DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 19 Tahun 2018

Nomor: 19
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disebut penyalahgunaan NAPZA adalah kegiatan penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Ruang lingkup dalam Perda ini adalah segala bentuk kegiatan dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan NAPZA di Daerah. Pemda dapat membentuk kelompok Satuan Tugas pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di tingkat kelurahan/desa. Pemda dapat memberi dukungan dan bantuan baik moril maupun materiil kepada lembaga yang melaksanakan kegiatan rehabilitasi pengobatan korban penyalahgunaan NAPZA. Penyidikan terhadap pelanggaran atas Perda ini dilakukan oleh Penyidik PNS di lingkungan Pemda. Penyidik PNS memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara RI.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Narkotika, salah satu tugas Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika adalah menyusun Peraturan Daerah mengenai Narkotika;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 2 telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);
9.Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA dan BUPATI SUMBAWA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sumbawa
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
7.Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. 3
8.Zat Adiktif Lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya ketergantungan.
9.Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disebut penyalahgunaan NAPZA adalah kegiatan penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
10.Rumah/Tempat Pemondokan, Hotel/Penginapan adalah rumah/tempat pemondokan, hotel/penginapan yang secara khusus disediakan untuk dihuni dengan perjanjian tertentu yang bersifat timbal balik dan komersial.
11.Pengusaha/Pemilik/Pengelola/Penanggungjawab Rumah/Tempat Pemondokan, Hotel/Penginapan adalah orang/badan usaha yang melakukan usaha penyewaan Rumah/Tempat Pemondokan, Hotel/Penginapan.
12.Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial.
13.Pengusaha/Pemilik/Pengelola/Penanggungjawab Asrama adalah orang/ badan usaha yang melakukan usaha penyewaan asrama.
14.Lembaga Pendidikan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal, non formal dan informal.
15.Pemilik/Pengelola/Penanggungjawab Lembaga Pendidikan adalah orang/badan usaha yang melakukan penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal.
16.Tempat Hiburan adalah suatu tempat dimana terdapat segala hal yang baik yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati yang dijadikan tujuan secara pribadi, bersama dan/atau masyarakat umum.
17.Pemilik/Pengelola/Penanggungjawab Tempat Hiburan adalah orang/badan usaha yang menyelenggarakan usaha tempat hiburan.
18.Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19.Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini adalah segala bentuk kegiatan dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan NAPZA di Daerah.

BAB III

KEWAJIBAN

Pasal 3

Pengusaha/Pemilik/Pengelola/Penanggungjawab Rumah/Tempat Pemondokan/ Asrama berkewajiban:

a.melaporkan penghuninya disertai dengan identitas kepada ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga dan kepala desa/lurah;
b.mencantumkan peraturan pemondokan/asrama di tempat yang mudah dibaca; 4
c.meminta jaminan kepada penghuni pemondokan/asramanya bahwa penghuni rumah/tempat pemondokan/asramanya tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung pada penyalahgunaan NAPZA dengan membuat surat pernyataan tidak akan melakukan penyalahgunaan NAPZA di atas kertas bermaterai;
d.mengawasi rumah/tempat pemondokan/asrama dan penghuninya agar tidak menjadi tempat kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan NAPZA; dan
e.melaporkan kepada ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga dan kepala desa/lurah serta aparat keamanan terdekat apabila mengetahui ada penghuni rumah/tempat pemondokan/asrama yang terlibat penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 4

Pengusaha/Pemilik/Pengelola/Penanggungjawab Tempat Hiburan berkewajiban:

a.menjamin bahwa tidak ada kegiatan yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan dan pengedaran NAPZA ditempat hiburan yang dikelolanya dengan membuat surat pernyataan diatas kertas bermaterai;
b.melaporkan kepada yang berwajib apabila mengetahui adanya penyalahgunaan NAPZA baik yang dilakukan oleh karyawan maupun pengunjung; dan
c.memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 5

Pengusaha/Pemilik/Pengelola/Penanggungjawab Hotel/Penginapan berkewajiban:

a.memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.menjamin tidak ada penyalahgunaan NAPZA di Hotel/Penginapan yang dikelolanya dengan membuat Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai;
c.melaporkan kepada yang berwajib apabila mengetahui adanya penyalahgunaan NAPZA, baik yang dilakukan oleh karyawan maupun pengunjung; dan
d.memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 6

Pemilik/Pengelola/Penanggungjawab Lembaga Pendidikan berkewajiban:

a.mengatur dan mengawasi agar di lembaga yang dikelolanya tidak terjadi kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan NAPZA;
b.berkoordinasi dengan orang tua/wali siswa dan instansi terkait terutama aparat keamanan; dan
c.bertindak kooperatif dan proaktif dalam hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 7

Dalam hal tenaga pendidik/karyawan/siswa/mahasiswa dinyatakan bersalah dan telah mempunyai hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan, maka lembaga pendidikan tersebut berkewajiban mengeluarkan pelaku dari lembaga pendidikannya. 5

Pasal 8

Pemilik/Pengelola/Penanggungjawab Lembaga/Perusahaan berkewajiban:

a.mengawasi lingkungan kerja di lembaga/perusahaan yang dipimpinnya agar tidak terjadi penyalahgunaan NAPZA;
b.membuat peraturan tertulis tentang penyalahgunaan NAPZA;
c.menjamin karyawan di lembaga/perusahaan yang dipimpinnya termasuk dirinya tidak terlibat pada penyalahgunaan NAPZA dengan masing-masing membuat surat pernyataan tidak akan menyalahgunakan NAPZA di atas kertas bermaterai;
d.melapor kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui ada penyalahgunaan NAPZA di lingkungan kerjanya; dan
e.peraturan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban mensyaratkan calon PNS harus memiliki:
1. a.Surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bebas penyalahgunaan NAPZA; dan
2. b.Surat pernyataan tidak akan menyalahgunakan NAPZA di atas kertas bermaterai.
(2)Setiap kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab mengatur lingkungan kerjanya agar tidak digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan NAPZA.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…