DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 14 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan kewenangan Desa.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pembangunan nasional bertujuan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan manusia Indonesia dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia dapat dilakukan .melalui Desa dimana Desa mempunyai kewenangan untuk mengelola secara mandiri segala potensi yang ada di dalamnya;

b.bahwa dalam rangka mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat Desa, Desa dapat mengadakan kerja sama dengan desa lain dan/ atau dengan pihak ketiga guna mengatasi permasalahan serta mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing tinggi;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa dapat mengadakan kerja sama antar-Desa atau dengan pihak ketiga, sehingga untuk memberikan landasan hukum pelaksanaan kerja sama Desa dimaksud diperlukan pengaturan mengenai pedoman kerja sama Desa;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Kerja Sama Desa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 1 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA dan BUPATI SUMBAWA Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan kewenangan Desa.
(2)Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :
1. a.memberikan acuan dan/ atau pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kerja sama Desa; dan
2. b.meningkatkan sinergitas dan keterpaduan pelaksanaan kerja sama Desa secara tertib dan teratur. 3

BAB II

RUANG LINGKUP KERJA SAMA DESA

Pasal 3

(1)Desa dapat melakukan kerja sama sesuai dengan kewenangannya.
(2)Ruang lingkup kerja sama Desa meliputi:
1. a.kerja sama antar-Desa; dan
2. b.kerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 4

(1)Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan antara:
1. a.Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) Kecamatan; dan
2. b.Desa dengan Desa lain antar Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten.
(2)Dalam hal Desa dengan Desa lain antar Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi atau Desa lain di luar Provinsi melakukan kerja sama, maka harus mengikuti ketentuan kerja sama antar-Daerah.
(3)Pelaksanaan kerja sama antar-Desa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa.

Pasal 5

(1)Kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terdiri atas :
1. a.kerja sama atas prakarsa Desa; dan
2. b.kerja sama atas prakarsa pihak ketiga.
(3)Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan Musyawarah Desa.

Pasal 6

(1)Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Desa tidak boleh bertentangan dengan kewenangan hak asal usul desa, kewenangan lokal berskala desa dan perencanaan pembangunan daerah.
(2)Kerja sama Desa yang menyangkut penggunaan kekayaan Desa harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), paling sedikit memuat:
1. a.ruang lingkup kerja sama;
2. b.bidang kerja sama;
3. c.tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
4. d.jangka waktu;
5. e.hak dan kewajiban; 4
6. f.pembiayaan;
7. g.tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan; dan
8. h.penyelesaian perselisihan.
(2)Tata cara penyusunan Peraturan Bersama Kepala Desa dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BIDANG KERJA SAMA DAN POTENSI DESA

Pasal 8

(1)Bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kerja sama Desa meliputi bidang:
1. a.Pemerintahan Desa;
2. b.pembangunan Desa;
3. c.pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
4. d.pemberdayaan masyarakat Desa.
(2)Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan antar-Desa, meliputi:
1. a.pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
2. b.kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
3. c.bidang keamanan dan ketertiban.
(3)Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, yaitu dalam rangka mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 9

(1)Bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimasud dalam Pasal 8, tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
(2)Dalam hal bidang dan/ atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan belum tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa, dilakukan perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa.
(3)Perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus dengan mekanisme perubahan.

BAB IV

TATA CARA KERJA SAMA DESA

Pasal 10

(1)Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui tahapan meliputi: 5
1. a.persiapan;
2. b.penawaran;
3. c.penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa;
4. d.penandatanganan;
5. e.pelaksanaan; dan
6. f.pelaporan.
(2)Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan tata cara:
1. a.Pemerintah Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/ atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
2. b.bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
3. c.bidang dan/ atau potensi Desa yang telah disepakati Pemerintah Desa dan BPD dalam Musyawarah Desa untuk dikerjasamakan, tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa;
4. d.menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
5. e.menganalisis manfaat dan biaya kerja sama yang terencana dan terukur;
6. f.membuat Kerangka Acuan Kerja berdasarkan informasi, data, analisis manfaat dan analisis biaya kerja sama; dan
7. g.mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait bidang dan/ atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.
(3)Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan tata cara:
1. a.Kepala Desa menawarkan rencana kerja sama kepada Kepala Desa lain dengan surat penawaran kerja sama;
2. b.surat penawaran kerja sama memuat paling sedikit:
  1. 1.bidang dan/ atau potensi Desa;
  2. 2.ruang lingkup kerja sama;
  3. 3.tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
  4. 4.jangka waktu;
  5. 5.hak dan kewajiban;
  6. 6.pendanaan;
  7. 7.tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
  8. 8.penyelesaian perselisihan.
3. c.BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menerima penawaran kerja sama;
4. d.Hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama; dan
5. e.Kepala Desa memberikan jawaban secara tertulis kepada Kepala Desa yang menawarkan rencana kerja sama sesuai hasil Musyawarah Desa.
(4)Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagairiiana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan tata cara: 6
1. a.Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Bersama setelah ada kesepakatan terhadap penawaran.
2. b.rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing pada saat Musyawarah Desa dan dikonsultasikan kepada Bupati melalui camat untuk mendapatkan masukan;
3. c.rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, serta berkaitan dengan pembebanan di dalam APB Desa;
4. d.masukan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dari Bupati melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diterima oleh Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh camat;
5. e.apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d, tidak ada masukan dari Bupati melalui camat maka Kepala Desa menetapkan rancangan menjadi Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
6. f.masukan dari masyarakat dan Bupati melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa untuk disepakati bersama.
(5)Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan tata cara:
1. a.Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
2. b.Penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Desa, disaksikan oleh camat atas nama Bupati.
(6)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan:
1. a.melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa oleh BKAD; dan
2. b.menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh BKAD.
(7)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan dengan tata cara:
1. a.BKAD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD dan Bupati melalui camat; dan
2. b.laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama antar-Desa.
(1)Kerja Sama dengan pihak ketiga atas prakarsa Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui tahapan meliputi: 7
1. a.persiapan;
2. b.penawaran;
3. c.penyusunan Perjanjian Bersama;
4. d.penandatanganan;
5. e.pelaksanaan; dan
6. f.pelaporan.
(2)Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan tata cara:
1. a.pemerintah Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/ atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
2. b.bidang dan/ atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
3. c.bidang dan/ atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan, tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa;
4. d.menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
5. e.menganalisis manfaat dan biaya kerja sama yang terencana dan terukur;
6. f.membuat Kerangka Acuan Kerja berdasarkan informasi, data, analisis manfaat dan analisis biaya kerja sama; dan
7. g.mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.
(3)Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan tata cara:
1. a.pemerintah Desa mengumumkan penawaran kerja sama kepada pihak ketiga dengan melampirkan kerangka acuan kerja;
2. b.pihak ketiga menyampaikan penawaran kepada pemerintah Desa yang mengacu pada kerangka acuan kerja;
3. c.BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah pemerintah Desa menerima penawaran kerja sama dari pihak ketiga; dan
4. d.Hasil Musyawarah Desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.
(4)Penyusunan rancangan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan tata cara:
1. a.pemerintah Desa menyiapkan rancangan Perjanjian Bersama dengan pihak ketiga;
2. b.rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan dikonsultasikan kepada Bupati melalui camat untuk mendapatkan masukan;
3. c.rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, dan yang menyangkut pembebanan di dalam APB Desa;
4. d.masukan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga dari Bupati melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh pemerintah Desa paling lambat 20 (dua 8 puluh hari) terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh camat;
5. e.apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak ada masukan dari Bupati melalui camat maka pemerintah Desa melanjutkan proses penyusunan rancangan menjadi Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga; dan
6. f.masukan dari masyarakat dan Bupati melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b digunakan pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga untuk disepakati bersama.
(5)Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan tata cara:
1. a.Kepala Desa menandatangani rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
2. b.penandatanganan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga, disaksikan oleh camat atas nama Bupati.
(6)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan tata cara:
1. a.melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Bersama oleh pemerintah Desa serta pihak ketiga; dan
2. b.menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh pemerintah Desa dan pihak ketiga.
(7)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan dengan tata cara:
1. a.Kepala Desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Bersama pemerintah Desa dengan pihak ketiga kepada BPD dengan tembusan kepada Bupati melalui camat; dan
2. b.laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama dengan pihak ketiga. Paragraf2 Kerja Sama atas Prakarsa Pihak Ketiga

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…