DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 133

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa terkait Keanggotaan BPD; Kelembagaan BPD; Fungsi dan Tugas BPD; Hak dan Kewajiban, Larangan BPD; Pertauran Tata-tertib BPD; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan lain-lain dan ketetuan peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa, sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 2 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA dan BUPATI SUMBAWA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
5.Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Musyawarah Desa adalah adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13.Pengawasan Kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
14.Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
15.Wilayah adalah wilayah dalam Desa seperti wilayah dusun, rukun warga dan rukun tetangga.
16.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk:

a.mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c.mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

a.keanggotaan BPD;
b.kelembagaan BPD;
c.fungsi dan tugas BPD;
d.hak, kewajiban, larangan dan wewenang BPD;
e.peraturan tata tertib BPD; dan
f.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KEANGGOTAAN BPD

Pasal 5

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 4 keterwakilan Wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
(2)Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(3)Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah penduduk yaitu:
1. a.sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa, jumlah anggota sebanyak 5 (lima) orang;
2. b.antara 3.001 (tiga ribu satu) jiwa sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa, jumlah anggota sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
3. c.lebih dari 5.000 (lima ribu) jiwa, jumlah anggota sebanyak 9 (sembilan) orang.
(4)Selain berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), penentuan jumlah anggota BPD perlu memperhatikan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 6

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

a.pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan Wilayah; dan
b.pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 7

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil Wilayah pemilihan dalam Desa.
(2)Unsur wakil Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari Wilayah pemilihan dalam Desa.
(3)Wilayah pemilihan dalam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Wilayah tertentu dalam Desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
(4)Jumlah anggota BPD dari masing-masing Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
(5)Dalam hal jumlah dusun sama dengan penetapan jumlah anggota BPD, maka dapat ditetapkan 1 (satu) dusun diwakili oleh 1 (satu) orang anggota BPD.
(6)Dalam hal jumlah dusun lebih besar dari penetapan jumlah anggota BPD, maka beberapa dusun dapat diwakili oleh 1 (satu) orang anggota BPD secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.
(7)Dalam hal jumlah dusun lebih kecil dari penetapan jumlah anggota BPD, maka 1 (satu) dusun dapat diwakili oleh lebih dari 1 (satu) orang anggota BPD secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

Pasal 8

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD serta 5 memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
(3)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.
(4)Perempuan warga desa yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berasal dari unsur :
1. a.anggota Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraa Keluarga Desa;
2. b.anggota Perempuan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
3. c.anggota perempuan dari Karang Taruna Desa;
4. d.anggota perempuan dari lembaga kemasyarakatan lainnya; atau
5. e.tokoh perempuan Desa yang dipilih dalam Musyawarah Desa.

Pasal 9

(1)Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pengisian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2)Jumlah panitia pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
1. a.dalam hal jumlah anggota BPD yang akan dipilih sebanyak 9 (sembilan) orang, maka panitia pengisian berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur perangkat Desa sebanyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat sebanyak 8 (delapan) orang;
2. b.dalam hal jumlah anggota BPD yang akan dipilih sebanyak 7 (tujuh) orang, maka panitia pengisian berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur perangkat Desa sebanyak 2 (dua) orang dan unsur masyarakat sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
3. c.dalam hal jumlah anggota BPD yang akan dipilih sebanyak 5 (lima) orang, panitia pengisian berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur perangkat Desa sebanyak 1 (satu) orang dan unsur masyarakat sebanyak 6 (enam) orang.
(3)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan wakil dari Wilayah pemilihan.

Isi peraturan

Teks133PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2015