatan pendaftaran pemilikan ternak dengan pembacaan dan pencatatan sidik ternak dalam buku induk dan kartu ternak.
8.Kartu Ternak adalah kartu yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang digunakan dalam Registrasi.
9.Pengartuan Ternak adalah pemberian kartu pada peternak yang memuat keterangan-keterangan dan/atau identitas ternak yang dalam pelaksanaannya disertai dengan vaksinasi pada daerah endemi.
10.Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
11.Ternak Besar adalah ternak yang terdiri atas sapi, kerbau dan kuda. 3
12.Vaksin adalah siapan antigen yang diberikan pada ternak melalui suntikan dengan merangsang mekanisme pertahanan diri terhadap penyakit.
13.Vaksinasi adalah pencegahan penyakit melalui imunisasi pada ternak dengan cara pemberian vaksin.
14.Kepemilikan Ternak adalah kepemilikan ternak oleh masyarakat dan ternak pemerintah.

Pasal 2

(1)Registrasi dan Pengartuan Ternak dimaksudkan untuk mengetahui data populasi dan struktur populasi Ternak sebagai dasar penetapan keputusan dan kebijakan dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.
(2)Registrasi dan Pengartuan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
1. a.menjamin kepastian hukum Kepemilikan Ternak; dan
2. b.mendapatkan data populasi ternak yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

SASARAN REGISTRASI DAN PENGARTUAN TERNAK

Pasal 3

Sasaran Registrasi dan Pengartuan Ternak adalah Ternak Besar untuk semua jenis umur dan jenis kelamin.

BAB III

OBJEK, SUBJEK DAN WAKTU REGISTRASI DAN PENGARTUAN TERNAK

Pasal 4

(1)Objek Registrasi dan Pengartuan Ternak adalah Ternak Besar.
(2)Subjek Registrasi dan Pengartuan Ternak adalah orang dan/atau badan hukum pemilik Ternak Besar.
(3)Registrasi dan Pengartuan Ternak dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV

REGISTRASI DAN PENGARTUAN TERNAK

Pasal 5

Setiap orang dan/atau badan hukum yang memiliki Ternak Besar harus melaksanakan Registrasi dan Pengartuan Ternak. 4

Pasal 6

(1)Persiapan Registrasi dan Pengartuan Ternak dilakukan di tingkat Daerah dan tingkat kecamatan.
(2)Persiapan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi Daerah yang dihadiri Camat, Kepala UPT, pejabat di Dinas yang dipimpin oleh Kepala Dinas.
(3)Persiapan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi kecamatan yang dihadiri Kepala Desa/Lurah, Kepala dan petugas UPT yang dipimpin oleh Camat.

Pasal 7

(1)Rapat koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Registrasi dan Pengartuan Ternak di Daerah.
(2)Rapat koordinasi kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(3)dilakukan untuk menentukan:
1. a.jadwal pelaksanaan di masing-masing Desa/Kelurahan;
2. b.lokasi pelaksanaan kegiatan;
3. c.petugas yang akan melakukan tahapan pelaksanaan Registrasi dan Pengartuan Ternak; dan
4. d.peralatan yang dibutuhkan.

Pasal 8

Pelaksanaan Registrasi dan Pengartuan Ternak terdiri atas kegiatan:

a.pendataan dan pencatatan ternak pada buku induk;
b.pembacaan dan pencatatan sidik ternak;
c.Vaksinasi dan/atau pengobatan ternak jika dibutuhkan;
d.pemberian cap bakar nomor wilayah; dan
e.pengesahan dan pemberian Kartu Ternak baru kepada pemilik.

Pasal 9

(1)Pada saat pelaksanaan Registrasi dan Pengartuan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ternak harus dihadirkan di lokasi pelaksanaan.
(2)Pendataan dan pencatatan ternak pada buku induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan dengan cara :
1. a.mencatat identitas pemilik; dan
2. b.mencatat jenis ternak, jenis kelamin ternak dan umur ternak.
(3)Pembacaan dan pencatatan sidik ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dicatat dalam buku induk registrasi yang memuat :
1. a.tanda istimewa alami Ternak seperti pusar-pusar, bentuk tanduk, lampe, warna bulu, sumbing, ekor bengkok, ekor terpotong, warna rambut ekor, dan warna khusus; 5
2. b.tanda istimewa buatan seperti cap bakar di tubuh, irisan telinga, dan tanduk terpotong pada Ternak; dan/atau;
3. c.bentuk cacat fisik lainnya pada Ternak.
(4)Vaksinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri atas :
1. a.Vaksin anthraks (AT); dan/atau
2. b.Vaksin septicaemia epizooticae (SE).
(5)Pemberian cap bakar nomor wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilakukan pada punggung sebelah kiri ternak.
(6)Pembacaan sidik ternak, Vaksinasi dan/atau pengobatan ternak jika dibutuhkan, dan pemberian cap bakar nomor wilayah, dilakukan di dalam kandang jepit yang disediakan dan dibuat secara gotong-royong oleh masyarakat Desa/Kelurahan dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan.
(7)Pengesahan Kartu Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah dan Kepala UPT.
(8)Kartu Ternak diberikan kepada pemilik ternak setelah pelaksanaan Registrasi dan Pengartuan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) selesai dilakukan, dan dicatat dalam buku bukti pengembalian Kartu Ternak.
(9)Seluruh kegiatan Registrasi dan Pengartuan Ternak tidak dipungut biaya.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…