DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 13 Tahun 2015

Nomor: 13
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut: 1. Pendapatan Daerah: Rp.1.523.348.649.842,43 2. Belanja Daerah: Rp.1.527.851.758.601,85 Surplus/ (Defisit) : (Rp.4.503.108.759,42) 3. Pembiayaan Daerah a. Penerimaan: Rp.9.803.108. 759,42 b. Pengeluaran: Rp.5.300.000.000,00 Pembiayaan Netto : Rp4.503.108.759,42 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp9.803.108.759,42

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sumbawa pada tanggal 3November2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. BUPATISUMBAWA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA ' ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH TAHUNANGGARAN2016 TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENSUMBAWA NOMOR13 TAHUN 2015 BUPATI SUMBAWA PROVINS!NUSATENGGARABARAT 2

3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ·
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 {, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 231. t"1 l"' Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negaraf 3 Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 ten tang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan /. ~ ~ Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiay 4 Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Togas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Togas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
29.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintap(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 ~ ~ Nomor 5); r 5 DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENSUMBAWA l, dan 1(_ \7 BUPATISUMBAWA~ Dengan Persetujuan Bersama
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31);
34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893); 6

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri atas : I . a. belarja tidak langsung sejumlah Rp.990.432.828.678,58; ~ ~ danv

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri atas :
1. a.pendapatan asli daerah sejumlah Rp.140.392.165.151,50
2. b.dana perimbangan sejumlah Rp. l.201.486.474.380,00; dan
3. c.lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp.181.470.010.310,93
(2)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri atas jenis pendapatan:
1. a.pajak daerah sejumlah Rp.22.785.751.500,00;
2. b.retribusi daerah sejumlah Rp.18.456.213.861,00;
3. c.basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.20.875.000.000,00 ; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp.78.275.199.790,00
(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan:
1. a.dana bagi basil pajak/bagi basil bukan pajak sejumlah Rp.48.428.350.000,00 ;
2. b.dana alokasi umum sejumlah Rp.830.267.942.000,00; dan
3. c.dana alokasi khusus sejumlah Rp.322.790.182.380,00.
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis pendapatan:
1. a.hibah sejumlah Rp.1.924.033.000,00 ;
2. b.dana bagi basil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp.38.637.105.310,93; dan
3. c.dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp.140.908.872.000,00.
  1. 3.Pembiayaan Daerah
4. a.Penerimaan: Rp.9.803.108. 759,42
5. b.Pengeluaran: Rp.5.300.000.000,00 Pembiayaan Netto : Rp.4.503.108.759,42 Sisa Le bib Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp.9.803.108.759,42 : Rp.1.523.348.649.842,43 : Rp.1.527.851.758.601,85 : (Rp.4.503.108.759,42) dan Belanja Daerah Tahun AnggaranAnggaran Pendapatan 2016 sebagai berikut:
  1. 1.Pendapatan Daerah
  2. 2.Belanja Daerah Surplus/ (Defisit)

Pasal 1

Menetapkan PERATURANDAERAHTENTANGANGGARANPENDAPATANDAN BELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2016. MEMUTUSKAN: 7

6.Lampiran VI ~ ~
4.Lampiran IV
3.Lampiran III Ringkasan APBD; Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, orgamsasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; ~
5.Lampiran V
1.Lampiran I
2.Lampiran II

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri atas :
1. a.penerimaan sejumlah Rp. 9.803.108.759,42; dan
2. b.pengeluaran sejumlah Rp.5.300.000.000,00.
(2)Penerimaan sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf a merupakan jenis pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 9.803.108.759,42
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jenis pembiayaanPenyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlahRp.5.300.000.000,00.
1. b.belanja langsung sejumlah Rp.537.418.929.923,27.
(2)Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja:
1. a.belanja pegawai sejumlah Rp.748.892.545.072,14;
2. b.belanja hibah sejumlah Rp.6.446.900.000,00 ;
3. c.belanja bantuan sosial sejumlah Rp.6.842.373.000,00 ;
4. d.belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa sejumlah Rp.4.142.393.400,00 ;
5. e.belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota, pemerintahan desa dan partai politik sejumlah Rp.222.275.357.876,40; dan
6. f.belanja tidak terduga sejumlah Rp.1.833.259.330,04.
(3)Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri atas jenis belanja:
1. a.belanja pegawai sejumlah Rp.34.914.199.606,00;
2. b.belanja belanja barang dan jasa sejumlah Rp.263.848.250.608,00 ; dan
3. c.belanja modal sejumlah Rp.238.656.479.709,27. 8 Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan fan Belanja Daerah di atas ~ fy ditetapkan dengan Peraturan Bupati. V

Pasal 6

(1)Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan belanja/pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3)Belanja/pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja/pengeluaran untuk keperluan mendesak.
(4)Kriteria belanja/pengeluaran untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat. Tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini Daftar piutang daerah; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya; Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yangbelum diselesaikan dan dianggar kan kembali dalam tahunanggaran ini; Daftar dana cadangan daerah ;dan Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah
  1. 12.Lampiran XII
  2. 13.Lampiran XI
  3. 11.Lampiran XI
  4. 10.Lampiran X
  5. 9.Lampiran IX
  6. 7.Lampiran VII
  7. 8.Lampiran VIII 9 LEMBARANDAERAH KABUPATENSUMBAWATAHUN2015 NOMOR 13 NOREG PERATURANDAERAHKABUPATENSUMBAWA, PROVINS!NUSA TENGGARABARAT NOMORffAHUN2015 SEKRETARISDAERAHKABUPATENSUMBAWA, Diundangkan di Sumbawa Besar pada tanggal ;J.{) Desember 2015 i ~ JAMALUDDINMALIK Ditetapkan di Sumbawa Besar pada tanggal ;,_PDesember 2015 ;t.£UPATI MBAWA,~ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 8

) .

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…