DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 16 Tahun 2018

Nomor: 16
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Tujuan dari pengembangan Hortikultura adalah meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian, mengembangkan keanekaragaman usaha pertanian yang menjamin kelestarian fungsi dan manfaat lahan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan, meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan Negara, meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat petani dan meningkatkan ikatan komunitas masyarakat disekitar kawasan yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian dan keamanan. Obyek Pengembangan Hortikultura yakni berada pada luasan wilayah daratan berada di luar kawasan hutan. Studi kelayakan Pengembangan Hortikultura disusun untuk mengukur tingkat kelayakan Pengembangan Hortikultura. Kebijakan dalam Pengembangan Hortikultura terdiri atas kebijakan perencanaan Pengembangan Hortikultura dan kebijakan pelaksanaan Pengembangan Hortikultura.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa budidaya Hortikultura saat ini masih terbatas sehingga berpengaruh terhadap angka produksi petani yang masih minim di bidang Hortikultura;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan Hortikultura; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 2
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 561); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA dan BUPATI SUMBAWA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN HORTIKULTURA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
4.Bupati adalah Bupati Sumbawa.
5.Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa yang memiliki tugas dan kewenangan dalam memberi pelayanan terhadap kegiatan teknis terkait pengembangan hortikultura.
6.Masyarakat adalah kelompok atau kumpulan warga yang melakukan hubungan atau intraksi antar sesama dalam usaha pertanian khususnya di bidang hortikultura.
7.Pengusaha adalah orang atau badan yang melakukan usaha jual beli di bidang pertanian khususnya di bidang hortikultura.
8.Petani adalah orang yang bergerak di bidang pertanian, khususnya di bidang Hortikultura dengan mengelolah tanah atau menggarap tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan tanaman, yang nantinya dapat diharapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
9.Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, 3 dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
10.Pengembangan Hortikultura adalah segala upaya atau kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan budidaya Hortikultura seperti buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
11.Kawasan Hortikultura adalah hamparan sebaran usaha Hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan.
12.Agribisnis adalah semua kegiatan yang di bidang budidaya tanaman, peternakan, agroindustri, pemasaran dan/atau jasa penunjang.

Pasal 2

(1)Maksud dari pengaturan pengembangan Hortikultura adalah untuk mewujudkan pelayanan pembangunan yang bersifat partisipatif dan efisien dengan fokus pada upaya pengembangan komoditi unggulan hortikultura.
(2)Tujuan dari pengembangan Hortikultura adalah:
1. a.meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian;
2. b.mengembangkan keanekaragaman usaha pertanian yang menjamin kelestarian fungsi dan manfaat lahan;
3. c.menciptakan lapangan kerja, meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan, meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan Negara;
4. d.meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat petani; dan
5. e.meningkatkan ikatan komunitas masyarakat disekitar kawasan yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian dan keamanan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, mencakup:

a.obyek Pengembangan Hortikultura;
b.studi kelayakan Pengembangan Hortikultura;
c.kebijakan dan strategi;
d.komuditas unggulan; dan
e.kewajiban dan peran serta masyarakat.

BAB III

OBYEK PENGEMBANGAN HORTIKULTURA

Pasal 4

(1)Obyek Pengembangan Hortikultura yakni berada pada luasan wilayah daratan berada di luar kawasan hutan.
(2)Wilayah Pengembangan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi: 4
1. a.Wilayah Timur Kabupaten Sumbawa yang meliputi Kecamatan Plampang, Kecamatan Maronge, Kecamatan Empang dan Kecamatan Tarano;
2. b.Wilayah Tengah Kabupaten Sumbawa yang meliputi Kecamatan Moyo Hilir, Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kecamatan Lape, Kecamatan Lopok, Kecamatan Unter Iwes, Kecamatan Moyo Hulu dan Moyo Utara;
3. c.Wilayah Selatan Kabupaten Sumbawa yang meliputi Kecamatan Ropang, Kecamatan Lenangguar, Kecamatan Lunyuk, Kecamatan Labangka, Kecamatan Lantung dan Kecamatan Batulanteh; dan
4. d.Wilayah Barat Kabupaten Sumbawa yang meliputi Kecamatan Rhee, Kecamatan Utan, Kecamatan Buer, Kecamatan Alas, dan Kecamatan Alas Barat.

BAB IV

STUDI KELAYAKAN PENGEMBANGAN HORTIKULTURA

Pasal 5

(1)Studi kelayakan Pengembangan Hortikultura disusun untuk mengukur tingkat kelayakan Pengembangan Hortikultura.
(2)Studi kelayakan Pengembangan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sumber daya Hortikultura;
2. b.potensi unggulan yang ingin dikembangkan;
3. c.potensi pasar;
4. d.kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
5. e.kekhususan dari wilayah.
(3)Sumber daya Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi potensi usaha budidaya tanaman Hortikultura di wilayah pengembangan Hortikultura.
(4)Potensi unggulan yang ingin dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yakni menyangkut dengan tanaman Hortikultura yang layak dan unggul dalam budidaya tanaman Hortikultura.
(5)Potensi pasar sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi sarana penujang berupa fasilitas pasar yang memadai agar dapat dengan mudah memasarkan hasil panen bagi petani Hortikultura.
(6)Kesiapan dan dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf d yakni kapasitas dan kapabilitas serta dukungan baik secara material maupun moril dalam upaya penetapan dan penentuan wilayah pengembangan Hortikultura.
(7)Kekhususan dari wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurup e yakni kawasan yang layak yang memiliki biofisik yang mendukung dalam usaha budidaya tanaman Hortikultura.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai Studi Kelayakan Pengembangan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati. 5

BAB V

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 6

Kebijakan dalam Pengembangan Hortikultura terdiri atas:

a.kebijakan perencanaan Pengembangan Hortikultura; dan
b.kebijakan pelaksanaan Pengembangan Hortikultura.

Pasal 7

Kebijakan perencanaan Pengembangan Hortikultura terdiri atas:

a.kebijakan dasar; dan.
b.kebijakan umum.

Pasal 8

(1)Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan kebijakan yang ditetapkan selaras dengan kebijakan perencanaan Pembangunan Daerah.
(2)Kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan kebijakan yang dilandasi oleh pola pengembangan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 9

Kebijakan Pengembangan Hortikultura mencakup kebijakan makro dan kebijakan mikro.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945