1.Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang tertentu.
7.Kepala Dinas adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang tertentu.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 3 kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau Badan.
12.Dihapus.
13.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa yang melaksanakan upaya kesehatan masyarakat secara paripurna meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu, termasuk Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas dengan tempat perawatan serta Bidan di Desa.
14.Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga keperawatan dan/atau tenaga yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan, dan rehabilitasi serta akibat-akibatnya.
15.Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah adalah Puskesmas yang merupakan organisasi fungsional milik Pemerintah Daerah yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
16.Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara sederhana untuk menunjang pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas.
17.Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan yang dilakukan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan yang ada atau jauh dari Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.
18.Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah unit jaringan pelayanan Puskesmas di Desa yang memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak dan pelayanan pengobatan sederhana.
19.Pelayanan Kesehatan Perorangan adalah pelayanan yang dilakukan di sarana pelayanan kesehatan pemerintah yang bersifat pribadi dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit.
20.Pelayanan Kesehatan Masyarakat adalah adalah pelayanan yang 4 bersifat publik dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan dan pemulihan penyakit.
21.Pelayanan Mandiri adalah jenis pelayanan yang dikembangkan berdasarkan mekanisme pasar (market driven), manajemen pelayanan kesehatan wirausaha dan berorientasi kepada kepuasan pelanggan (customes satisfaction) serta tidak ada unsur pemaksaan.
22.Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
23.Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur dan menginap.
24.Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.
25.Pengobatan adalah tindakan yang diberikan oleh dokter atau jika dokter Puskesmas berhalangan, maka tugas diserahkan kepada pengatur rawat atau bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lain yang ada hubungannya dengan kesehatan.
26.Tindakan Medis Pencegahan dan Peningkatan Kesehatan dengan Menggunakan atau Tanpa Menggunakan Alat Kesehatan/Medis dan/atau Bahan Terapi adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan, pemulihan keadaan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian untuk itu.
27.Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan diagnosa.
28.Administrasi dan Rekam Medis adalah proses administrasi dan pencatatan data medik pasien selama pasien mendapatkan pelayanan medik.
29.Tarif Pelayanan Kesehatan adalah risiko biaya penyelenggaraan kegiatan layanan medik dan/atau layanan keperawatan dan/atau layanan penunjang medik dan/atau layanan penunjang keperawatan, dan/atau layanan umum lainnya yang dibebankan kepada konsumen pengguna jasa layanan dengan memperhitungkan komponen bahan/alat, jasa sarana dan jasa layanan.
30.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
31.Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus, seperti sampah medis dan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3).
32.Dihapus.
33.Dihapus.
34.Dihapus.
35.Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara.
36.Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu 5 dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir.
37.Berhenti adalah keadaan tidak bergerak kendaraan bermotor atau tidak bermotor untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
38.Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
39.Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kaki.
40.Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
41.Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
42.Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan penjual lebih dari 1 (satu) baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan atau sebutan lainnya.
43.Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Uusaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
44.Kios adalah bangunan tetap di lingkungan pasar, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa.
45.Los adalah bangunan tetap di lingkungan pasar, beratap tanpa dinding yang penggunanya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.
46.Pelataran Pasar yang selanjutnya disebut pelataran adalah tempat atau ruang yang ada di lingkungan pasar dengan peruntukan bagi baik kegiatan perdagangan maupun di luar usaha perdagangan meliputi penyediaan titipan kendaraan, bongkar muat barang dan lain-lain.
47.Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
48.Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian dan/atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
49.Numpang Uji adalah pengujian berkala kendaraan bemotor yang dilaksanakan untuk kendaraan yang berasal dari luar daerah, tanpa balik nama disertai dengan izin numpang uji dari daerah asal kendaraan bermotor. 6
50.Izin Numpang Uji adalah rekomendasi dari daerah asal kendaraan bermotor untuk melakukan numpang uji di daerah lain.
51.Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan dasar plat kuning, serta huruf angka hitam.
52.Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
53.Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
54.Mobil Non Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
55.Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain dari yang termasuk sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
56.Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
57.Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
58.Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diuji untuk ditentukan kelaikan jalan.
59.Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
60.Uji Ulang adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap kendaraan bermotor yang pada waktu pengujian tidak lulus atau ketika dilakukan pemeriksaan di jalan ditemukan kondisi kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dapat membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang atau pemakai jalan lainnya.
61.Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, kerta tempelan dan kendaraan khusus.
62.Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen di tempat tertentu kendaraan.
63.Tanda Samping adalah suatu tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan atau dipasang secara permanen dengan menggunakan cat atau sticker pada bagian samping kanan dan kiri mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
64.Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya 7 pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
65.Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
66.Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan/atau kuantitas.
67.Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan penakaran.
68.Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbang.
69.Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
70.Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau dengan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang tertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
71.Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai berkala dengan tanda- tanda tera sah atau tera batal yang berlaku untuk memberikan keterangan-keterangan tertulis yang tertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atau alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
72.Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas untuk kepentingan umum, kepentingan usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan dan upah, menentukan produk akhir dalam perusahaan, melaksanakan peraturan perundang-undangan.
73.Pengujian adalah keseluruhan tindakan sesudah UTTP lulus dalam pemeriksaan berupa membandingkan penunjukannya dengan standar yang dilakukan oleh pegawai yang berhak menera atau menera ulang agar dapat diketahui apakah sifat-sifat ukur UTTP tersebut lebih besar, sama atau lebih kecil dari batas kesalahan yang diijinkan.
74.Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukur yang mampu telusur ke Standar Nasional atau Internasional untuk satuan ukuran.
75.Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya dan atau segel pembungkusnya.
76.Pengujian BDKT adalah pengujian kuanta ukuran, isi atau berat bersih barang dan jumlah barang dalam hitungan.
77.Penjustiran adalah penyesuaian dengan keadaan sebenarnya. 8
78.Unjuk Kerja adalah kemampuan alat UTTP untuk menunjukkan hasil yang sebenarnya.
79.Unit Pelaksana Daerah Metrologi adalah pelaksana teknis daerah milik Pemerintah Daerah yang berfungsi dan bertugas menyelenggarakan tera dan tera ulang.
80.Penjamin adalah orang pribadi atau badan hukum yang bertanggung jawab atas sebagian atau keseluruhan terhadap retribusi pelayanan kesehatan bagi pasien di Puskesmas yang menjadi tanggungannya.
81.Air adalah air minum, air bersih, air kolam renang dan air pemandian umum.
82.Sample/Contoh Air adalah sebagian air yang diambil sebagai bahan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium.
83.Laboratorium Pengawasan Kualitas Air adalah bagian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan contoh air secara fisika, kimia dan bakteriologis.
84.Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan berwujud cair.
85.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
86.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
87.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Bupati.
88.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
89.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
90.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
91.Pemeriksaaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan retribusi daerah.
92.Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 9
2.Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a, dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :