DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 11 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 90

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. kewenangan Penanaman Modal Daerah; b. pengembangan Penanaman Modal Daerah; c. pemberian insentif dan kemudahan investasi di Daerah; d. peran serta masyarakat; dan e. sanksi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terdapat kecenderungan kegiatan penanaman modal di daerah menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, maka untuk melindungi dan mengatur kegiatan penanaman modal diperlukan regulasi tentang pelaksanaannya;
c.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 1 /l dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 1 1 . Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negera Republik Indonesa Tahun 2017 Nomor 1956);
13.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
14.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272 );
15.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
16.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 3 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 114);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 592);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 641, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 697); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA dan BUPATI SUMBAWA Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sumbawa. /!
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 3
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Sumbawa.
5.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa.
7.Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
8.Penanam Modal atau Investor adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
9.Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
10.Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. 1 1 . Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang dimiliki oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis.
12.Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh warga negara Republik Indonesia, perseroan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
13.Modal Asing adalah modal yang dimi1iki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di daerah.
14.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
15.Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
16.Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dcngan penanam modal dalam negeri.
17.Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah kabupaten yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi kabupaten. 4
18.Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Lembaga Pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
19.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
20.Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
21.Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang, oleh Bupati kepada kepala Dinas, yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
22.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23.Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
25.Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
26.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
27.Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
28.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
29.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koordinasi penanaman modal.
30.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
31.Nomor lnduk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
32.lzin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
33.Sertifikat Standar adalah pemyataan dan / atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
34.Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 5 Y/4
35.Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
36.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dibidang statistic.
37.Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan non fiskal serta kemudahan pelayanan penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
39.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/ atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
40.Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.
41.Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
42.Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat BAP adalah hasil inspeksi lapangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
43.Penghentian Sementara Kegiatan Usaha adalah tindakan administrative yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan usaha untuk sementara waktu.
44.Pembatalan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dibatalkannya Sertifikat Standar atau Izin yang belum memenuhi syarat.
45.Pencabutan adalah tindakan administrative yang mengakibatkan dicabutnya Perizinan Berusaha berbasis Risiko berdasarkan permohonan pelaku usaha, putusan pengadilan dan sanksi.
46.Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
47.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Penanaman Modal Daerah diselenggarakan berdasarkan asas :

a.kepastian hukum;
b.keterbukaan;
c.akuntabilitas;
d.perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
e.kebersamaan;
f.efisiensi berkeadilan;
g.berkelanjutan; 6
h.berwawasan lingkungan;
i.kemandirian; dan
j.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Penanaman Modal Daerah diselenggarakan dengan tujuan :

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
b.menciptakan lapangan kerja;
c.meningkatkan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
d.meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
e.meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
f.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
g.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil; dan
h.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah meliputi:

a.meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
b.meningkatkan sarana pendukung penanaman modal;
c.meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
d.meningkatkan jumlah penanam modal;
e.meningkatkan realisasi penanaman modal;
f.meningkatkan pelayanan penanaman modal yang cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi; dan
g.membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan Penanaman Modal Daerah;
b.pengembangan Penanaman Modal Daerah;
c.pemberian insentif dan kemudahan investasi di Daerah;
d.peran serta masyarakat; dan
e.sanksi.

BAB III

KEWENANGAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 6

Kewenangan Penanaman Modal Daerah meliputi :

a.menetapkan perencanaan Penanaman Modal; 7
b.penyelenggaraan promosi Penanaman Modal;
c.pelayanan Penanaman Modal; dan
d.pengawasan Penanaman Modal.

Pasal 7

(1)Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Daerah menetapkan RUPMK.
(2)RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan arah, strategi dan kebijakan penanaman modal di Daerah;
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dengan cara :
1. a.mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan promosi penanaman modal;
2. b.mengoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal; dan
3. c.mengoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal baik di dalam maupun di luar negeri.
(2)Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas secara mandiri dan/atau secara sinergi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah, Lembaga Non Pemerintah dan/atau Badan Usaha.

Pasal 9

Pelaksanaan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :

a.PTSP;
b.Pelaksanaan Perizinan Berusaha;
c.Pemohon, Penerbit Perizinan Berusaha dan Ketentuan Nilai Investasi dan Permodalan;
d.hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal; dan
e.lokasi penanaman modal. 8

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan PTSP bertujuan:
1. a.meningkatkan kualitas PTSP, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
2. b.memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima; dan
3. c.meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing Daerah.
(2)Sasaran penyelenggaraan PTSP yaitu terwujudnya PTSP yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan meningkatnya hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Isi peraturan

Teks90PDFHirarki

Memuat teks peraturan…