DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 27 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai kedudukan perangkat desa, yaitu: - Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. - Perangkat diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati. - Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Perangkat Desa dalam peraturan daerah ini terdiri atas : a. Sekretariat Desa; b. Pelaksana Kewilayahan; dan c. Pelaksana Teknis. Secara lebih lanjut Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Perangkat Desa dengan sistematika sebagai berikut: Ketentuan Umum, Kedudukan Perangkat Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, Larangan Perangkat Desa, Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara Perangkat Desa, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan perangkat Desa, sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk mengoptimalkan tugas perangkat Desa dalam membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala Desa, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 2 Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA dan BUPATI SUMBAWA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
5.Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8.Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
9.Pelaksana Teknis adalah perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai satuan tugas operasional.
10.Pelaksana Kewilayahan adalah perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
11.Hari adalah hari kerja. 3

BAB II

KEDUDUKAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
(2)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
(3)Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 3

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a.Sekretariat Desa;
b.Pelaksana Kewilayahan; dan
c.Pelaksana Teknis.

Pasal 4

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(2)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.
(3)Bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas urusan yang menyelenggarakan fungsi :
1. a.umum;
2. b.keuangan; dan
3. c.perlengkapan.

Pasal 5

(1)Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 6

(1)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.
(3)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas seksi yang menyelenggarakan fungsi :
1. a.pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
2. b.pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan
3. c.sosial kemasyarakatan. 4

BAB III

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

(1)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan :
1. a.warga negara Republik Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
5. e.tidak sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
6. f.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat diangkat sebagai perangkat Desa;
7. g.terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
8. h.sehat jasmani dan rohani;
9. i.memahami sosial budaya masyarakat setempat;
10. j.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; dan
11. k.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
(2)Kelengkapan administrasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan :
1. a.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
2. b.fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
3. c.fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat keterangan kenal lahir dari pejabat yang berwenang;
4. d.fotokopi kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/ rukun warga dan mengetahui Kepala Desa setempat;
5. e.surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah; 5
6. f.surat pernyataan kesediaan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
7. g.Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); dan
8. h.surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara singkat 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 8

(1)Pengangkatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
1. a.Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
2. b.Kepala Desa harus melakukan konsultasi tertulis kepada Camat atas nama Bupati mengenai pengangkatan perangkat Desa;
3. c.Camat harus memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa, paling lama 7 (tujuh) hari setelah konsultasi tertulis diterima;
4. d.dalam hal camat tidak memberikan rekomendasi tertulis paling lama 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka Kepala Desa dapat langsung mengangkat perangkat Desa.
5. e.rekomendasi tertulis Camat atas nama Bupati dapat menerima atau menolak calon perangkat Desa yang dikonsultasikan oleh Kepala Desa; dan
6. f.rekomendasi tertulis Camat atas nama Bupati dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa.
(2)Pengangkatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima rekomendasi tertulis dari camat atas nama Bupati dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

(1)Sebelum memangku jabatannya, perangkat Desa dilantik oleh Kepala desa dengan mengucapkan sumpah/janji.
(2)Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan perangkat Desa ditetapkan.
(3)Susunan kata-kata sumpah/janji perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur- jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
(4)Pengucapan sumpah/janji perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah, yakni : 6
1. a.diawali dengan ucapan “Demi Allah” untuk penganut agama Islam ;
2. b.diakhiri dengan ucapan “Semoga Tuhan menolong saya” untuk penganut agama Kristen Protestan/Katolik;
3. c.diawali dengan ucapan “Om Attah Paramawisesa” untuk penganut agama Hindu; dan
4. d.diawali dengan ucapan “Demi Sanghyang Adi Budha” untuk pengan agama Budha;

Pasal 10

(1)Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diangkat menjadi perangkat Desa.
(2)Pegawai Negeri Sipil Daerah yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapat izin tertulis dari pejabat pembinan kepegawaian.
(3)Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2017