(1)Pemberian TPP dibebankan pada APBD.
(2)TPP dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam ~ 1 \ \ Dokumen Pelaksanaan Angg~~ pada masing-masing Perangkat Daerah ~. berikut perubahannya.
BABVlI PEMBIAYAAN Pasall7 (I) Terhadap ASN yang pindah tugas ke Perangkat Daerah/Unit Kerja lain, maka pemberian TPP dibebankan pada Perangkat DaerahjUnit Kerja pada tempat tugas yang baru, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada Perangkat Daerah/UnitKerjadimaksud. -.- - --. -..
(2)Apabila ASN yang pindah tugas ke Perangkat Daerah/Unit Kerja lain dalam pelaksanaan tugasnya lebih banyak di Perangkat Daerahytrnit Kerja yang lama (Perangkat DaerahjUnit Kerja sebelum rnutasi) pada bulan berkenaan, maka pemberian TPP dibebankan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang lama (Perangkat Daerah/Unit Kerja sebelurn pindah tugas).
(3)TPP terhadap ASN dari Perangkat Daerah/Unit Kerja Lain yang mengalami pindah tugas masuk ke Perangkat Daerah/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah, dilakukan setelah ada Keputusan Bupati dan terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
(4)Apabila pindah tugas pegawai dilaksanakan sebelum Keputusan Bupati ditetapkan atau hanya menggunakan Surat Perintah Melaksanakan Tugas, maka pemberian TPP bagi pegawai yang pindah tugas terse but di Perangkat Daerah/Unit Kerja asal sebelum pindah tugas.
(5)Apabila pada Perangkat Daerah/Unit Kerja ternpat bertugas yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia anggaran, maka pemberian TPP dilalrukan setelah tersedianya alokasi anggaran di Perangkat Daerah/Unit Kerja Lain tempat bertugas yang baru.
(6)TPP ASN bagi Calon PNS dan PPPK dibayarkan sesuai dengan Jahatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS dan PPPK.
(7)TPP ASN bagi Calon PNS dan PPPK dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pemyataan Melaksanakan Tugas.
(8)TPP ASN bagi Calon PNS formasi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari Calon ~NS menjadi PNS.
(9)TPP ASN bagi. PPPK fonnasi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari ni1ai TPP kelas jabatannya pada tahun anggaran berkenaan dan pada tahun anggaran berikutnya dibayarkan 100 % (seratus persen).
(10)Dalam hal belurn ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100 0/0 (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah. 10
d.Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah danj atau Pemerintah Desa;
e.TiJp./Panitia/Dewan pada Perangkat Daerah yang menerapkan PPK- BLUD; , o . • .
f.Pengelola. keuangan, pengelola. perencanaan, bendahara barang milik daerah, urusan perizinan dan uru~ kepegawaian;
g.Tim yang yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan meIibatkan paling sedikit 2 (dua) Perangkat Daerah terkait; dan
h.Tim yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dalam rangka optimalisasi pencapaian keluaran (outputl. .
(3)Ketentuan mengenai personil baii,' pejabat dan pegawai 'di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan -z.L\\ deng~ keputusan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang l., \ r . sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. r
a.Forum .Koordinasi .PiiripiIiM Daerah;
,h. Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
c.Tim Penyusun RKPD dan LKPLJ Bupati;
(1)Selain pemberianTPP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki beban Kerja tinggi dapat diberikan honorarium.
(2)Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pejabat dan Iatau Pegawai yang mempunyai kedudukan pada:
. Pasa120 Pasa119
(1)Dalam hal ASN tidak mengikuti upacarajapel pagijsenam karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP ASN dengan me1ampirkan dokumen pendukung.
(2)Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian diberikan TPP tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) 1;)tilan kilJei).det.
(3)Ketentuan mengenai TPP tambahan, yaitu:
a; pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harlan menerima TPP ASN tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian pada Jabatan yang dirangkapnya;
b.pejabat setingkat yang merangkap Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harlan jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
c.pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan semerrtara yang merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang tertinggi; dan ' c ,
d.TPP ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian, .
BAB VIII KETENTUANLAIN-LAIN -_"_-~ 11 BERITADAERAHKABUPATENSUMBAWATAHUN2021 NOMOR2 SEKRETARISDAERAHKABUPATENSUMBAWA, HAs~m Diundangkan di Sumbawa Besar pada tanggal 1 Februari 2021 Ditetapkan di Sumbawa Besar rada tanggaJ 1 Februari 2021d_ ~AKIL B~BAWA' 'f ~ .. , \1MAHMUD ABDULLAH Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.