DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 11 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sumbawa

regulasi_utama

Ringkasan

Mengatur antara lain bentuk Badan Hukum, permodalan, bidang usaha dan anggaran dasar PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda)

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Perusahaan Daerah Sabalong Samawa telah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Sabalong Samawa;
b.bahwa berdasarkan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan dalam rangka meningkatkan fungsi serta peranan Perusahaan Daerah Sabalong Samawa sebagai salah satu lembaga ekonomi yang memberikan pelayanan, menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian serta menjadi sumber PAD, maka perlu dilakukan perubahan bentuk badan hukumnya.
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Sabalong Samawa Menjadi Perseroan Terbatas Sabalong Samawa (Perseroda); Menimbang Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoensia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 1
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); PERUBAHAN BENTUK DAERAH SABALONG TERBATAS SABALONG Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA dan BUPATI SUMBAWA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN HUKUM PERUSAHAAN SAMAWA MENJADI PERSEROAN SAMAWA (PERSERODA). Menetapkan BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2.Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
5.Perseroan Terbatas Sabalong Samawa yang selanjutnya disingkat PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) adalah Perseroan Daerah Sabalong Samawa Kabupaten Sumbawa.
6.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
7.Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda).
8.Komisaris adalah organ PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada direksi.
9.Direksi adalah organ PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) yang berwenang dan bertangguang jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
10.Pegawai adalah Pegawai PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda). 2 1 1 . Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham dari suatu perusahaan yang dituangkan dalam Anggaran Dasar (AD).
12.Modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perusahaan.

BAB II

BENTUK BADAN HUKUM, NAMA, KEDUDUKAN, BENTUK DAN GAMBAR LOGO

Pasal 2

(1)Bentuk Badan Hukum PT. SABALONG SAMAWA adalah Perseroan Daerah (Perseroda).
(2)Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta surat izin operasional Perusahaan Daerah Sabalong samawa beralih kepada PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda).

Pasal 3

(1)PT. SABALONG SAMAWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) bernama Perseroan Terbatas Sabalong Samawa (Perseroda).
(2)PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan perubahan nama dari Perusahaan Daerah Sabalong Samawa Kabupaten Sumbawa.

Pasal 4

(1)PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) merupakan badan hukum yang berdiri sendiri.
(2)PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten.
(3)Untuk mendukung efektifitas dan pengembangan usaha, PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) dapat membuka cabang atau perwakilan yang berkedudukan dan berkantor di wilayah kecamatan setelah mendapat persetujuan RUPS.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan gambar logo PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) diatur dengan Peraturan Bupati. 3

(1)Maksud dan tujuan pendirian PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) adalah:
1. a.memberikan sumbangan dalam rangka pembangunan dan pengembangan perekonomian Daerah pada umumnya dan penerimaan pendapatan asli daerah pada khususnya;
2. b.mengejar keuntungan;
3. c.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
4. d.menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
5. e.turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. (;) dan
6. f.sebagai inkubator pengembangan UMKM.
(2)Bidang usaha PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

BAB IV

BIDANG USAHA

Pasal 7

(1)PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) bergerak dalam bidang usaha perdagangan, pariwisata, transportasi, jasa, percetakan, pertanian, kehutanan dan perkebunan, pertambangan, kelistrikan serta usaha lain.
(2)Tata cara pengembangan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan oleh Direksi dan ditetapkan dalam RUPS. B AB V MODAL

Pasal 8

(1)Modal PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) bersumber dari:
1. a.penyertaan modal;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari Pemerintah Daerah dan pemegang saham lainnya.
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dapat bersumber dari:
1. a.Daerah;
2. b.badan usaha milik daerah lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 4
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Daerah;
3. c.badan usaha milik daerah lainnya; dan/ atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.agio saham.
(6)Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Modal PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban pemegang saham atas kerugian PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda).

Pasal 10

(1)Modal dasar PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk modal yang sudah disetor oleh Pemerintah Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.317.556.718.00 (dua miliar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).
(3)Komposisi modal dasar PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen).
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyertaan modal Daerah diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

Pasal 11

(1)Saham PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) terdiri dari saham prioritas dan saham biasa.
(2)Saham prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3).
(3)Saham biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan apabila pihak lain menyertakan modalnya dalam PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(4)Nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
(5)Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk pada keputusan RUPS.
(6)PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham. 5

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

BENTUK BADAN HUKUM, NAMA, KEDUDUKAN, BENTUK DAN GAMBAR LOGO

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BIDANG USAHA

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

BENTUK BADAN HUKUM, NAMA, KEDUDUKAN, BENTUK DAN GAMBAR LOGO

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BIDANG USAHA

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2013