DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 11 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Jumlah Penyertaan Modal Daerah yang telah diserahkan sampai dengan 31 Desember 2021, sebagai berikut: a. PT. Bank NTB Syariah sebesar Rp. 74.650.170.000 (tujuh puluh empat milyar enam ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah); b. PD BPR NTB Sumbawa sebesar Rp. 14.928.663.255 (empat belas milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah); c. PD BPR NTB Sumbawa Barat sebesar Rp. 2.014.387.000 (dua milyar empat belasjuta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah); d. Perumdam Batulanteh sebesar Rp. 12.129.563.345 (dua belas milyar seratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah); dan e. Perusda Sabalong Samawa sebesar Rp. 2.317.556.718 (dua milyar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyertaan modal daerah kepada badan usaha milik daerah merupakan salah satu sarana untuk menambah sumber pendapatan daerah, meningkatkan kapasitas usaha badan usaha milik daerah dan meningkatkan pelayanan badan usaha milik daerah kepada masyarakat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2021-2025;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 1 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA dan BUPATI SUMBAWA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Daerah, meliputi:

a.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah, selanjutnya disebut PT. Bank NTB Syariah;
b.Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tengara Barat Sumbawa (Perseroda), selanjutnya disebut PD BPR NTB Sumbawa;
c.Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tengara Barat Sumbawa Barat (Perseroda), selanjutnya disebut PD BPR NTB Sumbawa Barat; 2 Menetapkan
d.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batulanteh (Perumdam), selanjutnya disebut Perumdam Batulanteh; dan
e.Perusahaan Daerah Sabalong Samawa (Perseroda), selanjutnya disebut Perusda Sabalong Samawa.
1. 5.Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
2. 6.Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Sumbawa adalah penambahan jumlah dan nilai Penyertaan Modal Daerah.
3. 7.Penyertaan Modal Daerah adalah modal yang disetorkan Pemerintah Daerah yang bersumber dari Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang berasal dari APBD untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.
4. 8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. 9.Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham dari suatu perusahaan yang dituangkan dalam Anggaran Dasar (AD).
6. 10.Modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perusahaan.

Pasal 2

(1)Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dimaksudkan untuk:
1. a.pengembangan usaha;
2. b.penguatan struktur permodalan; dan
3. c.penugasan Pemerintah Daerah.
(2)Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi serta bidang usaha Badan Usaha Milik Daerah;
2. b.investasi, secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali;
3. c.mendorong laju pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
4. d.memberikan konstribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)BUMD yang mendapatkan penambahan Penyertaan Modal Daerah meliputi:
1. a.PT. Bank NTB Syariah;
2. b.PD BPR NTB Sumbawa; 3
3. c.PD BPR NTB Sumbawa Barat;
4. d.Perumdam Batulanteh; dan
5. e.Perusda Sabalong Samawa.
(2)Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam APBD.
(3)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 4

Jumlah Penyertaan Modal Daerah yang telah diserahkan sampai dengan 31 Desember 2021, sebagai berikut:

a.PT. Bank NTB Syariah sebesar Rp. 74.650.170.000 (tujuh puluh empat milyar enam ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
b.PD BPR NTB Sumbawa sebesar Rp. 14.928.663.255 (empat belas milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);
c.PD BPR NTB Sumbawa Barat sebesar Rp. 2.014.387.000 (dua milyar empat belasjuta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
d.Perumdam Batulanteh sebesar Rp. 12.129.563.345 (dua belas milyar seratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah); dan
e.Perusda Sabalong Samawa sebesar Rp. 2.317.556.718 (dua milyar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun berjalan.
(2)Administrasi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan pada tahun berjalan.
(3)Dalam hal BUMD mengalami kerugian atau tidak dapat memberikan keuntungan selama 2 (dua) tahun anggaran berturut-turut berdasarkan hasil audit dari auditor independen yang ditunjuk, Pemerintah Daerah dapat menghentikan Penyertaan Modal Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Paling lambat 3 (tiga) hari setelah realisasi Penyertaan Modal Daerah dilakukan/atau setelah modal disahkan dalam RUPS, maka BUMD wajib menerbitkan sertifikat kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Sumbawa . t • 4

BAB III

BESARAN DAN SUMBER DANA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

(1)Besaran Penyertaan Modal yang akan ditambahkan kepada BUMD mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, adalah sebesar Rp. 96.000.000.000 (sembilan puluh enam milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
1. a.PT. Bank NTB Syariah sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah);
2. b.PD. BPR NTB Sumbawa sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah);
3. c.PD. BPR NTB Sumbawa Barat sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
4. d.Perumdam Batulanteh sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah); dan
5. e.Perusda Sabalong Samawa sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).
(2)Jumlah Modal yang disetor Pemerintah Daerah kepada BUMD setelah ditambahkan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), menjadi:
1. a.PT. Bank NTB Syariah sebesar Rp. 124.650.170.000 (seratus dua puluh empat milyar enam ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
2. b.PD. BPR NTB Sumbawa sebesar Rp. 39.928.663.255 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);
3. c.PD. BPR NTB Sumbawa Barat sebesar Rp. 3.014.387.000 (tiga milyar empat belasjuta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
4. d.Perumdam Batulanteh sebesar Rp. 22.129.563.345 (dua puluh dua milyar seratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah); dan
5. e.Perusda Sabalong Samawa sebesar Rp. 4.817.556.718 (empat milyar delapan ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).
(3)Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD Kabupaten Sumbawa terhitung mulai Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2025.
(4)Dalam hal Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD tidak mencapai nilai perincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyertaan modal tetap dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya sampai dengan terpenuhinya modal yang ditetapkan

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

(1)Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan setiap tahun melalui mekanisme pembahasan APBD, dengan ketentuan:
1. a.hanya dapat dilakukan setelah anggaran yang digunakan untuk 5 urusan wajib Pemerintah Daerah terpenuhi;
2. b.besarannya disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan Daerah;
3. c.pemberian Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD berdasarkan urutan skala prioritas sesuai visi dan misi yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa; dan
4. d.mempertimbangkan Laporan Keuangan Tahunan BUMD.
(2)Laporan Keuangan Tahunan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan hasil audit oleh Jasa Akuntan Publik Independen.
(3)Besaran Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh BUMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)BUMD mengajukan pennohonan pencairan Penyertaan Modal Daerah kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa dan Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, dilampiri dengan rencana bisnis masing-masing perusahaan.
(5)Bupati memberikan persetujuan terhadap pennohonan pencairan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6)Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa melakukan pencairan Penyertaan Modal Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
(7)BUMD penerima Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), melaporkan penerimaan Penyertaan Modal Daerah kepada Bupati.

BAB V

BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 9

(1)Penambahan Penyertaan Modal Daerah diberikan dalam bentuk uang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(2)Penambahan Penyertaan Modal Daerah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan melalui mekanisme APBD.
(3)Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(4)Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dapat berasal dari laba ditahan, cadangan umum dan cadangan tujuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 6

BAB VI

HASIL USAHA

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP Pasal 1 1 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa. Ditetapkan di Sumbawa Besar pada tanggal 11 aret 2022 "z"C A MAHMUD ABDULLAH Diundangkan di Sumbawa Besar pada tanggal 11 aret 2oa2 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA, t LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR ? NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA, PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2022 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA SADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021-2025 I. UMUM Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam era otonomi daerah mengamanatkan bahwa Daerah diharapkan mengurangi ketergantungan pembiayaan pemerintahan kepada sumber-sumber keuangan dari Pemerintah Pusat, maka perlu adanya upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dalam penyertaan modal Pemerintah daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Sadan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2021 2025. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019