DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2018

Nomor: 18
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Tujuan dari pembuatan Sumur Resapan adalah untuk menampung, menyimpan dan menambah cadangan air tanah serta dapat mengurangi limpahan air hujan ke saluran pembuangan dan badan air lainnya, sehingga dapat dimanfaatkan pada musim kemarau dan sekaligus mengurangi timbulnya banjir. Obyek pembuatan Sumur Resapan adalah Bidang Tanah. Subyek pembuatan Sumur Resapan adalah perorangan dan/atau instansi pemerintah maupun swasta yang akan atau sedang mendirikan/memiliki/menguasai bangunan yang menjadi Bidang Tanah. Air yang diperbolehkan masuk ke dalam Sumur Resapan adalah air hujan yang berasal dari limpasan atap bangunan atau permukaan tanah yang tertutup oleh bangunan atau air hujan yang sudah melalui Instalasi Pengelolaan Air Limbah dan sudah memenuhi standar Baku Mutu. Pembinaan terhadap pelaksanaan pembuatan Sumur Resapan merupakan tanggung jawab Bupati yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas terkait. Penyidikan terhadap pelanggaran atas Perda ini dilakukan oleh Penyidik PNS di lingkungan Pemda.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa semakin banyak jumlah pembagunan mengakibatkan banyaknya tutupan permukaan tanah yang tidak dapat diresapi oleh air sehingga mengakibatkan terjadinya genangan air yang berpotensi menimbulkan banjir dan erosi;
c.bahwa untuk mencegah penurunan kadar air tanah dan air permukaan tanah yang mengakibatkan bagian atasnya menjadi kering, tandus dan keropos, perlu di buat sumur resapan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumur Resapan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2 Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3838);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4161);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344);
8.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan;
9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2014 tentang Pengelolaan Air Hujan pada Bangunan Gedung dan Persilnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1394); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA dan BUPATI SUMBAWA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMUR RESAPAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3.Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4.Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sumbawa.
5.Dinas Terkait adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang memiliki fungsi menangani atau pengembangan sumber daya air, baik air bawah tanah maupun air permukaan.
6.Pembina Teknis adalah setiap unit/satuan kerja/Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang memberikan pelayanan kegiatan teknis yang berkaitan dengan pembuatan sumur resapan, baik kualitas maupun kuantitas air tanah sesuai bidang tugasnya masing-masing.
7.Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh 3 organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitik beratkan pada pengabdian secara swadaya.
8.Bidang Tanah adalah daerah permukaan yang menampung limpas air hujan dapat berupa atap atau permukaan tanah yang timbul.
9.Permeabilitas Tanah adalah kemampuan tanah untuk dapat dirembesi/ dilalui air.
10.Sumur Resapan adalah sistem resapan buatan yang dapat menampung air hujan yang langsung melalui atap atau pipa talang bangunan, dapat berbentuk sumur, kolam dengan resapan, saluran porous dan sejenisnya.
11.Tinggi Muka Air Tanah adalah kedalaman muka air tanah terhadap permukaan tanah.
12.Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
13.Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
14.Penanggung Jawab Bangunan adalah pemilik/penyewa bangunan baik perorangan, swasta maupun instansi diberi kuasa atau hak untuk menempati atau mengelola bangunan.
15.Tanah Geluh/Lanau adalah jenis tanah yang dalam keadaan kering tidak terasa seperti berlemak dan mempunyai susut muai kecil serta daya ikat kecil.
16.Volume Sumur Resapan adalah volume tampungan sumur resapan yang merupakan bagian yang kosong sebelum diisi air hujan.
17.Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 2

(1)Maksud dari pembuatan Sumur Resapan adalah sebagai sarana untuk menampung dan meresapkan air hujan ke dalam tanah.
(2)Tujuan dari pembuatan Sumur Resapan adalah untuk menampung, menyimpan dan menambah cadangan air tanah serta dapat mengurangi limpahan air hujan ke saluran pembuangan dan badan air lainnya, sehingga dapat dimanfaatkan pada musim kemarau dan sekaligus mengurangi timbulnya banjir.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

a.obyek dan subyek;
b.sumber air sumur resapan;
c.kewajiban pembuatan sumur resapan;
d.persyaratan lokasi pembuatan sumur resapan;
e.bentuk dan ukuran;
f.konstruksi bangunan; 4
g.pembuatan dan perawatan;
h.pembinaan, pengawasan dan penertiban; dan
i.sosialisasi.

BAB III

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 4

(1)Obyek pembuatan Sumur Resapan adalah Bidang Tanah
(2)Subyek pembuatan Sumur Resapan adalah perorangan dan/atau instansi pemerintah maupun swasta yang akan atau sedang mendirikan/memiliki/menguasai bangunan yang menjadi Bidang Tanah.

BAB IV

SUMBER AIR SUMUR RESAPAN

Pasal 5

Air yang diperbolehkan masuk ke dalam Sumur Resapan adalah air hujan yang berasal dari limpasan atap bangunan atau permukaan tanah yang tertutup oleh bangunan atau air lainnya yang sudah melalui Instalasi Pengelolaan Air Limbah dan sudah memenuhi standar Baku Mutu.

BAB V

KEWAJIBAN PEMBUATAN SUMUR RESAPAN

Pasal 6

(1)Kewajiban pembuatan Sumur Resapan bagi perorangan dan badan hukum ditujukan kepada:
1. a.setiap penanggung jawab bangunan yang menutup permukaan tanah;
2. b.setiap pemohon dari pengguna sumur dalam;
3. c.setiap orang dan/atau badan hukum yang mengambil air tanah dalam lebih dari 50 m (lima puluh meter);
4. d.setiap pemilik bangunan berkonstruksi panjang dan/atau memanfaatkan air tanah dalam yang lebih dari 40 (empat puluh) meter; dan
5. e.setiap usaha industri yang memanfaatkan air tanah permukaan.
(2)Selain kewajiban pembuatan Sumur Resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pengembang yang akan membangun di atas lahan lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi) diwajibkan menyiapkan 1,0% (satu koma nol perseratus) dari lahan yang akan digunakan untuk bangunan kolam resapan di luar perhitungan Sumur Resapan.
(3)Terhadap kewajiban pembuatan Sumur Resapan bagi setiap pemilik bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila lokasinya tidak memungkinkan, maka harus membangun di lokasi pengganti yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1)Setiap pemohon Izin Mendirikan Bangunan wajib membuat perencanaan dan pembuatan sumur resapan. 5
(2)Perencanaan dan pembuatan Sumur Resapan merupakan kelengkapan wajib izin Bangunan.
(3)Pembuatan Sumur Resapan merupakan persyaratan untuk mendapatkan kutipan izin mendirikan bangunan.
(4)Setiap bangunan yang telah berdiri dan belum memiliki Sumur Resapan wajib membuat Sumur Resapan susulan.
(5)Izin penggunaan bangunan dapat diberikan apabila Sumur Resapan berfungsi dengan baik berdasarkan pemeriksaan Dinas terkait.

Pasal 8

(1)Dinas dapat berkoordinasi dengan Dinas Terkait untuk membuat Sumur Resapan pada lokasi-lokasi tertentu.
(2)Lokasi-lokasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan publik seperti jalan umum, fasilitas umum, instansi-instansi Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 9

Bagi masyarakat yang tidak mampu membuat Sumur Resapan, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembuatan Sumur Resapan secara komunal.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945