DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 13 Tahun 2018

Nomor: 13
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 190

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi: a. kebijakan;b. kewenangan;c. perencanaan;d. pemanfaatan;e. pengendalian;f. pemeliharaan;g. pengelolaan Limbah B3;h. hak, kewajiban dan larangan;i. peran serta masyarakat;j. perizinan;k. pemantauan dan pengawasan;l. sanksi administratif;m. penyelesaian sengketa lingkungan hidup;n. penyidikan; dano. ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa lingkungan hidup Kabupaten Sumbawa, perlu dikelola secara baik dan bertanggung jawab demi terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan masyarakat Kabupaten Sumbawa;
c.bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengamanatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi bagian dari kewenangan wajib pemerintah daerah;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang

Menetapkan

menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. 3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 2 Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4725);
3. 4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA dan BUPATI SUMBAWA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
5.Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa.
6.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa.
7.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 3
8.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
9.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
10.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
11.Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
12.Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
13.Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
14.Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
15.Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
16.Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan / atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
17.Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
18.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
19.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
20.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
21.Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. 4
22.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
23.Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
24.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
25.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
26.Audit Lingkungan Hidup adalah suatu evaluasi yang dilakukan untuk menilai tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
27.Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup.
28.Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
29.Kriteria Baku Kerusakan Tanah adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang.
30.Kerusakan Tanah adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.
31.Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.
32.Baku Mutu Air Laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam laut.
33.Pencemaran Laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air laut yang telah ditetapkan.
34.Kerusakan Laut adalah perubahan fisik dan/atau hayati laut yang melewati kriteria baku kerusakan laut.
35.Mangrove adalah kelompok jenis tumbuhan yang tumbuh di daerah pasang surut wilayah tropis dan sub-tropis mulai dari daerah mendekati ketinggian rata-rata muka air laut sampai daerah yang digenangi air pasang tertinggi, yang bertoleransi terhadap salinitas perairan dan kondisi tanah yang anaerob. 5
36.Kriteria Baku Kerusakan Mangrove adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati mangrove yang dapat ditenggang oleh mangrove untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
37.Ekosistem Mangrove adalah tatanan mangrove dengan semua benda, daya, keadaaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
38.Terumbu Karang adalah kumpulan karang dan/atau suatu ekosistem karang yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur bersama-sama dengan biota yang hidup di dasar laut lainnya serta biota lain yang hidup bebas di dalam perairan sekitarnya.
39.Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang oleh terumbu karang untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
40.Ekosistem Terumbu Karang adalah tatanan terumbu karang dengan semua benda, daya, keadaaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
41.Padang Lamun adalah hamparan lamun yang terbentuk oleh satu jenis lamun (vegetasi tunggal) atau lebih dari satu jenis lamun (vegetasi campuran).
42.Kriteria Baku Kerusakan Padang Lamun adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati padang lamun yang dapat ditenggang oleh padang lamun untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
43.Ekosistem Padang Lamun adalah tatanan padang lamun dengan semua benda, daya, keadaaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
44.Karst adalah bentang alam yang terbentuk akibat proses pelarutan air pada batu gamping dan/atau dolomit.
45.Ekosistem Karst adalah tatanan karst di bawah permukaan dan di permukaan tanah dan/atau di dalam laut dengan semua benda, daya, keadaaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
46.Pemeliharaan Lingkungan Hidup adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia.
47.Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
48.Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut Komisi Amdal Daerah adalah Komisi yang bertugas menilai dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup di Daerah.
49.Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas pengawasan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah.
50.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah 6 Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
51.Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan kegiatan pertambangan untuk menata, memulihkan, memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukkannya.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas:

a.tanggung jawab negara;
b.kelestarian dan keberlanjutan;
c.keserasian dan keseimbangan;
d.keterpaduan;
e.manfaat;
f.kehati-hatian;
g.keadilan;
h.keanekaragaman hayati;
i.pencemar membayar;
j.partisipatif;
k.kearifan lokal;
l.tata kelola lingkungan hidup yang baik; dan
m.otonomi daerah.

Pasal 3

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk:

a.mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, sehat, hijau dan indah yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang baik;
b.melestarikan dan mengembangkan kemampuan dan fungsi lingkungan hidup sebagai sumber penyangga kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk mencegah terjadinya degradasi fungsi lingkungan hidup;
c.melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya di dalamnya;
d.melindungi dan meningkatkan kualitas ekosistem di Daerah;
e.meningkatkan kesadaran dan komitmen yang tinggi di kalangan pemerintah, dunia usaha, industri, dan/atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan 7
f.mencegah dan mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kebijakan;
b.kewenangan;
c.perencanaan;
d.pemanfaatan;
e.pengendalian;
f.pemeliharaan;
g.pengelolaan Limbah B3;
h.hak, kewajiban dan larangan;
i.peran serta masyarakat;
j.perizinan;
k.pemantauan dan pengawasan;
l.sanksi administratif;
m.penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
n.penyidikan; dan
o.ketentuan pidana.

BAB III

KEBIJAKAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah.
(2)Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara komprehensif, terpadu, dan konsisten melalui program dan kegiatan:
1. a.perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
2. b.pengawasan pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;
3. c.pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
4. d.peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
5. e.pengendalian peningkatan polusi;
6. f.pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat usaha dan/atau kegiatan industri dan jasa yang dapat mengganggu ekosistem;
7. g.pemulihan lingkungan hidup;
8. h.perlindungan ruang terbuka hijau dan mengupayakan ketersediaan ruang terbuka hijau paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari luas wilayah Daerah; dan
9. i.pengembangan kearifan lokal dalam pengendalian lingkungan hidup. 8
(3)Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
1. a.penataan perizinan lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup;
2. b.penetapan alokasi dana yang sesuai dengan kebutuhan;
3. c.peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia, khususnya aparatur pemerintah Daerah;
4. d.penguatan kelembagaan pengendalian lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif;
5. e.penyediaan sarana dan prasarana pengendalian lingkungan hidup yang memadai;
6. f.pengembangan informasi dan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
7. g.perluasan dan penguatan peranserta dan partisipasi masyarakat;
8. h.pelaksanaan kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak secara efektif, efisien dan saling menguntungkan; dan
9. i.pelaksanaan penegakan hukum lingkungan secara konsisten.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 6

(1)Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah, Bupati berwenang:
1. a.melakukan koordinasi upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan pemerintah kecamatan;
2. b.menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup untuk kegiatan wajib UKL/UPL dan Amdal, menerbitkan izin lingkungan dan izin- izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. c.melakukan pengawasan usaha dan/atau kegiatan dalam menjaga kelestarian lingkungan;
4. d.melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan;
5. e.melaksanakan peran aktif dalam memberikan arahan, pedoman, pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah kecamatan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
6. f.melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
7. g.melakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
8. h.mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan;
9. i.mengembangkan instrumen pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Daerah; 9
10. j.melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, pengelolaan sampah, dan teknologi berwawasan lingkungan;
11. k.mengembangkan kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai pihak dan pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
12. l.mendorong masyarakat untuk memanfaatkan dan mengembangakan teknologi ramah lingkungan;
13. m.melaksanakan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup;
14. n.memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan; dan
15. o.memberikan penilaian dan penghargaan terhadap calon Sekolah Adiwiyata, calon kelompok perlindungan mata air untuk diusulkan sebagai Sekolah Adiwiyata dan kelompok perlindungan mata air tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
(2)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERENCANAAN

Pasal 7

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah meliputi:

a.inventarisasi;
b.identifikasi; dan
c.penyusunan RPPLH.

Pasal 8

Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah Kecamatan dan instansi terkait, dalam unsur kajian potensi sumber daya alam dan ketersediaannya.

Pasal 9

Identifikasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah Kecamatan dan instansi terkait, dalam unsur kajian potensi yang meliputi:

a.perubahan fungsi dan tatanan;
b.penurunan fungsi dan kualitas;
c.bentuk pencemaran dan/atau kerusakan; dan 10
d.adanya konflik lingkungan hidup.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah menyusun RPPLH sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada RPPLH Provinsi Nusa Tenggara Barat.
(2)RPPLH disusun berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi.
(3)RPPLH memuat rencana tentang:
1. a.pengelolaan, pemanfaatan dan/atau resiko Sumber Daya Alam serta ketersediannya;
2. b.pengendalian, pemeliharaan, perlindungan, pemantauan dan pengawasan Lingkungan Hidup;
3. c.pelestarian keseimbangan fungsi Lingkungan Hidup; dan
4. d.pengelolaan lingkungan adaptif sesuai dengan kondisi Lingkungan Hidup di Daerah.
(4)RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Isi peraturan

Teks190PDFHirarki

Memuat teks peraturan…